Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Dalihan Na Tolu : Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
Aritonang, Lenny Maria
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Ganti Rugi Kecelakaan Kereta Api di Indonesia: Legal Review Of Train Accident Compensation Liability In Indonesia leo, Maicel; Zico Ricardo Aritonang; Aritonang, Lenny Maria
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 4 (2024): Tema Hukum Perdata
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i4.775

Abstract

The purpose of this study is to evaluate whether PT. Kereta Api Indonesia has carried out its responsibilities in accordance with the regulations. The methodology of this study is data obtained from case-based analysis, namely data research with a legal approach and empirical data, this study uses data sourced from social media, the internet and books. The results of the study of accidents at level crossings equipped with railroad crossings are usually caused by errors by motorcyclists or cars that cross without paying attention to the crossing. Accidents at level crossings that are not equipped with railroad crossings are often caused by negligence of crossing guards.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Aritonang, Renny Susanti; Aritonang, Zico Ricardo; Tarigan, Agatha Cristie; Aritonang, Lenny Maria
Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia Vol. 2 No. 01 (2023): Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/dalihannatolu.v2i02.103

Abstract

Perkawinan adalah sebuah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan manusia dapat berkembang. Sistem perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa, tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman,kepercayaan dan keragaman yang dianut oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP) ditentukan prinsip-prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan rumah tangga itu haruslah didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang dengan segala keluhuran budi dan kebesaran jiwa untuk menerima apa adanya demi tegaknya rumah tangga yang harmonis.Mengenai sahnya dan pencatatan perkawinan terdapat dalam pasal 2 UUP, yang berbunyi: "(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"Dari uraian diatas juga sudah jelas bahwa sahnya perkawinan selain harus sesuai dengan agama dan kepercayaannya, perkawinan juga harus dicatatkan/didaftarkan kepada pegawai pencatatan perkawinan yang berwenang. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas dan diakui oleh negara. Hal itu penting untuk menentukan kedudukan hukum seseorang, dimana kedudukan hukum tersebut, membawa serta hak dan kewenangan tertentu untuk bertindak dalam hukum.Sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UUP berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.
Analisis Perbedaan Unsur Penyalahgunaan Kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Implikasi terhadap Penegakan Hukum Sijabat, Very Pahala; Aritonang, Zico Ricardo; Aritonang, Lenny Maria; Tarigan, Agatha Christie
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i7.797

Abstract

Abuse of authority is an important issue in criminal and administrative law in Indonesia. This study discusses the differences in elements of abuse of authority in the Corruption Law and the State Administration Law and their impact on law enforcement. The results of the analysis show that the differences in approach in the two laws have the potential to cause legal uncertainty and overlapping authority. Regulation harmonization is needed to ensure the effectiveness of law enforcement and prevent unnecessary criminalization of public officials.
Co-Authors Aritonang, Renny Susanti Aritonang, Zico Ricardo leo, Maicel Sijabat, Very Pahala Tarigan, Agatha Christie Tarigan, Agatha Cristie Zico Ricardo Aritonang