Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas yang Melaksanakan Merger Fathin Setiadi, Salwa; Cloudya, Barbara; Khaqiqoh, Ainy
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1 (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1.2353

Abstract

Merger dapat dianggap sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penting adanya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang menolak merger, tetapi tetap diwajibkan untuk menerima keputusan tersebut. Dalam hal ini, terdapat dua rumusan masalah: (1) Bagaimanakah kedudukan pemegang saham minoritas bagi perseroan terbatas yang melakukan merger? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas yang melakukan merger? Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang relevan. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup penelitian, literatur, serta bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam perusahaan (PT) yang melakukan merger diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, yang mengatur kepentingan pemegang saham minoritas. Secara umum, hukum perseroan terbatas berfungsi sebagai pedoman untuk melindungi pemegang saham minoritas. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas menjadi sangat penting, terutama ketika perusahaan melakukan tindakan hukum seperti merger, baik melalui langkah-langkah pencegahan maupun represif.
Membangun Sistem Perbankan yang Berkelanjutan: Politik Hukum di Indonesia dalam Konteks Global Fathin Setiadi, Salwa; Cloudya, Barbara
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1 (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1.2356

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis politik hukum perbankan di Indonesia pasca diberlakukannya UU Perbankan Syariah, serta mengidentifikasi arah politik hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam praktik perbankan di Indonesia di era global. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur terhadap produk hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbankan dan perbankan syariah. Artikel ini disusun dari perspektif politik dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, putusan Mahkamah Konstitusi, serta karya ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, analisis produk peraturan perundang-undangan, surat keputusan, dan wawancara. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan politik hukum dengan metode deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berada di Pengadilan Agama. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam praktik perbankan di Indonesia, diperlukan mekanisme judicial review dan constitutional review. Lembaga yudisial yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi, yang berperan sebagai pengawal konstitusi dan merespons dinamika masyarakat terkait kebutuhan akan kepastian hukum yang adil. Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat berkontribusi dalam menghadapi tantangan global, serta meningkatkan daya saing ekonomi dan peringkat Indonesia dalam kompetisi ekonomi global.
Efektivitas Proses Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Kasus Utang Piutang di Pengadilan Negeri Cloudya, Barbara
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1b (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025 (TAMBAHAN)
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1b.2533

Abstract

In Indonesia, the effectiveness of the civil procedural law process in debt proceedings in the District Court is very important. This legal process seeks justice and legal certainty for the parties to a debt dispute. Civil procedural law regulates the actions of plaintiffs and defendants from the filing of a lawsuit to the execution of a judgment. Clear regulations should help parties understand their rights and responsibilities, making dispute resolution easier. With the growing complexity of economic relationships and the increasing number of debt and credit disputes, it is important to evaluate the effectiveness of the civil procedural law process in resolving these cases in the district courts. This article will discuss various aspects of the civil procedural law process, the challenges faced, as well as recommendations to improve the effectiveness of debt and credit dispute resolution.
SOSIALISASI URGENSI PENDAFTARAN HAK MEREK GUNA MEMBANGUN KEKUATAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM DAYA SAING DI ERA GLOBALISASI Damarani, Nurul Iqrain; Kirani, Khansa Najmah; Cloudya, Barbara; Setiadi, Salwa Fathin; Fa'adillah, Daffa; Pollatu, Stacey Kharin Cheline; Rensa, Laura Adinda; Zakaria, Salsabila Anggraini; Saharany, Ailsa Novelita; Pebrianti, Kalista Revana; Rahmadhani, Aulia; Tsabitha, Andara; Gafar, Adinda Aulia Rohma; Maksumiyyah, Alfi Zayyan Al; Purba, Yosua Kervin; Zakia, Safira Putri; Aryana, Rizka Afi
Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Vol 2 No 01 (2025): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jkreatif.v1i03.122

Abstract

In the increasingly competitive era of globalization in the trading industry, brand protection has become a very important aspect for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Trademark registration is a strategy that is really needed because it is an effort to build strength and protection for MSME owners. Brand registration can not only provide a clear identity for the product, but also protect intellectual property rights, which is very necessary in maintaining competitiveness in the global market. The writing of this article examines the registration of certified marks as an effort to build legal strength and protection for MSME owners, because currently there are many legal violations found in the form of copying brands to gain instant profits or discredit other brands. Therefore, through this study, it is hoped that effective strategies can be found for MSMEs to be able to utilize brand registration to increase business value to face global challenges and can raise awareness for MSMEs to protect their brands so that they are able to adapt and compete at the international level.