Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA Wismantara, I Komang Agus Tri; Nunuk Jati Saputri; Fasub Hanal; Susy Putri Wihadi; Muhamad Habib
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 6: Nopember 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i6.8876

Abstract

Perkawinan di bawah umur merupakan isu yang kompleks dan seringkali menjadi perdebatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berdampak pada hak asasi manusia, terutama hak anak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan pengembangan diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum perkawinan di bawah umur di Indonesia dan implikasinya terhadap hak asasi manusia. Dengan menggunakan data statistik dan contoh kasus yang relevan, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh anak-anak yang terjebak dalam perkawinan dini.
Transformasi dan Dinamika Hukum Acara Perdata di Indonesia: Integrasi Asas, Sistem Pembuktian, dan Digitalisasi Peradilan Fredy Ied Fitriadi; Aldhitama Ramadhan; Fasub Hanal; Jimmi MP Aritonang
Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): Juni: Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/prosemnashuk.v3i1.84

Abstract

This study examines the foundational framework and evolving dynamics of Indonesian civil procedural law (Hukum Acara Perdata) amid its transformation from colonial legal heritage toward a modern, digitalized justice system. Using normative-doctrinal legal research methodology combined with empirical court statistics from 2022–2024, the study analyzes four dimensions: (1) core procedural principles rooted in the HIR and RBg; (2) the mandatory mediation framework under PERMA No. 1 of 2016; (3) the evolution of evidence law toward electronic evidence under the amended UU ITE (Law No. 1 of 2024); and (4) mechanisms of judicial decisions and legal remedies. Findings show that e-court implementation has dramatically increased efficiency minutasi productivity rose from 64.35% (2022) to 96.50% (2024)—while 594,816 users registered through e-court by 2023. The study concludes that Indonesia’s civil procedural law is actively adapting to technological disruption, though structural challenges such as digital inequality, electronic evidence authentication gaps, and regulatory harmonization remain unresolved.