Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS KERUSAKAN MIKROBIOLOGI IKAN ROA (Hemirhampus sp) ASAP YANG DIJUAL DI PASAR TRADISIONAL KOTA GORONTALO Adam, Abdul Karim; Limonu, Marleni; Ahmad, Lisna
Jambura Journal of Food Technology Vol 5, No 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/jjft.v5i01.16193

Abstract

Ikan roa asap (Hemirhamphus sp) merupakan salah satu produk hasil perikanan yang banyak dijual di pasar tradisional Kota Gorontalo. Metode penjualan di pasar tradisional berpotensi terjadinya kerusakan mutu mikrobiologi ikan roa asap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas mutu mikrobiologi ikan roa asap yang dijual di tiga pasar Tradisional Kota Gorontalo yakni pasar Mo'odu kode sampel (A), pasar rakyat Kampung Bugis kode sampel (B) dan pasar sabtu Andalas kode sampel (C) berdasarkan aspek mikrobiologi dan (SNI.2725:2013). Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan rancangan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketiga sampel uji mutu nilai rata-rata TPC  yaitu sampel A 1,4 x 103, sampel B 1,3 x 103  dan  sampel C 1,2 x 103 CFU/g. Analisis Staphylococcus aureus sampel A yaitu 8,4 x 102, sampel B 7,9 x 102 dan sampel C 7,1 x 102 APM/g, sedangkan Kapangadalah untuk sampel A 5,8 x 102, sampel B 6,3 x 102 dan sampel C 7,0 x 102 APM/g, dari hasil pengamatanbaik TPC maupun Staphylococcus aureusmutu mikrobiologi ikan roa asap memenuhi standar SNI sedangkan jumlah koloni kapang yang di identifikasi pada ikan roa asap itu melebihi standar SNI.
EVALUASI KEPATUHAN GOOGLE LLC TERHADAP KOMITMEN ANTI-PERSAINGAN DALAM PROSES PENYELIDIKAN KPPU Adam, Abdul Karim
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 6: Nopember 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i6.8897

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan Google LLC terhadap komitmen anti-persaingan di Indonesia dalam konteks UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Seiring berkembangnya ekonomi digital, muncul tantangan baru dalam mengawasi praktik anti-persaingan oleh perusahaan teknologi global, terutama yang memiliki dominasi pasar melalui kontrol data dan teknologi, seperti Google. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, dengan pendekatan deskriptif-normatif dan yuridis-analitis. Penelitian ini berfokus pada analisis sumber hukum primer dan sekunder terkait efektivitas pengawasan KPPU dan regulasi yang ada dalam menangani kasus anti-persaingan di sektor digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 belum sepenuhnya efektif dalam mengatur praktik anti-persaingan di ranah digital, terutama mengingat keterbatasan kewenangan KPPU serta tantangan dalam transparansi dan pengawasan algoritma perusahaan global. Diperlukan pembaharuan regulasi yang lebih adaptif, peningkatan sumber daya KPPU, dan kerja sama internasional yang kuat untuk meningkatkan perlindungan terhadap persaingan usaha yang sehat di Indonesia.
Mekanisme Pemberian Hak Pengelolaan dan Penguasaan Tanah Sempadan Sungai Bone: Perspektif Hukum Agraria dan Perlindungan Ekosistem Sungai Adam, Abdul Karim; Fenty U. Puluhulawa; Dolot Alhasni Bakung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2455

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji mekanisme pemberian hak pengelolaan atas tanah sempadan sungai, khususnya Sungai Bone, dalam kerangka hukum agraria Indonesia dan pelestarian ekosistem. Fokus penelitian adalah memastikan kepatuhan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penerbitan hak atas tanah sesuai peraturan yang berlaku dan mengidentifikasi tantangan terkait okupasi ilegal serta kerusakan lingkungan di kawasan sempadan sungai. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, meliputi analisis dokumen hukum, peraturan, dan data lapangan, didukung oleh wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah sempadan sungai merupakan tanah negara yang tidak dapat dimiliki pribadi, dan BPN hanya memberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada instansi pemerintah untuk tujuan konservasi dan kepentingan umum. Namun, praktik di lapangan masih terdapat pelanggaran akibat rendahnya kesadaran masyarakat, penerbitan sertifikat di kawasan sempadan, serta pembangunan ilegal. Hal ini menimbulkan dilema hukum dan kerusakan lingkungan, sehingga diperlukan koordinasi lebih baik antara BPN, pemerintah daerah, dan instansi pengelola sumber daya air, serta peningkatan edukasi hukum masyarakat