Abdul Hakim, Muhammad Haris
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Filsafat Hukum dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Perspektif Etika dan Kesejahteraan Abdul Hakim, Muhammad Haris; Rosidah, Aminatur
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1 (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1.2516

Abstract

Filsafat hukum memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi Islam dengan membangun sistem yang tidak hanya berlandaskan pada prinsip moral dan etika, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran prinsip hukum Islam sebagai landasan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dalam ekonomi Islam, hukum berfungsi tidak hanya sebagai peraturan formal yang mengatur transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai pedoman moral yang menekankan nilai-nilai seperti transparansi, tanggung jawab sosial, dan distribusi sumber daya yang adil. Dengan mengadopsi pendekatan normatif-filosofis, penelitian ini menyoroti pentingnya etika dalam membentuk kebijakan dan praktik ekonomi Islam. Etika berfungsi sebagai landasan bagi semua aspek ekonomi Islam, dengan mengutamakan kesejahteraan yang menyeluruh bagi individu dan masyarakat melalui prinsip saling membantu dan menghormati hak asasi. Menerapkan filsafat hukum berbasis etika sangat relevan untuk mengatasi tantangan ekonomi modern, seperti kesenjangan sosial, eksploitasi sumber daya, dan ketidakadilan. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan filsafat hukum berbasis etika dalam ekonomi Islam dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan. Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan solusi yang relevan terhadap tantangan ekonomi kontemporer dengan menekankan integritas moral dan kesejahteraan sosial dalam setiap aspek kehidupan ekonomi .  
Layanan Shopee Pinjam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 117 Tahun 2018 Puji Saputra, Bagus Setya; Abdul Hakim, Muhammad Haris
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1 (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1.2577

Abstract

Fatwa DSN-MUI No. 117 of 2018 provides guidelines for financial services based on information technology that must comply with Sharia principles. This fatwa emphasizes that such services must be free from prohibited elements, including riba (interest), gharar (uncertainty), maysir (gambling), tadlis (fraud), dharar (harm), and zhulm (injustice). Additionally, financial services are required to uphold principles of fairness, transparency, and balance in various contracts, such as sales contracts (al-bai'), profit-sharing systems (mudharabah and musyarakah), and benevolent loans (qardh). An analysis of Fatwa DSN-MUI No. 117 of 2018 regarding information technology-based financial services reveals that Shopee Pinjam still exhibits several aspects that are not fully aligned with Sharia principles. One major issue identified is the presence of riba in its repayment mechanism, as well as potential injustice in financing agreements that tend to disadvantage users. The fatwa asserts that all technology-based services must adhere to Sharia principles, including fairness, transparency, and balance, which Shopee Pinjam has not yet fully implemented. This research highlights the importance of applying contracts that align with Sharia principles and utilizing supportive infrastructure to ensure that fintech services comply with Islamic norms.