Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tinjauan Hukum dan Masyarakat Terhadap Pemerkosaan Santri (Studi Kasus: Hery Wirawan Pemerkosaan 13 Santriwati) Oktaviani, Nadya Ivi; Hermawan, Rifchyka Putri
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 23 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14565965

Abstract

Tindak kejahatan seksual dapat diartikan sebagai perilaku yang mengabaikan nilai dan norma, melanggar aturan hukum, serta bertentangan atau menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Salah satunya kasus perkosaan terhadap perempuan, terutama anak di bawah umur, merupakan sebuah permasalahan yang kompleks dan memicu berbagai reaksi sosial. Dalam artikel ini dengan maksud menggunakan metode ini menggunakan yuridis normatif dengan mengidentifikasi dan pengumpulan teks-teks hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, Oleh karena itu, tuntutan untuk memberikan pemberatan hukuman terhadap pelaku serta penanganan yang manusiawi terhadap korban, terutama anak-anak, harus menjadi prioritas baik secara yuridis maupun sosiologis. Herry Wirawan diputuskan bersalah oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan dijatuhi hukuman mati. Selain itu, jaksa juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran denda sebesar Rp 500 juta dan ganti rugi kepada para korban sebesar Rp331 juta. Seluruh harta benda dan aset Herry juga akan disita dan dilakukan Sanksi non-moneter termasuk penyebarluasan informasi dan kebiri kimiawi, tidak termasuk pengungkapan identitas terdakwa. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual diupayakan sebagai sarana untuk memastikan keadilan bagi korban.
Peran Hukum Lingkungan Dalam Upaya Penyelamatan Danau Tiu (Studi Kasus Tambang Nikel di Kabupaten Morowali Utara) Oktaviani, Nadya Ivi; Utami, Cita Rahma; Kamal, Ubaidillah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif deskriptif. Pendekatan yang memungkinkan untuk menganalisis dan menggambarkan situasi hukum lingkungan serta kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Morowali Utara yang memengaruhi Danau Tiu. Peran hukum lingkungan dalam upaya penyelamatan Danau Tiu dari pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan tambang nikel di Kabupaten Morowali Utara. Pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri, seperti tambang nikel, menjadi masalah serius yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk melindungi lingkungan hidup, termasuk kegiatan pertambangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 ayat 16 dan 17 mengamanatkan bahwa kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan memperoleh informasi dan analisis dampak lingkungan untuk mengantisipasi kerusakan atau pencemaran lingkungan, termasuk juga mengawasi atau menghentikan kegiatan tambang jika diperlukan. Selain itu, pada ayat 17 juga disebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara sistematis dan terpadu, termasuk dalam perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Peran hukum lingkungan dalam upaya penyelamatan Danau Tiu melibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tambang nikel, termasuk pengawasan terhadap pengelolaan limbah dan emisi yang dihasilkan oleh kegiatan tambang. Selain itu, peran hukum juga mencakup perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak oleh pencemaran lingkungan, seperti hak atas lingkungan hidup yang sehat dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup mereka.
Who Owns What? Legal Analysis of Unit Ownership in Solo Urbana Residence under Indonesian Land Law Oktaviani, Nadya Ivi
Indonesian Journal of Agrarian Law Vol. 2 No. 2 (2025): July, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jal.v2i2.31116

Abstract

The development of vertical housing in Indonesia is increasing rapidly along with the increasing needs of urban communities for practical and strategic places to live, one of which is through the construction of apartments. However, behind this phenomenon, there are important issues related to the ownership of apartment units in the perspective of Indonesian land law. This article discusses juridically the form of ownership of apartment units through the mechanism of Property Rights on Flat Units (HMSRS), with a case study of Solo Urbana Residence in Surakarta City. In addition, this article also reviews the legal requirements that must be met so that the ownership status of an apartment unit can be considered valid, as well as how legal protection is provided to unit owners in the event of a dispute, both in the administrative, civil and criminal realms. By using normative juridical method and qualitative approach to regulations and legal literature, this article aims to provide understanding to the public to be more vigilant and understand their legal rights in apartment transactions.