Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Pohan, Nur Habibah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KASUS PELECEHAN SEKSUAL ANAK SEORANG PEJABAT TERHADAP SEORANG KORBAN YANG DIJADIKAN TERSANGKA DI PADANGSIDIMPUAN: KRITIK TERHADAP IMPLEMENTASI “UU NO. 25/2009” Liardo, Yogi Rananta; Yusuf, M.; Yudanata, Agung; Aulia, Puja; Fadil Alfarizi, Muhammad; Azhara, Pinkkan; Pohan, Nur Habibah; Shafa, Fakhri
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i1.526

Abstract

Cases of sexual harassment often occur in Indonesia, one of which is the case of the son of an official in Padangsidimpuan which led to the criminalization of the victim becoming a suspect, revealing serious problems in the implementation of the law in Indonesia, especially related to the protection of victims of sexual harassment. That victimization can indeed occur when there is a loophole committed by the victim, but still the victim needs to be given legal protection so that the rights owned by the victim are fulfilled. This study criticizes the implementation of Law No. 25 of 2009 concerning Public Service, which regulates the right to fair and transparent public service and analyzes the factors that cause the criminalization of victims, including social stigma, impartial legal approaches, and lack of understanding of the dynamics of sexual violence. The research method used in this article is the Literature study method where the data obtained by the researcher will then be analyzed and data validity will be carried out. The results of this study show that victim criminalization can indeed occur, but if the party committing the criminalization has enough evidence to commit the crime, but still must pay attention to the excuse and justification reasons owned by the victim. Criticism of the implementation of this law is expected that in carrying out public services, government officials do not abuse their authority to other communities.
PERAN HAKAM KELUARGA MENURUT TAFSIR KLASIK DAN TAFSIR KONTEMPORER QS. AN-NISA : 35 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA MODERN Pohan, Nur Habibah; Lubis, Lewis Pramana
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1390

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif institusi hakam sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum perkawinan Islam, dengan menelaah hubungan antara landasan tekstual klasik dan implementasinya dalam hukum keluarga modern di Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi kedudukan serta otoritas hakam dalam perspektif teologis, fiqhiyah, dan yuridis, serta mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam praktik peradilan agama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research dalam kerangka normatif-empiris (socio-legal). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur’an, Hadis, literatur tafsir klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan hermeneutis dan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan ulama mengenai kedudukan hakam, yaitu sebagai wakil dengan kewenangan terbatas dan sebagai otoritas independen yang berwenang memutus perkara. Dalam hukum positif Indonesia, konsep hakam telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, namun implementasinya masih menghadapi kendala, terutama adanya dualisme antara mekanisme hakam dan mediasi modern yang diatur dalam PERMA. Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), efektivitas hakam juga terbatas sehingga perlindungan korban perlu menjadi prioritas utama. Penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi prosedural untuk mengharmonisasikan konsep hakam dengan sistem mediasi formal serta pendekatan Alternative Dispute Resolution (ADR) berbasis kearifan lokal guna mewujudkan penyelesaian sengketa keluarga yang lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan.
Co-Authors Aulia, Puja Azhara, Pinkkan Fadil Alfarizi, Muhammad Liardo, Yogi Rananta Lubis, Lewis Pramana M. Yusuf Shafa, Fakhri Yudanata, Agung