Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Didi Suheri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Urgensi Pengawasan Partisipatif dalam Menciptakan Pilkada 2024 yang Berintegritas di Kabupaten Karawang Didi Suheri
Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Vol. 2 No. 1 (2025): Januari: Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aktivisme.v2i1.815

Abstract

The Regional Head Election (Pilkada) in Indonesia serves as a means of popular sovereignty for electing Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, as well as Mayors and Deputy Mayors. This is a consequence of being a country that adheres to a democratic system. In every election period, Pilkada always faces various challenges, including changing regulations, implementation issues, and oversight mechanisms. One inevitable issue is election violations. The Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Karawang, as part of the election organizing body, is responsible for overseeing the implementation of Pilkada in Karawang Regency.One of its programs involves conducting participatory supervision socialization across 30 districts in Karawang Regency. This participatory supervision aims to encourage the public to actively and voluntarily engage in monitoring efforts to ensure an honest and fair Pilkada with integrity.
Politik Patronase dalam Pemberian Izin Tambang kepada Ormas Nahdlatul Ulama Didi Suheri
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1393

Abstract

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 membuka peluang bagi badan usaha milik organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola usaha pertambangan batu bara selama periode 2024–2029. Kebijakan ini menuai perdebatan publik karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta menimbulkan keraguan terhadap kapabilitas ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Sarekat Islam, dan lainnya dalam mengelola sektor pertambangan. Selain itu, pengesahan PP ini hanya berselang tiga bulan setelah Pemilu 2024, sehingga menimbulkan dugaan adanya praktik politik patronase. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk memahami fenomena tersebut secara mendalam. Fokus utama penelitian adalah pada organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu ormas penerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), serta analisis korelasinya dengan praktik politik patronase pasca pemilu dan dampaknya terhadap peran NU sebagai bagian dari civil society di Indonesia.
Co-Authors