Articles
<![CDATA[STRATEGI MARKETING POLITIK ADIATMA DWI PUTRA – SULKARNAIN PADA PEMILIHAN WALIKOTA KENDARI TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Adam, Aenal Fuad]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 14 No 1 (2021): Vol 14 Nomor 1 (2021): Volume 14 Nomor 1 Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praj ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Politik Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jppdp.v14i1.1483
<![CDATA[Penelitian ini mengungkap strategi marketing politik. Tujuannya adalah menjelaskan bagaiamana praktik marketing politik beroraperasi dalam kontestasi pilwali kota kendari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data bersumber dari data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan mereduksi, memverifikasi dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa proses segmentasi, targeting dan positioning politik menjadi strategi untuk bisa meraih simpati pemilih. Pasangan calon Adiatma Dwi Putra – Sulkarnain berfokus pada pada tiga segmen, yaitu segmen pemilih pemula/muda Adiatma Dwi Putra – Sulkarnain membangun image sebagai perwakilan anak muda, sementara pada kelompok perempuan Adiatma Dwi Putra menjual program yang memperjuangkan hak – hak dan kepentingan perempuan. Untuk warga berpendapatan rendah, Adiatma Dwi Putra – Sulkarnain menjual produk politik dengan memberikan pelayanan dan membuka lapangan usaha untuk para pemilih berpendapatan rendah.]]>
<![CDATA[PENDAMPINGAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG TAMBAT ]]>
<![CDATA[Saragih, Dapot Pardamean]]>;
<![CDATA[Adam, Aenal Fuad]]>;
<![CDATA[Maturbongs, Edoardus E]]>;
<![CDATA[Lekatompessy, Ransta Lewina]]>;
<![CDATA[Purnama, Erwin Nugroho]]>
<![CDATA[ Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 2, No 3 (2021): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (355.235 KB)
|
DOI: 10.52423/anoa.v2i3.22061
<![CDATA[Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung menjadi landasan utama yang tercantum pada Undang – Undang No 6 Tahun 2014 menjadi sebuah hal yang subtansi untuk bisa praktikkan dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan Desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat adalah ujung tombak dari kesejahteraan dan pembangunan desa dimana aktivitas masyarakat yang ditandai dengan keterlibatan secara langsung dalam perencanaan pembangunan. Dengan hadirnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan sebuah amanat yang harus dijalankan sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kampung yang baik, memiliki efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kampung yang terprogram sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pendampingan partisipasi masyarakat kampung menjadi penting sebagai upaya mendorong kapasitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan kampung. Dengan diseminasi akan pemahaman, memberikan gambaran serta penguatan pentingnya masyarakat hadir dalam proses perencanaan pembangunan kampung yang pada gilirannya akan berdampak terhadap kesejahteraaan dan pembangunan yang berorientasi atas kepentingan masyarakat.Dalam pendampingan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan kampung diperlukan sebuah pedoman sebagai kerangka acuan bagi masyarakat untuk dapat pemahami alur sebuah kegiatan perencanaan pembangunan kampung. Melalui Pedoman akan menjadi solusi untuk mengatasi suatu masalah dan menghindari resiko masyarakat terjebak dalam ketidakfahaman dalam proses partisipasi perencanaan perencanaan kampung. Selain itu, pedoman perencanaan pembangunan kampung akan mempermudah masyarakat dalam mengoptimalkan dan meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan kampung.]]>
<![CDATA[Preservation of the Muyu Indigenous Language with an Android-based Dictionary ]]>
<![CDATA[Beatus Tambaip]]>;
<![CDATA[Izak Habel Wayangkau]]>;
<![CDATA[Suwarjono Suwarjono]]>;
<![CDATA[Martha Loupatty]]>;
<![CDATA[Aenal Fuad Adam]]>;
<![CDATA[Hariyanto Hariyanto]]>
<![CDATA[ Emerging Science Journal Vol 4 (2020): Special Issue "IoT, IoV, and Blockchain" (2020-2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ital Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28991/esj-2021-SP1-06
<![CDATA[Indonesia is a country rich in cultural diversity, with each culture having its own regional language characterizing the area. The Muyu language is one of the regional languages, used by the Muyu tribal community in Boven Digoel Regency, Papua Province. The language is now under the threat of abandonment by the Muyu community, especially the younger generation. One of the causes is the lack of written learning media for the language to be inherited by older speakers in the form of books and electronic dictionaries. This study will try to develop an Android-based Muyu-Indonesian-English dictionary application using the waterfall method (classic life cycle). The aim is to test students' preferences and attitudes towards the development of Muyu language knowledge. The research sample consisted of 40 respondents consisting of Muyu students at Musamus University. A questionnaire was used to measure the extent of student responses to the use of the Muyu-Indonesian-English dictionary application. The test results show that the system has no errors in carrying out the functions that have been created previously at the manufacturing stage. The three-language Muyu-Indonesian-English dictionary application is able to search for vocabulary properly and correctly in Muyu, Indonesian, and English. The attitude of students towards the usefulness of this dictionary application is measured at the medium category, meaning that the application is useful as a tool to facilitate students of the Muyu language, especially Android users, in finding vocabulary in three languages, and can be a tool for learning the Muyu language and preserving local wisdom so that it does not become extinct. Doi: 10.28991/esj-2021-SP1-06 Full Text: PDF]]>
