Ketaren, Saher Remal Agungta
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perawan Remaja yang Dilupakan: Studi Kasus Jugun Ianfu pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945 Farisa, Pawit Fadila Rika; Ketaren, Saher Remal Agungta; Dwiastuti, Winda; Rafie, Mohammad Thoriq Zadien; Setiawan, Panji Ahmad; Amelia, Sindy Meriahni; Widyaardana, Febrian
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14381457

Abstract

The Japanese occupation of Indonesia (1942–1945) was marked by extensive exploitation of human and natural resources, including the practice of Jugun Ianfu, a system of sexual slavery enforced by the Japanese military. This practice involved the forced recruitment of women, including minors, to serve in military barracks (ianjo) under the pretext of maintaining troop morale. Influenced by the ideology of Hakkō ichiu and military health concerns, this policy caused severe physical and psychological trauma to the victims. Using historical and normative methods, this study analyzes the victims' vulnerabilities, social and psychological impacts, and international legal frameworks on compensation rights. Findings reveal that this systematic war crime violated human rights, with victims entitled to reparations under international law.
Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen pada Pihak Ketiga sebagai Upaya Transformasi Ekonomi Digital Gumilar, Egi Rivaldi; Sitanggang, Matthew Jakaria; Ketaren, Saher Remal Agungta; Everoes, Muhammad Ezzat
Forschungsforum Law Journal Vol 2 No 01 (2025): JANUARI
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v2i1.9808

Abstract

Kehadiran e-commerce saat ini menawarkan kemudahan bagi pengguna, seperti kenyamanan, variasi pilihan, aksesibilitas, penelusuran, perbandingan harga, serta kemudahan bertransaksi dari mana saja dan kapan saja. Namun, e-commerce dinilai sangat rentan karena posisi pelaku usaha sedikit lebih diuntungkan daripada posisi konsumen yang dapat mengakibatkan konsumen menjadi lebih lemah daripada pelaku usaha sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan kerugian. Belum lagi e-commerce juga membawa beberapa tantangan yang berkaitan dengan hak-hak konsumen, privasi data pribadi, sistem keamanan, kualitas produk, dan penyelesaian sengketa. Upaya untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun, UUPK kurang relevan dan membutuhkan rekonstruksi mengingat timbulnya masalah-masalah baru dalam e-commerce dan financial technology khususnya dalam menangani penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen pada pihak ketiga. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di era digital menjadi tantangan besar sebab terdapat tumpang tindih kewenangan antarlembaga, khususnya BPSK dengan Kementerian Perdagangan RI. Hal ini dapat terjadi karena UUPK belum secara eksplisit mengatur tentang pembagian kewenangan antara BPSK dan Kementerian Perdagangan RI dalam penanganan sengketa konsumen dalam transaksi digital. Diperlukan penyempurnaan hak dan kewajiban serta tanggung jawab konsumen dan pelaku usaha sebagai langkah preventif dan memperjelas tanggung jawab pelaku usaha, juga mendorong penguatan kelembagaan yang berkorelasi dengan perlindungan konsumen.