Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Innovative: Journal Of Social Science Research Justitia Jurnal Ilmu Hukum
Lumeno, Suzanna
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso Balebu, Ester; Lumeno, Suzanna
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17731

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan adalah Muara dari sistim peradilan pidana di Indonesia, tempat terdakwa yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara dan berubah statusnya menjadi terpidana atau apabila sudah tinggal dalam lembaga pemasyarakatan disebut narapidana. Tujuan dari penelitian ini dan membahas terkait Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso. Penelitian ini menggunakan metode yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang bersifat obyektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat obyektif, dibutuhkan informasi yang sifatnyat akurat serta data yang mendukung sehubungan dengan hal tersebut maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Hamil di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso adalah sebagai berikut :(1) Narapidana Perempuan Hamil Tidak dipisahkan dari narapidana perempuan yang tidak hamil, (2) Narapidana Perempuan Hamil diberikan fasilitas kesehatan, dengan cara melakukan kerja sama dengan Rumah sakit atau Puskesmas terdekat., seperti Usg kandungan bagi narapidana perempuan yang sedang hamil, (3) Tidak tersedianya tenaga kesehatan seperti perawat, bidan ataupun dokter pribadi dari pihak Rutan, (4) Narapidana Perempuan Hamil tidak mendapatkan makanan tambahan yang mendukung kesehatan dan pertumbuhan janin, (5) Adanya dispensasi bagi narapidana perempuan hamil dan tidak dibebankan dalam tugas apapun seperti kerja bakti yang di adakan oleh Rumah Tahanan Negara kelas II B Poso, (6) Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso belum mendapatkan pembinaan yang maksimal terhadap ibu hamil karena terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Poso, berbeda halnya dengan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan
Penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Hubungannya Dengan Pemberantasan Kejahatan Kehutanan Lumeno, Suzanna
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2022): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan   yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan  yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal  dari kegiatan yang sah. Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius baik terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat  transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum sebagai alas berpijak untuk menjerat para pelaku, khususnya para aktor intelektual yang mendanai kegiatan ilegal logging.  Lewat pendekatan ini, tidak hanya secara fisik para pelaku dapat di deteksi  tetapi juga harta kekayaan  yang diperoleh dari hasil kejahatan
DIVERSI SEBAGAI PENYELESAIAN TERBAIK UNTUK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Lumeno, Suzanna
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2023): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.
PENGAWASAN PENYIMPANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH SATRESNARKOBA POLRES PARIGI MOUTONG UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENYALAHGUNAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA Lumeno, Suzanna
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2023): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Permasalahan yang sangat global yang terjadi di beberapa negara yang ada di dunia termasuk salah satunya adalah negara Indonesia, yaitu berupa zat atau obat yang memiliki sifat candu dan halusinasi serta kepercayaan diri dalam keberanian melakukan sesuatu. Zat ini dapat merusak generasi bangsa dan mempengaruhi tingkah laku dan psikis seseorang yang menggunakannya sehimgga dapat melakukan hal negatif yang berujung pada berbuat kejahatan. Zat atau obatan ini sebenarnya merupakan senyawa-senyawa yang dipakai untuk membius pasien yang akan dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertantu. Namun persepsi ini disalahartikan untuk digunakan dan diperuntukan dengan dosis yang tinggi sehingga dapat berakibat fatal bagi penggunaannya.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME Balebu, Ester; Lumeno, Suzanna
UNES Law Review Vol. 5 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.394

Abstract

The number of acts of terror that have occurred in Indonesia has forced the Indonesian government to always make efforts to prevent and control various acts of terrorism that have occurred. Considering that in carrying out their actions terrorist groups always use weapons and bombs, a strategy is needed to prevent terrorism crimes. The research method used in this study is the Normative Legal Research Method. In this study, 2 (two) approaches were used, namely: Statute approach and conceptual approach. To take a stance on various types of terrorist attack incidents that create fear in the Indonesian people, the government has taken strategic steps in tackling criminal acts of terrorism, including by issuing a Government Regulation in Lieu of Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, and a year later a Perpu In 2002 this was confirmed as a regulation regarding the Suppression of Terrorism Delicts. Based on various considerations, it is necessary to regulate the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 23 of 2011 concerning Procedures for Enforcement of Terrorism Suspects. The stages that must be passed to take action against criminal acts of terrorism are (1) carrying out an agreement (2) carrying out a warning (3) carrying out infiltration (4) thwarting levies (5) carrying out arrests (6) carrying out searches (7) carrying out confiscation of evidence.
Co-Authors Balebu, Ester