Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.182
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UNES Journal of Swara Justisia Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah MAQASIDI Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Referendum Jurnal Sosial Politik dan Hukum
Jalaludin, Diding
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Gender Equality in Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights: An Islamic Law Perspective Jalaludin, Diding; Arifin, Tajul; Fauzia, Ine
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 2 (Desember 2024)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v4i2.3870

Abstract

This study aims to determine the relevance of Article 1 of The Universal Declaration of Human Rights which guarantees freedom, dignity and equal rights between human individuals from the perspective of Islamic Law which came with the vision of rahmatan lil 'alamin through the Prophet Muhammad Shallahu 'Alaihi Wasallam. The method used in this research uses a descriptive analysis method with a normative juridical approach and uses qualitative data types in the form of secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials with data collection techniques through literature studies and content analysis techniques. This research concludes that there is a significant relevance where Islamic Law greatly strengthens and provides hujjah to the clause of gender equality position between individuals that has been formulated in Article 1 of The Universal Declaration of Human Rights. So the existence of several differences in concepts between men and women in the perspective of Islamic Law is not a discrimination against certain genders, the existence of these differences has placed each gender in a noble position based on its characteristics as conceptualized by Islamic law.
Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Kinerja Hakim dan Aparatur Peradilan di Indonesia Jalaludin, Diding; Sidik, Gifar Fajar; Aula, Muhammad Iqbal; Saebani, Beni Ahmad
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/48cxf502

Abstract

Ketidakselarasan implementasi fungsi pengawasan terhadap hakim dan aparatur lembaga peradilan dengan sistem pengawasan yang telah dibentuk baik landasan yuridis maupun infrastruktur pelaksananya yaitu institusi pengawas internal dan eksternal masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan masyarakat terhadap kinerja hakim dan seluruh aparatur peradilan dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka dalam perspektif yuridis sosiologis yaitu relasi hukum dengan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskripstif analisis dengan pendekatan yuridis empiris dan menggunakan jenis data kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan institusi pengawas formal institusional masih belum optimal dan harus dilakukan perbaikan yang komprehensif terhadap seluruh aspek sistem pengawasan. Partisipasi masyarakat penting dilibatkan untuk melakukan pengawasan yang dapat menekan terjadinya pelanggaran serta dapat menguatkan fungsi pengawasan yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi Badan Pengawasan dan Komisi Yudisial dengan melibatkan pengawasan partisipatif masyarakat seperti menjadi amicus curiae serta pengembangan sistem digitalisasi pelaporan yang dapat melindungi privasi Pelapor sehingga tidak ada yang mengetahui identitas Pelapor termasuk petugas di institusi pengawas formal institusional sendiri untuk mencegah intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Exequatur of Sharia Economic Sector Arbitration Awards in The National Legal System Jalaludin, Diding
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 2 (2023): July
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v10i2.24469

Abstract

Exequatur is the act of the Chief Justice of the Supreme Court granting an executive title to an arbitral award, allowing it to be enforced with the assistance of state instruments if required. This exequatur can take the form of either a stamp affixed to the arbitral award or a separate determination (aparte beschikking). The objective of this research is to identify the judicial bodies that hold the competence to grant exequatur for arbitral awards in Sharia economics and business. The study employs a normative legal approach, concentrating on norms derived from applicable legislations and regulations. Currently, the arbitration settlement cases in the Islamic economics field are handled by two courts. The Sharia exequatur arbitral award is governed by Article 59, paragraph (1) of Law Number 30 of 1999 on Arbitration and ADR. The District Court is authorized to execute this award while the Religious Courts are given the authority to execute and annul Sharia arbitration decisions, according to Supreme Court Regulation (PERMA) Number 14 of 2016 regarding Procedures for the Settlement of Sharia Economic Cases. The Arbitration Law and ADR need expeditious revision to incorporate the existence of Sharia arbitration, including the unification of all authority relating to sharia arbitration given to 1 (one) judicial environment, namely the Religious Courts. Exequatur adalah tindakan Ketua Pengadilan yang memberikan executoriale titel pada putusan arbitrase, yang memungkinkan putusan arbitrase untuk dilaksanakan eksekusi dengan bantuan instrumen negara jika diperlukan. Exequatur ini dapat berupa stempel yang ditempelkan pada putusan arbitrase atau penetapan terpisah (aparte beschikking). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi badan-badan peradilan yang memiliki kompetensi untuk memberikan exequatur untuk putusan arbitrase dalam ekonomi dan bisnis Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berkonsentrasi pada norma-norma yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini, kasus-kasus penyelesaian arbitrase di bidang ekonomi syariah ditangani oleh dua pengadilan. Exequatur putusan arbitrase syariah diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeksekusi putusan ini, sedangkan Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk mengeksekusi dan membatalkan putusan arbitrase Syariah, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. UU Arbitrase dan APS perlu segera direvisi untuk memasukkan keberadaan arbitrase Syariah, mencakup penyatuan seluruh kewenangan yang berkaitan dengan arbitrase syariah diberikan pada 1 (satu) lingkungan peradilan, yaitu Pengadilan Agama.
Integrasi Kontrak Elektronik (E-Contract) dan Arbitrase Elektronik (E-Arbitration) dalam Satu Platform Digital Jalaludin, Diding; Shaleh, Chaerul
Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Islamic Economic Law Programs, Faculty of Sharia and Law State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel Surabaya.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/maliyah.2025.15.1.83-120

