Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KOMITMEN POLITIK PENETAPAN UPAH MINIMUM DI MASA PEMERINTAHAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG PERIODE 2016-2021 Didi Suheri
Jurnal Humaniora dan Sosial Sains Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The increase in minimum wages in Karawang Regency which occurred every year during the reign of Regent Cellica Nurachadiana was a form of political commitment with the Labor Union in the 2015 Pilkada. Relationships and conflicts between the Regent and the Labor Union tended to slope because the Regent was more accommodating to The interests of workers are also strengthened by the presence of political commitment. While the relationship between the Regent and Apindo tends to be poor, this is because the Regent is not accommodating to the interests of entrepreneurs, this is evidenced in the determination of UMSK 2019 which has administrative defects. In the process, the Regent plays a dominant role in determining wage increase recommendations and is likely to abuse power for practical political interests.
Urgensi Pengawasan Partisipatif dalam Menciptakan Pilkada 2024 yang Berintegritas di Kabupaten Karawang Didi Suheri
Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Vol. 2 No. 1 (2025): Januari: Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aktivisme.v2i1.815

Abstract

The Regional Head Election (Pilkada) in Indonesia serves as a means of popular sovereignty for electing Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, as well as Mayors and Deputy Mayors. This is a consequence of being a country that adheres to a democratic system. In every election period, Pilkada always faces various challenges, including changing regulations, implementation issues, and oversight mechanisms. One inevitable issue is election violations. The Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Karawang, as part of the election organizing body, is responsible for overseeing the implementation of Pilkada in Karawang Regency.One of its programs involves conducting participatory supervision socialization across 30 districts in Karawang Regency. This participatory supervision aims to encourage the public to actively and voluntarily engage in monitoring efforts to ensure an honest and fair Pilkada with integrity.
Politik Patronase dalam Pemberian Izin Tambang kepada Ormas Nahdlatul Ulama Didi Suheri
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1393

Abstract

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 membuka peluang bagi badan usaha milik organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola usaha pertambangan batu bara selama periode 2024–2029. Kebijakan ini menuai perdebatan publik karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta menimbulkan keraguan terhadap kapabilitas ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Sarekat Islam, dan lainnya dalam mengelola sektor pertambangan. Selain itu, pengesahan PP ini hanya berselang tiga bulan setelah Pemilu 2024, sehingga menimbulkan dugaan adanya praktik politik patronase. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk memahami fenomena tersebut secara mendalam. Fokus utama penelitian adalah pada organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu ormas penerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), serta analisis korelasinya dengan praktik politik patronase pasca pemilu dan dampaknya terhadap peran NU sebagai bagian dari civil society di Indonesia.
STRATEGI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN LEGISTAIF DI KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 Didi Suheri
Jurnal Humaniora dan Sosial Sains Vol. 2 No. 3 (2025)
Publisher : Pojok Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis strategi pemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Kabupaten Bekasi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini berfokus pada empat dimensi strategi politik menurut Peter Schroder, yaitu strategi organisasi, strategi kandidasi, strategi kampanye dan komunikasi politik, serta strategi mobilisasi pemilih. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan PKB meningkatkan perolehan kursi dari satu menjadi tujuh kursi DPRD Kabupaten Bekasi merupakan hasil dari konsolidasi organisasi yang sistematis, seleksi kandidat berbasis kedekatan sosial, kampanye kultural-religius yang kontekstual, serta mobilisasi pemilih berbasis jaringan sosial-keagamaan. Temuan ini menegaskan bahwa adaptasi strategi nasional ke dalam konteks lokal menjadi faktor kunci keberhasilan partai politik dalam sistem pemilu proporsional terbuka.