Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Innovative: Journal Of Social Science Research Justitia Jurnal Ilmu Hukum
Balebu, Ester
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA Balebu, Ester
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2024): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak  :   Pada prinsipnya perlindungan pengungsi merupakan tanggung jawab setiap Negara Pengungsi dan merupakan persoalan yang selalu timbul dalam setiap perkembangan manusia Indonesia pada saat  belum menjadi negara pihak dalam Konvensi Terkait Status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi. Keadaan ini berakibat pada pengaturan permasalahan mengenai pengungsi di Indonesia ditetapkan oleh UNHCR sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950. Pada umumnya, pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan hak azasi pengungsi di negara mereka. Pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar dan mengalami penindasan. Penanganan pengungsi ini terutama di dorong oleh rasa kemanusiaan untuk memberi perlindungan dan membantu pengungsi. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, beban penanganan pengungsi internasional secara prosedural operasional diberikan pada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan anggaran daerah masing-masing, tanpa mendapat porsi tersendiri dari anggaran dana nasional. Pada prinsipnya perlindungan pengungsi merupakan tanggung jawab setiap Negara Pengungsi merupakan persoalan yang selalu timbul dalam setiap perkembangan manusia
Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso Balebu, Ester; Lumeno, Suzanna
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17731

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan adalah Muara dari sistim peradilan pidana di Indonesia, tempat terdakwa yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara dan berubah statusnya menjadi terpidana atau apabila sudah tinggal dalam lembaga pemasyarakatan disebut narapidana. Tujuan dari penelitian ini dan membahas terkait Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso. Penelitian ini menggunakan metode yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang bersifat obyektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat obyektif, dibutuhkan informasi yang sifatnyat akurat serta data yang mendukung sehubungan dengan hal tersebut maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso adalah sebagai berikut :(1) Narapidana Perempuan Hamil Tidak dipisahkan dari narapidana perempuan yang tidak hamil, (2) Narapidana Perempuan Hamil diberikan fasilitas kesehatan, dengan cara melakukan kerja sama dengan Rumah sakit atau Puskesmas terdekat., seperti Usg kandungan bagi narapidana perempuan yang sedang hamil, (3) Tidak tersedianya tenaga kesehatan seperti perawat, bidan ataupun dokter pribadi dari pihak Rutan, (4) Narapidana Perempuan Hamil tidak mendapatkan makanan tambahan yang mendukung kesehatan dan pertumbuhan janin, (5) Adanya dispensasi bagi narapidana perempuan hamil dan tidak dibebankan dalam tugas apapun seperti kerja bakti yang di adakan oleh Rumah Tahanan Negara kelas II B Poso, (6) Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso belum mendapatkan pembinaan yang maksimal terhadap ibu hamil karena terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso, berbeda halnya dengan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan
PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA BERUSIA LANJUT MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR 16 TAHUN 2023 Balebu, Ester
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2024): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak  : Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.Negara Republik Indonesia adalah bangsa yang besar, beradab, dan sangat menjunjung tinggi hukum.Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan namun memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi oleh negara. Remisi pada hakekatnya merupakan hak bagi semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana penjara dan bukan pidana mati.      Remisi memberi tahanan kesempatan untuk berubah dan berharap, membangun kembali keluarga mereka. Ini adalah rekomendasi untuk mendorong narapidana untuk melakukan perilaku kooperatif.  Remisi narapidana merupakan bagian penting dalam mencapai tujuan pemasyarakatan dan merupakan hak yang harus dilindungi untuk diberikan kepada narapidana yang tentunya telah memenuhi persyaratan yang ada,       Pemberian Remisi terhadap Lanjut usia ini diberikan terhadap Narapidana yang tergolong pada usia di atas 70 tahun, yang di buktikan dengan surat akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir. Pada hakekatnya Remisi merupakan hak bagi semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana penjara dan bukan pidana mati
Sanksi Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Terhadap Pandemi Covid-19 Balebu, Ester
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2022): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyebaran Covid 19 telah menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat meskipun pada saat awal keberadaan virus ini, berbagai upaya yang berbentuk himbauan dari pemerintah belum benar-benar dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal penyebarannya. Seiring waktu, keberadaan virus ini mulai meresahkan terutama ketika pemerintah menetapkan mengenai protokol pemakaman bagi penderita Covid 19 yang oleh masyarakat dianggap sangat menakutkan. Karena tidak dapat diperlakukan sebagaimana mestinya oleh keluarga. Selain itu, karantina terhadap warga yang pernah melakukan perjalanan ke daerah terinfeksi menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat. Sehingga saat ini masyarakat tidak lagi menganggap virus ini sebagai wabah yang dianggap enteng. Akan tetapi, bersamaan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap virus ini, dampak lain ternyata timbul. Pemberlakuan social distancing ternyata telah menimbulkan dampak lain. Berupa dampak sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan. Sebagai upaya untuk menutup ruang penyebaran virus covid-19, Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah juga membuat regulasi dan aturan hukum dengan tujuan agar masyarakat bisa bersama-sama melawan atau minimal menghindari terjangkitnya virus corona
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME Balebu, Ester; Lumeno, Suzanna
UNES Law Review Vol. 5 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.394

Abstract

The number of acts of terror that have occurred in Indonesia has forced the Indonesian government to always make efforts to prevent and control various acts of terrorism that have occurred. Considering that in carrying out their actions terrorist groups always use weapons and bombs, a strategy is needed to prevent terrorism crimes. The research method used in this study is the Normative Legal Research Method. In this study, 2 (two) approaches were used, namely: Statute approach and conceptual approach. To take a stance on various types of terrorist attack incidents that create fear in the Indonesian people, the government has taken strategic steps in tackling criminal acts of terrorism, including by issuing a Government Regulation in Lieu of Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, and a year later a Perpu In 2002 this was confirmed as a regulation regarding the Suppression of Terrorism Delicts. Based on various considerations, it is necessary to regulate the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 23 of 2011 concerning Procedures for Enforcement of Terrorism Suspects. The stages that must be passed to take action against criminal acts of terrorism are (1) carrying out an agreement (2) carrying out a warning (3) carrying out infiltration (4) thwarting levies (5) carrying out arrests (6) carrying out searches (7) carrying out confiscation of evidence.
Co-Authors Lumeno, Suzanna