Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas yang Melaksanakan Merger Fathin Setiadi, Salwa; Cloudya, Barbara; Khaqiqoh, Ainy
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1 (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1.2353

Abstract

Merger dapat dianggap sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penting adanya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang menolak merger, tetapi tetap diwajibkan untuk menerima keputusan tersebut. Dalam hal ini, terdapat dua rumusan masalah: (1) Bagaimanakah kedudukan pemegang saham minoritas bagi perseroan terbatas yang melakukan merger? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas yang melakukan merger? Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang relevan. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup penelitian, literatur, serta bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam perusahaan (PT) yang melakukan merger diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, yang mengatur kepentingan pemegang saham minoritas. Secara umum, hukum perseroan terbatas berfungsi sebagai pedoman untuk melindungi pemegang saham minoritas. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas menjadi sangat penting, terutama ketika perusahaan melakukan tindakan hukum seperti merger, baik melalui langkah-langkah pencegahan maupun represif.
Membangun Sistem Perbankan yang Berkelanjutan: Politik Hukum di Indonesia dalam Konteks Global Fathin Setiadi, Salwa; Cloudya, Barbara
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1 (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1.2356

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis politik hukum perbankan di Indonesia pasca diberlakukannya UU Perbankan Syariah, serta mengidentifikasi arah politik hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam praktik perbankan di Indonesia di era global. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur terhadap produk hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbankan dan perbankan syariah. Artikel ini disusun dari perspektif politik dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, putusan Mahkamah Konstitusi, serta karya ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, analisis produk peraturan perundang-undangan, surat keputusan, dan wawancara. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan politik hukum dengan metode deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berada di Pengadilan Agama. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam praktik perbankan di Indonesia, diperlukan mekanisme judicial review dan constitutional review. Lembaga yudisial yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi, yang berperan sebagai pengawal konstitusi dan merespons dinamika masyarakat terkait kebutuhan akan kepastian hukum yang adil. Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat berkontribusi dalam menghadapi tantangan global, serta meningkatkan daya saing ekonomi dan peringkat Indonesia dalam kompetisi ekonomi global.