<![CDATA[Orientasi Politik Kelas Milenial Dalam Pemilihan Gubernur : Sebuah Catatan Survey ]]>
<![CDATA[Muhammad Tanzil Aziz Rahimallah]]>;
<![CDATA[Aenal Fuad Adam]]>;
<![CDATA[Faturachman Alputra Sudirman]]>
<![CDATA[ EKONOMI & SOSIAL Vol 10 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus,Merauke,Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jies.v10i2.2410
<![CDATA[This study aims to explain the behavior of millennial class voters in elections in local politics in Indonesia. The millennial class is seen as a rational and critical voter, in fact the variable of similarity in social identity, regionalism becomes a determining factor in the political preference of the millennial class. This study uses a survey method with a total of 400 respondents. This article confirms that the sociological approach and regional, language and ethnicity similarity variables are determinants in influencing the political preferences of millennial classes in explaining the phenomenon of voter behavior in the context of local politics in Indonesia.]]>
<![CDATA[Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia ]]>
<![CDATA[Aenal Fuad Adam]]>;
<![CDATA[Wellem Levi Betaubun]]>;
<![CDATA[Nur Jalal]]>
<![CDATA[ JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jiip.v6i1.8618
<![CDATA[Parliamentary Treshold sebagai syarat memperkuat sistem presidensial menjadi tajuk diskursus publik maupun ilmiah sejak penerapan sistem multipartai di Indonesia. Ada dugaan yang menjelaskan bahwa untuk membantu berjalannya sistem politik agar stabil maka diperlukan menyederhanakan jumlah partai politik melalui penerapan parliamentary threshold agar pemerintahan berjalan lebih efektif. Namun, apakah partai politik tidak akan bertumbuh, apakah jumlah partai politik akan berkurang, dan lantas apakah hipotesis ini benar? Tujuan tulisan ini menganalisis isu naiknya angka parliamentary threshold yang diguangkan oleh elit-elit parpol di parlemen demi penyederhanaan sistem kepartaian untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan historis institusionalisme sebagai pisau analisisnya. Studi pustaka menjadi model memperoleh data dan dianalisis kemudian disimpulkan. Artikel ini berpendapat parliamentary treshold tidak memberikan kondisi yang cukup untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen. Pada praktiknya, sistem multipartai adalah sebuah keniscayaan yang harus diterima dalam dinamika partai politik di Indonesia. Begitu juga tumbuh kembangnya partai politik berjalan seiring dengan perkembangan pemilu dan demokrasi di Indonesia.]]>
<![CDATA[Peluang dan Tantangan Pengembangan Industri Kreatif Kuliner dalam Pencapaian SDGs ]]>
<![CDATA[Faturachman Alputra Sudirman]]>;
<![CDATA[Fera Tri Susilawaty]]>;
<![CDATA[Aenal Fuad Adam]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 9 No 1 (2020): Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v9i1.2804
<![CDATA[The creative industry is one of the industries that are able to contribute to the regional economy, and oneof the creative industries sub-sectors that can become leading creative industries is the culinarysubsector. The existence of this industry is also aligned to achieve the agenda of sustainable developmentgoals (SDGs) on the 8th goal related to sustainable and inclusive economic growth. But for specificregions, the existence of the creative culinary industry has challenges in its development. This study aimsto discuss the opportunities and challenges of developing a creative culinary industry in Kendari Cityand their contribution to the achievement of SDGs. The research method used is a qualitative researchmethod using interviews and documentation of data collection techniques. The findings in this studyindicate that the opportunities for culinary creative industry development are triggered by the growth ofentrepreneurial interest and creativity of industry players, this has gained momentum because it is drivenby culinary trends as lifestyle and leisure, as well as government support programs in culinarydevelopment itself. As for the challenges faced, such as venture capital, licensing, andplace/business space for the development of creative culinary industries. However,overall the existence of the creative culinary industry in the city of Kendari was able tosupport the achievement of SGDs 2030 on the goal 8 to create jobs and absorb youngworkers.]]>
<![CDATA[Menakar Kinerja DPRD Kabupaten Merauke ]]>
<![CDATA[Dapot Pardamean Saragih]]>;
<![CDATA[Aenal Fuad Adam]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 4 No 2 (2022): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v4i2.4069
