Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MARAS : Jurnal Penelitian Multidisplin Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Rahman, Mohammad Haris Taufiqur
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Keseimbangan antara Efisiensi, Demokrasi, dan Amanat Konstitusi Dalam Rekonstruksi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Sari, Dian Puspita; Rahman, Mohammad Haris Taufiqur; Hafani, Moch Hasan
MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin, Maret 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/maras.v3i1.683

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, yang memberikan rakyat hak untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Meskipun tujuannya untuk memperkuat kedaulatan rakyat, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya biaya politik, rendahnya partisipasi masyarakat, serta praktik politik uang yang merusak kebebasan pemilih. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan deskriptif naratif. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang mengkaji tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Sistem Pilkada yang serentak juga menambah kompleksitas, mengurangi efisiensi, dan menghambat akses informasi di daerah terpencil, yang bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin hak politik setiap warga negara. Rekonstruksi sistem Pilkada menjadi penting untuk menciptakan proses yang lebih efisien, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Perbaikan perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek aksesibilitas, transparansi, dan pengurangan biaya kampanye. Penguatan pengawasan terhadap praktik politik uang serta pemberian ruang bagi calon independen dapat mendorong pemilihan yang lebih inklusif dan representatif. Selain itu, penguatan akuntabilitas kepala daerah setelah terpilih sangat diperlukan untuk memastikan kualitas pemerintahan yang responsif dan berkualitas. Dengan reformasi ini, Pilkada dapat menciptakan pemimpin daerah yang amanah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat demokrasi di tingkat daerah.
Urgensi Pengaturan Pembubaran Partai Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia: Perspektif Konstitusi dan HAM Selfiana, Evi; Syifah, Fuatis; Rahman, Mohammad Haris Taufiqur; Sari, Dian Puspita; Hidayaturrahman, Taufik; Tajudin, Ahmad
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 3 No. 7 (2025): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Juli 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jim.v3i7.1169

Abstract

Kebebasan berserikat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan salah satu wujud konkretnya adalah pendirian partai politik. Sebagai pilar utama demokrasi, partai politik memiliki peran strategis dalam menyalurkan aspirasi rakyat dan membentuk pemerintahan. Namun, dalam sistem negara hukum yang menjunjung prinsip rule of law, hak tersebut tidak bersifat absolut dan dapat dikenai pembatasan demi menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, serta keutuhan ideologi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan dan mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia dalam perspektif konstitusi dan hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif, analisis dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan permohonan pemerintah, dan harus melalui proses peradilan yang adil (due process of law). Alasan pembubaran mencakup pelanggaran terhadap UUD 1945, ancaman terhadap keutuhan negara, serta penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan demikian, tindakan pembubaran tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak berserikat selama dilaksanakan secara proporsional, legal, dan dalam koridor prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.
Co-Authors Dian Puspita Sari Hafani, Moch Hasan Hidayaturrahman, Taufik Selfiana, Evi Syifah, Fuatis Tajudin, Ahmad