Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.084
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Innovative: Journal Of Social Science Research Bulletin of Science, Technology and Society Jurnal Pengabdian Masyarakat (Z-COVIS)
Pakpahan, Novritsar Hasitongan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HAK DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSES PENAHANAN SERTA PENGELUARAN TAHANAN DI INDONESIA Pakpahan, Novritsar Hasitongan; Putra, Arif Rachman; Darmawan, Didit; Khayru, Rafadi Khan; Kusuma, Galih Satria Alit Widi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 2 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i2.700

Abstract

The detention and release of detainees is an essential part of Indonesia's criminal justice system that demands a balance between law enforcement and human rights protection. Although Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law (KUHAP) has provided a normative basis for detention procedures, the phenomenon of detention without legal procedures and the release of prisoners that do not comply with administrative standards is still often found in practice. Weak supervision, confusion of legal interpretation, and disharmony between technical regulations at the police, correctional and judicial levels have led to violations of prisoners' rights. This study uses a normative juridical approach to examine the effectiveness of the implementation of detention rules and detainee releases, as well as identify the factors causing deviations from the principles of due process of law. The findings suggest that there is an urgent need to tighten standard procedures, strengthen oversight, improve interagency coordination, and provide legal education to stakeholders. Reforms in the governance of detention and detention release are urgently needed to ensure justice and legal certainty, as well as to create a national criminal justice system that is more effective, transparent, and upholds human rights
Pembantuan dalam Hukum Pidana Indonesia: Analisis Pasal 56 KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023 Saktiawan, Pratolo; Pakpahan, Novritsar Hasitongan; Darmawan, Didit; Putra, Arif Rachman; Almubarok, Ahmad Zidan Rizki
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20843

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep pembantuan dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP dan pembaruannya dalam Pasal 21 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang KUHP. Pembantuan merupakan bentuk keterlibatan sekunder dalam tindak pidana yang bersifat aksesori, di mana pertanggungjawabannya hanya dapat ditegakkan apabila tindak pidana utama terbukti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengevaluasi unsur-unsur pembantuan, perbedaan dengan bentuk partisipasi pidana lainnya, serta tantangan dalam pembuktiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembantuan memiliki unsur subjektif berupa kesengajaan dan unsur objektif berupa kontribusi nyata terhadap pelaksanaan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pengaturan yang lebih rinci dibandingkan KUHP sebelumnya, termasuk pembatasan jenis tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai pembantuan dan pengurangan ancaman pidana bagi pembantu. Meskipun demikian, penerapan hukum tentang pembantuan menghadapi kendala konseptual dan praktis, terutama dalam membedakan pembantuan dengan turut serta melakukan tindak pidana, serta pembuktian hubungan kausalitas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas penegak hukum, dan panduan interpretasi yang lebih spesifik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem hukum pidana yang lebih adil dan efektif di Indonesia.
PENGEMBANGAN LAHAN KOSONG KAMPUS MELALUI KEGIATAN PENANAMAN POHON MANGGA DAN JAMBU OLEH MAHASISWA KKN Negara, Dharma Setiawan; Darmawan, Didit; Saputra, Rio; Pakpahan, Novritsar Hasitongan; Khayru, Rafadi Khan; Putra, Arif Rachman; Arifin, Samsul
Jurnal Pengabdian Masyarakat (Z-COVIS) Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat (Z-COVIS)
Publisher : Penerbit Az-Zahra Media Society

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lahan kampus yang luas dan tidak termanfaatkan secara optimal kerap menghadirkan berbagai permasalahan lingkungan seperti berkurangnya estetika, potensi erosi, dan munculnya area tidak produktif. Penelitian dan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan lahan kosong seluas 4 hektar di lingkungan kampus melalui kegiatan penanaman pohon mangga dan jambu, yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai bagian dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Metode partisipatif dipilih agar mahasiswa terlibat langsung dalam setiap tahapan mulai dari observasi lahan, penggalian lubang tanam, hingga proses penanaman dan pemantauan bibit. Pendekatan ini tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan fisik kampus, tetapi juga menumbuhkan kepedulian mahasiswa terhadap kelestarian lingkungan serta mempererat solidaritas antaranggota KKN. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sekitar 90% bibit yang ditanam mampu bertahan hidup dan mulai tumbuh dengan baik selama masa adaptasi awal. Program ini membuktikan pentingnya keterlibatan mahasiswa secara aktif untuk mendukung pemanfaatan lahan dan pelestarian lingkungan kampus secara berkelanjutan. Dengan adanya pemantauan dan perawatan berkelanjutan, manfaat ekologi dan sosial diperkirakan akan terus berkembang, sehingga kampus dapat bertransformasi menjadi ruang hijau produktif serta memberikan contoh nyata penerapan prinsip lingkungan berkelanjutan.
SINERGI MAHASISWA DAN CIVITAS AKADEMIKA DALAM TATA KELOLA QURBAN KAMPUS: PENGUATAN NILAI SPIRITUAL, KEPEMIMPINAN, DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL PADA MOMENTUM IDUL ADHA Pakpahan, Novritsar Hasitongan; Udjari, Hendrianto; Putra, Arif Rachman; Darmawan, Didit; Wijaya, Kurnia; Riyadi, Sugeng; Arifin, Samsul; Hardyansah, Rommy; Khayru, Rafadi Khan
Jurnal Pengabdian Masyarakat (Z-COVIS) Vol. 1 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat (Z-COVIS)
Publisher : Penerbit Az-Zahra Media Society

