Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Jafril, Muammar
Unknown Affiliation
Humanities Education Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Reformulasi Norma Hukum Pasal 140 Ayat (2) Hurud D Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Perspektif Due Process of Law Jafril, Muammar; Malik, Faissal; Amriyanto
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 4 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i4.4974

Abstract

Masalah mendasar ketentuan Pasal 140 ayat 2 huruf (d) terletak pada belum diaturnya ketentuan mengenai limit waktu penentuan kembali sehingga kapan pun perkara dibuka maka mereka harus siap menyandang kembali status sebagai tersangka. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis penuntutan kembali perkara pidana tanpa batas waktu sesuai asas due process of law dan norma pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis norma hukum positif dan menghubungkannya dengan praktik pelaksanaan. Fokus penelitian adalah pemahaman terhadap permasalahan normatif dalam ilmu hukum dogmatik, meliputi deskripsi norma hukum, perumusan norma hukum (peraturan perundang-undangan), dan implementasi norma hukum (praktik yudisial). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penuntutan kembali perkara pidana tanpa batas waktu ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP tidak mencerminkan prinsip keadilan, karena dimensi hak asasi manusia dan prinsip proses hukum yang adil (due process of law) tidak terwakili dalam konstruksi pasal tersebut. Jika suatu pasal dalam KUHAP tidak mengatur dengan jelas dan tegas untuk membatasi wewenang penegak hukum akan berpotensi subkjetif dalam memberikan hukuman, sehingga perlu adanya reformulasi terhadap pasal tersebut agar keadilan dalam proses peradilan dapat terwujud.
Co-Authors Amriyanto Malik, Faissal