Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perawan Remaja yang Dilupakan: Studi Kasus Jugun Ianfu pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945 Farisa, Pawit Fadila Rika; Ketaren, Saher Remal Agungta; Dwiastuti, Winda; Rafie, Mohammad Thoriq Zadien; Setiawan, Panji Ahmad; Amelia, Sindy Meriahni; Widyaardana, Febrian
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14381457

Abstract

The Japanese occupation of Indonesia (1942–1945) was marked by extensive exploitation of human and natural resources, including the practice of Jugun Ianfu, a system of sexual slavery enforced by the Japanese military. This practice involved the forced recruitment of women, including minors, to serve in military barracks (ianjo) under the pretext of maintaining troop morale. Influenced by the ideology of Hakkō ichiu and military health concerns, this policy caused severe physical and psychological trauma to the victims. Using historical and normative methods, this study analyzes the victims' vulnerabilities, social and psychological impacts, and international legal frameworks on compensation rights. Findings reveal that this systematic war crime violated human rights, with victims entitled to reparations under international law.
Problematika Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Sesuai Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional: Perspektif Pemidanaan Widyaardana, Febrian
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 5 No. 1 (2026): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v5i1.5289

Abstract

Penelitian ini menganalisis pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia melalui dua fokus utama, yakni kesesuaiannya dengan standar instrumen HAM internasional dan relevansinya dengan perspektif pemidanaan dalam konteks KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembatasan dalam konstitusi dan undang-undang masih dirumuskan secara longgar, sehingga belum memenuhi uji kebutuhan dan proporsionalitas sebagaimana dipersyaratkan ICCPR, General Comment No. 34, Prinsip Siracusa, dan Prinsip Camden. Ketidakjelasan perumusan pada tingkat konstitusional tersebut berdampak pada pasal penghinaan dalam KUHP yang memuat unsur subjektif tanpa parameter objektif, sehingga rentan menimbulkan kriminalisasi terhadap pendapat sah. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan komparatif melalui studi kepustakaan untuk menilai kesesuaian pengaturan nasional dengan instrumen HAM internasional serta mengkaji pembatasan dari perspektif pemidanaan. Temuan menunjukkan bahwa delik penghinaan dalam KUHP Baru belum memenuhi asas legalitas, subsidiaritas, dan kehati-hatian, sehingga berpotensi menyebabkan overkriminalisasi dan efek jera tidak proporsional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan evaluasi menyeluruh melalui penerbitan Surat Keputusan Bersama sebagai pedoman implementasi serta pengajuan judicial review guna menyesuaikan standar pembatasan HAM.