Liardo, Yogi Rananta
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KASUS PELECEHAN SEKSUAL ANAK SEORANG PEJABAT TERHADAP SEORANG KORBAN YANG DIJADIKAN TERSANGKA DI PADANGSIDIMPUAN: KRITIK TERHADAP IMPLEMENTASI “UU NO. 25/2009” Liardo, Yogi Rananta; Yusuf, M.; Yudanata, Agung; Aulia, Puja; Fadil Alfarizi, Muhammad; Azhara, Pinkkan; Pohan, Nur Habibah; Shafa, Fakhri
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i1.526

Abstract

Cases of sexual harassment often occur in Indonesia, one of which is the case of the son of an official in Padangsidimpuan which led to the criminalization of the victim becoming a suspect, revealing serious problems in the implementation of the law in Indonesia, especially related to the protection of victims of sexual harassment. That victimization can indeed occur when there is a loophole committed by the victim, but still the victim needs to be given legal protection so that the rights owned by the victim are fulfilled. This study criticizes the implementation of Law No. 25 of 2009 concerning Public Service, which regulates the right to fair and transparent public service and analyzes the factors that cause the criminalization of victims, including social stigma, impartial legal approaches, and lack of understanding of the dynamics of sexual violence. The research method used in this article is the Literature study method where the data obtained by the researcher will then be analyzed and data validity will be carried out. The results of this study show that victim criminalization can indeed occur, but if the party committing the criminalization has enough evidence to commit the crime, but still must pay attention to the excuse and justification reasons owned by the victim. Criticism of the implementation of this law is expected that in carrying out public services, government officials do not abuse their authority to other communities.
ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP HARTA BAWAAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 85-87 : (STUDI KASUS DI DESA SEI LITUR TASIK KECAMATAN SAWIT SEBERANG) Liardo, Yogi Rananta; Waruwu, Tri Eka Putra Muhtarivansyah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1365

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika sosio-yuridis terkait pandangan masyarakat Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, terhadap kedudukan harta bawaan dalam perkawinan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun KHI secara normatif memisahkan secara tegas antara harta bawaan dan harta bersama, realitas sosiologis di lapangan menunjukkan adanya disparitas yang signifikan. Dengan menggunakan pendekatan socio-legal research, studi ini menemukan bahwa dominasi kultur Jawa (Pujakesuma) dengan filosofi segendong sepikul dan adat Melayu Langkat cenderung meleburkan harta bawaan menjadi harta keluarga, terutama pada perkawinan berdurasi lama. Faktor ekonomi komoditas kelapa sawit menjadi variabel utama; tanaman sawit yang dikelola bersama di atas tanah warisan (harta bawaan) menciptakan persepsi kepemilikan campuran (commingling of assets) yang sulit dipisahkan. Selain itu, konflik agraria struktural dengan PTPN II turut memperkuat solidaritas komunal yang memandang pemisahan harta individu sebagai hal yang tabu. Implikasi hukumnya terlihat pada kesenjangan antara putusan Pengadilan Agama Stabat yang bersifat formal-legalistik dengan rasa keadilan masyarakat yang berbasis pada kontribusi fisik atau jerih payah istri dalam pengelolaan kebun, yang seringkali tidak terakomodasi karena minimnya bukti tertulis.