<![CDATA[Kapasitas DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan menjadi penting di era pemerintahan daerah saat ini. Rendahnya kapasitas dan kapabilitas DPRD akan menjadi masalah yang pada gilirannya akan berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD. Oleh Karena itu, penelitian ini memandang pentingnya menakar kinerja DPRD Kabupaten Merauke, oleh untuk itu diperlukan penelitian awal untuk memahami sejauhmana DPRD Kabupaten Merauke menjalankan amanah dan tugas yang dipegang sebagai lembaga aspirasi rakyat dan sebagai penyelenggara pemerintahan yang bersinergi dengan pihak eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelurusan dalam memahami praktik DPRD Kabupaten Merauke dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislasi. Lokasi penelitian ini berada di Kabuapaten Merauke. Sementara data didapatkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi yang berhubungan tentang peran, tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Merauke dalam proses penyusunan legislasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja anggota DPRD merauke belum memenuhi 6 dimensi kinerja yang mana masih banyak hambatan – hambatan eksternal dalam proses penyusunan dan penyelesaian proses legislasi.]]>
<![CDATA[Kapitalisasi Agama Menuju Pasar, Komodifikasi Dan Komersialisasi “Agama” ]]>
<![CDATA[Aenal Fuad Adam]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 1 No 2 (2019): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v1i2.1986
<![CDATA[Perkembangan pasar produk halal dan Syariah yang banyak menembus telah mengalami badai besar di pasar yang mempengaruhi pergeseran pemasaran produk. Tujuan kajian ini untuk melihat apakah yang dimaksud oleh Greg Fealy sebagai komodifikasi agama benar-benar menjadi fenomena konsumsi yang mendukung penyebaran dan memudahkan hidup sebagai seorang muslim dalam pergeseran produk halal dan syariah terhadap ekonomi pasar global. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup konsumerisasi mencerminkan dan mengintersepsi sistem kapitalism yang dipandang sebagai sesuatu yang dulunya berbeda satu sama lain tetapi sekarang memiliki cadangan dan mengembangkan sistem satu sama lain untuk akumulasi modal pasar. Pembeli muslim mengidentifikasi produk untuk mencari iman dan pengakuan itu, sementara produk menggunakan simbol islam dan mengatakan untuk mendapatkan keuntungan.]]>
<![CDATA[Sosialisasi dan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Politik dan Kebijakan Publik ]]>
<![CDATA[Aenal Fuad Adam]]>;
<![CDATA[Syahrabudin Husein Enala]]>;
<![CDATA[Fransin Kontu]]>;
<![CDATA[Muhammad Novan Prasetya]]>
<![CDATA[ ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 1 (2023): Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33633/ja.v6i1.1017
<![CDATA[Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah (1) Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya politik kewarganegaraan bagi generasi milenial kota Merauke, (2) Generasi Milenial belum seutuhnya memahami pentingnya partisipasi politik yang berdampak pada kemajuan system politik dan demokrasi di tingkat lokal (3) Generasi milenial belum memahami secara kompeherensif pentingnya pengetahuan, sikap, norma, nilai dan perilaku partisipasi dalam kehidupan politik (4) Generasi Milenial belum efektif dalam memahami pentingnya partisipasi dan kesadaran politik demi kemajuan kehidupan politik. Dari hasil penelusuran melalui observasi dan proses diskusi dengan mitra pada akhirnya melahirkan sebuah solusi yang akan ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra yaitu melalui sosialisasi, penyuluhan, dan transmisi pengetahuan politik dalam peningkatan partisipasi dan kesadaran politik bagi generasi milenial. Target yang akan dicapai setelah program PKM adalah (1) Peningkatan pengetahuan generasi milenial dalam peningkatan partisipasi dan kesadaran politik (2) Peningkatnya kesadaran dan pengetahuan politik generasi milenial (3) Munculnya sikap, nilai, norma dan perilaku generasi milenial yang sadar akan kehidupan politik. Pelaksanaan program PKM diaplikasikan dengan kegiatan non fisik meliputi sosialisasi sebagai media transfer informasi pengetahuan dan teknologi sehingga terjadi peningkatan kualitas dan efektifitas dalam peningkatan politik kewarganegaraan dalam peningkatan partisipasi dan kesadaran politik generasi milenial.]]>
<![CDATA[Menakar Kinerja DPRD Kabupaten Merauke ]]>
<![CDATA[Dapot Pardamean Saragih]]>;
<![CDATA[Aenal Fuad Adam]]>
<![CDATA[ Musamus Journal of Public Administration Vol 4 No 2 (2022): Musamus Journal of Public Administration ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of State Administration - Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/mjpa.v4i2.4069
<![CDATA[Kapasitas DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan menjadi penting di era pemerintahan daerah saat ini. Rendahnya kapasitas dan kapabilitas DPRD akan menjadi masalah yang pada gilirannya akan berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD. Oleh Karena itu, penelitian ini memandang pentingnya menakar kinerja DPRD Kabupaten Merauke, oleh untuk itu diperlukan penelitian awal untuk memahami sejauhmana DPRD Kabupaten Merauke menjalankan amanah dan tugas yang dipegang sebagai lembaga aspirasi rakyat dan sebagai penyelenggara pemerintahan yang bersinergi dengan pihak eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelurusan dalam memahami praktik DPRD Kabupaten Merauke dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislasi. Lokasi penelitian ini berada di Kabuapaten Merauke. Sementara data didapatkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi yang berhubungan tentang peran, tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Merauke dalam proses penyusunan legislasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja anggota DPRD merauke belum memenuhi 6 dimensi kinerja yang mana masih banyak hambatan – hambatan eksternal dalam proses penyusunan dan penyelesaian proses legislasi.]]>
