Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum UNES Journal of Swara Justisia
Aula, Muhammad Iqbal
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Kinerja Hakim dan Aparatur Peradilan di Indonesia Jalaludin, Diding; Sidik, Gifar Fajar; Aula, Muhammad Iqbal; Saebani, Beni Ahmad
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/48cxf502

Abstract

Ketidakselarasan implementasi fungsi pengawasan terhadap hakim dan aparatur lembaga peradilan dengan sistem pengawasan yang telah dibentuk baik landasan yuridis maupun infrastruktur pelaksananya yaitu institusi pengawas internal dan eksternal masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan masyarakat terhadap kinerja hakim dan seluruh aparatur peradilan dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka dalam perspektif yuridis sosiologis yaitu relasi hukum dengan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskripstif analisis dengan pendekatan yuridis empiris dan menggunakan jenis data kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan institusi pengawas formal institusional masih belum optimal dan harus dilakukan perbaikan yang komprehensif terhadap seluruh aspek sistem pengawasan. Partisipasi masyarakat penting dilibatkan untuk melakukan pengawasan yang dapat menekan terjadinya pelanggaran serta dapat menguatkan fungsi pengawasan yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi Badan Pengawasan dan Komisi Yudisial dengan melibatkan pengawasan partisipatif masyarakat seperti menjadi amicus curiae serta pengembangan sistem digitalisasi pelaporan yang dapat melindungi privasi Pelapor sehingga tidak ada yang mengetahui identitas Pelapor termasuk petugas di institusi pengawas formal institusional sendiri untuk mencegah intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
HARMONISASI PENGATURAN HUKUM INVESTASI SURAT BERHARGA DAN INVESTASI LANGSUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (P2SK) DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH Makruf, Solihan; Anwari, Amalia Nur; Aula, Muhammad Iqbal; Yusup, Deni Kamaludin
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 27 No 1 (2026): Edisi April 2026
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v27i1.10476

Abstract

This study is motivated by the fact that the regulation of securities investment and direct investment in Indonesia still faces legal harmonization issues between the provisions of Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector particularly those governing the capital market and Government Regulation No. 63 of 2019 concerning Government Investment. This research aims to analyze the compatibility, substantial differences, and legal implications of the two regulations in the context of establishing an integrated and equitable investment legal system. This study applies a normative juridical approach with a descriptive analysis method. Data were collected using a literature study technique through a review of legislation, legal literature, and related policy documents. Furthermore, the data was analyzed using qualitative data analysis techniques with an emphasis on systematic interpretation and the principle of harmonization of laws and regulations. The results of this study indicate that there is still a lack of synchronization between the regulation of securities investment in the capital market and the mechanism of direct investment by the government, particularly in terms of authority, risk management, and legal accountability. The findings of this study imply the need for improvements to derivative regulations and implementation guidelines that are capable of integrating capital market legal principles with government investment policies in order to create legal certainty and effective management of national investments. Keywords: Legal Harmonization, Securities Investment, and Government Investment
Co-Authors Anwari, Amalia Nur Jalaludin, Diding Kamaludin Yusup, Deni Makruf, Solihan Saebani, Beni Ahmad Sidik, Gifar Fajar