Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Penyuluhan Dalam Peningkatan Aktivitas Kelembagaan Didaerah Indonesia Timur Farah Mutiara; Karunia Setyowati Suroto; Maraniati
Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Vol. 8 No. 4 (2024)
Publisher : Department of Agricultural Social Economics, Faculty of Agriculture, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh berbagai peran penyuluh terhadap kepribadian pengajar pada kegiatan institusi di Indonesia Timur. Penelitian ini mengidentifikasi dan mengevaluasi kontribusi variabel inovator, motivator, fasilitator dan komunikator terhadap pembentukan kepribadian instruktur. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada penyuluh pertanian di wilayah tersebut. Data primer dan sekunder dijadikan bahan dalam penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis SEM (Structural Equation Modeling) dengan menggunakan software WarpPLS. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel inovator mempunyai kontribusi pengaruh yang paling besar yaitu sebesar 26,73% yang menunjukkan bahwa kemampuan instruktur dalam mengadopsi dan menerapkan inovasi baru sangat signifikan dalam membentuk kepribadiannya. Variabel motivator memberikan kontribusi sebesar 5,20%, sedangkan variabel fasilitator memberikan kontribusi sebesar 4,41% dan komunikator memberikan kontribusi sebesar 4,41%. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya peran inovator dalam meningkatkan kepribadian instruktur, yang meliputi sikap proaktif, kreatif, dan adaptif. Sementara itu, peran motivator, fasilitator, dan komunikator juga penting, walaupun kontribusi langsungnya lebih kecil. Penelitian ini menyarankan agar program pengembangan penyuluhan sebaiknya lebih menekankan pada peningkatan kemampuan inovatif, pemberian motivasi yang efektif, dan penguatan keterampilan fasilitasi dan komunikasi. Dengan cara ini diharapkan akan tercipta penyuluh yang kompeten dan berkomitmen yang mampu menunjang keberhasilan program penyuluhan pertanian di wilayah Indonesia Timur.
Collaborative governance based on farmers' corporations in the development of sorgum areas in east sumba district Arvianti, Eri Yusnita; Santosa, Budi; Maraniati
AGROMIX Vol 16 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Pertanian Universitas Yudharta Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35891/agx.v16i2.4816

Abstract

Introduction: The development of sorghum in the drylands of East Sumba faces complex challenges, particularly regarding limited government resources and weak farmer bargaining power. This study analyzes the effectiveness of the sorghum area development program through a Collaborative Governance perspective, focusing on the role of farmers' corporations. Methods: This research employed a qualitative descriptive method conducted from May to July 2023 in East Sumba Regency. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and focus group discussions with 15 key informants selected via purposive sampling (farmers, government officials, and private partners). The analysis utilized Ansell and Gash's framework, examining initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes. Results: The findings reveal that while the collaboration has successfully initiated the program, it faces critical structural challenges. Initial conditions were marked by information asymmetry and farmer skepticism due to past failures. Although the institutional design adopted a consensus-based voting mechanism, participation remained dominated by government and private actors, leading to passive involvement from less-educated farmers. However, the Agriculture Office's facilitative leadership proved effective in conflict mediation, and the achievement of "small wins" through increased harvest yields has begun to build trust. Conclusion: The study concludes that sustainable sorghum development requires transforming farmer groups into legal corporate entities to balance power relations. Future collaboration must focus on substantive farmer empowerment rather than just procedural participation.