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis implementasi integrasi kontrak elektronik dan arbitrase elektronik dalam satu platform digital sebagai konsekuensi dari adanya transformasi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan regulasi dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer sebagai pisau analisis berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum dan asas hukum serta bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kontrak elektronik mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan kontrak konvensional dan pemanfaatan disrupsi teknologi di sektor bisnis dengan mengintegrasikan kontrak elektronik dengan arbitrase elektronik dalam satu platform digital dapat dilakukan bilamana infrastruktur digital yang digunakan merupakan milik para pihak dan khusus digunakan untuk objek kontrak tertentu. Platform digital yang dimiliki institusi arbitrase tidak dapat digunakan sebagai media integrasi dikarenakan kewenangan institusi arbitrase terbatas pada penyelesaian sengketa dan tidak berwenang pada penyusunan kontrak elektonik. Kata Kunci: Arbitrase Elektronik, Integrasi, Kontrak Elektronik, Platform Digital  Abstract: This study aims to analyze the legal basis for the implementation of the integration of electronic contracts and electronic arbitration in one digital platform as a consequence of digital transformation. The research method used is normative legal with a regulatory approach and a conceptual approach. This study uses secondary data consisting of primary legal materials as an analytical tool in the form of laws and regulations, legal theories and legal principles as well as secondary and tertiary legal materials that are relevant to the research topic. The results of this study indicate that electronic contracts have the same legal standing as conventional contracts and the use of technological disruption in the business sector by integrating electronic contracts with electronic arbitration in one digital platform can be done if the digital infrastructure used belongs to the parties and is specifically used for certain contract objects. The digital platform owned by the arbitration institution cannot be used as an integration medium because the authority of the arbitration institution is limited to dispute resolution and is not authorized to draft electronic contracts. Keywords: E-Arbitration, Integration, E-Contract, Digital Platform
Status Hukum Anak dari Perkawinan Berbeda Kewarganegaraan Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Islam Jalaludin, Diding; Deni Kamaludin Yusup; Tatang Astarudin
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v2i2.889

Abstract

The purpose of this research is to analyse the legal status of children born from marriages of different nationalities in the perspective of Indonesian Civil Law and Islamic Law. This research is important because children born from mixed marriages are entitled to protection of their legal status in order to maintain the continuity of life, legal position and civil interests. The research method used is normative juridical legal research with qualitative data types in the form of secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials relevant to the topic of this research and data collection techniques using library research or literature studies with legal material analysis techniques using descriptive analysis methods. The results of this study state that the law of marriage between different nationalities in the perspective of Indonesian civil law and Islamic law raises problems with the law of marriage itself as well as the legal status, civil rights and citizenship rights of children. In the perspective of Indonesian civil law and Islamic law, the law of marriage of different nationalities is a valid marriage and the legal status of the child is a legitimate child, the civil rights of children from marriages of different nationalities are the same as children in general and the legal status of the child's citizenship as an Indonesian citizen follows the citizenship of the father or mother who is an Indonesian citizen and can also have dual citizenship until he is 18 years old or married, after which the child must declare choosing one of his citizenship.
Pengadopsian Konsep Tax Amnesty dalam Program Pemutihan Pajak Kendaran Bermotor di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Jalaludin, Diding; Najmudin, Nandang
Jurnal Sosial Politik dan Hukum Vol. 2 No. 01 (2025): Jurnal Sosial Politik dan Hukum
Publisher : Jurnal Sosial Politik dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyse the principle of justice in the tax amnesty program implemented by the West Java Provincial Government in 2025 which eliminates principal arrears and fines of motor vehicle tax until the tax year 2024. The research method used is descriptive analysis method with normative juridical research approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials as an analysis knife in the form of laws and regulations related to tax amnesty regulations in Indonesia. The results of this research is that the taxation programme implemented in West Java Province should not only be seen from the aspect of PAD fulfilment, but the programme must consider the principles and theories of justice and adopt the concept of tax amnesty stipulated in Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty which is then categorised as regional tax amnesty and strengthened with an adequate legal basis for the creation of equitable tax collection.
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Jalaludin, Diding; Padhilah, Piqi Rizqi; Rojikin, Umar; Kholid, Muhamad; Astarudin, Tatang
JURNAL HAKAM Vol 9, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v9i2.11878

Abstract

This article examines the status of Intellectual Property (IP) as collateral for financing within the framework of Islamic Economic Law. IP—covering trademarks, patents, copyrights, industrial designs, trade secrets, and communal intellectual property—embodies reputation and economic value, thereby raising the question of whether it may qualify as māl (property) and function as marhūn (pledged collateral). Employing a descriptive-analytical method and a juridical-empirical approach through library research, the study analyzes statutory regulations on IP-based security, relevant fatwas, and contemporary Islamic legal scholarship. The findings suggest that IP conceptually corresponds to ḥaqq al-ibtikār (creative/authorial right), which is increasingly recognized as a proprietary right containing both economic and moral dimensions. Its legitimacy is frequently grounded in ‘urf (recognized custom) and maṣlaḥah mursalah (public interest), supporting the permissibility of utilizing IP as collateral under the general maxim that commercial transactions are allowed unless proven otherwise. The article further proposes Sharia-compliant operational models—such as rahn combined with murābaḥah, ijārah, istiṣnā‘, and profit-sharing schemes (muḍārabah/mushārakah)—subject to strict avoidance of ribā, gharar, and maysir, and contingent upon reliable valuation standards, secondary-market readiness, and enforceable execution mechanisms. Divergent scholarly views are mapped, particularly regarding intangibility, valuation volatility, and moral-right constraints.
Co-Authors Astarudin, Tatang Aula, Muhammad Iqbal Chaerul Shaleh, Chaerul Deni Kamaludin Yusup Fauzia, Ine Muhamad Kholid, Muhamad Nandang Najmudin Padhilah, Piqi Rizqi Rojikin, Umar Saebani, Beni Ahmad Sidik, Gifar Fajar Tajul Arifin