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan kampus pada momentum Idul Adha 2025 dilaksanakan dengan tujuan utama memperdalam nilai spiritualitas, solidaritas, dan kepedulian sosial di antara civitas akademika serta masyarakat sekitar. Melalui pendekatan partisipatif-kolaboratif, mahasiswa, dosen, dan staf kampus terlibat aktif dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penyembelihan, hingga pendistribusian daging qurban. Dua ekor kambing dipilih dan dipersiapkan sesuai standar syariah dan kaidah kesehatan. Persiapan alat, pengelolaan sanitasi wilayah, hingga aplikasi prinsip 5R menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap aspek kesehatan masyarakat dan lingkungan. Proses pelaksanaan melibatkan briefing dan pembagian tugas, monitoring, serta edukasi tata cara qurban yang benar sebagai bagian dari transfer pengetahuan antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Pendistribusian daging pun dijalankan secara sistematis agar tepat sasaran sehingga mendorong pemerataan manfaat qurban kepada masyarakat yang berhak. Suasana kebersamaan makin terasa melalui acara makan bersama, refleksi, dan evaluasi yang membangun kepemimpinan dan solidaritas antar generasi. Hasil kegiatan menunjukkan tercapainya optimalisasi tata kelola qurban dan penguatan pengalaman spiritual, sosial, dan edukatif bagi mahasiswa. Program ini memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mewujudkan tradisi qurban yang berintegritas, profesional, dan berkelanjutan.
Tobacco Control Regulations for National Public Health Law Protection Through Regulatory Instruments Tuhuteru, Justian Stanley; Pakpahan, Novritsar Hasitongan; Mujito, Mujito
Bulletin of Science, Technology and Society Vol 4 No 3 (2025): Bulletin of Science, Technology and Society (November)
Publisher : Metromedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyses the normative character of tobacco control regulations in Indonesia within the framework of public health protection, focusing on three key instruments tobacco advertising regulations that restrict promotion, the establishment of smoke-free areas (SFAs) in various public spaces, and the obligation to include pictorial and text health warnings on product packaging. Through a normative legal research approach, this study examines the national regulatory framework, such as the Health Law, Government Regulation No. 109/2012, Minister of Health Regulation No. 56/2017, BPOM Regulation No. 18/2025, and various related regional regulations. The results of the analysis show that these three instruments complement each other in establishing a legal system that prioritises the right to health and protects the public from the effects of tobacco consumption. These regulations represent restrictions on the commercial interests of the industry for the sake of public health. The study concludes that although the existing regulatory framework has strengthened the legal foundation for health protection, its effectiveness depends heavily on consistent enforcement, continuous monitoring, and the ability to adapt to new tobacco products and innovative marketing methods.
JURIDICAL ANALYSIS OF THE FULFILLMENT OF RIGHTS AND ACCOMMODATIONS FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS Waskito, Sarwo; Saputra, Rio; Pakpahan, Novritsar Hasitongan; Khayru, Rafadi Khan; Wijaya, Kurnia
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.864

Abstract

This literature study aims to critically analyze the fulfillment of rights, provision of reasonable accommodation, and the inclusiveness of rehabilitation programs for persons with disabilities in Indonesian correctional institutions. Employing a qualitative normative legal research method, this study examines international conventions, national legislation, and empirical reports. The findings reveal a significant normative-progressive yet implementative-deficient landscape. Indonesia has established a strong legal framework through the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and the enactment of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, which mandate non-discrimination and reasonable accommodation. However, the factual conditions in prisons are starkly different. Physical facilities largely remain inaccessible, health and social services are not inclusively designed, and rehabilitation programs fail to accommodate specific needs, thereby perpetuating discrimination and hindering effective social reintegration. The study concludes that without translating legal mandates into detailed operational standards, adequate budgeting, and comprehensive training for correctional staff, the rights of incarcerated persons with disabilities will remain unrealized. It recommends the urgent development of a standardized service protocol, enhanced independent monitoring, and strategic partnerships to foster inclusive correctional practices.
STANDAR PROSEDURAL DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Pakpahan, Novritsar Hasitongan; Waskito, Sarwo; Wijaya, Kurnia; Khayru, Rafadi Khan; Saputra, Rio
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 3 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i3.866

Abstract

This normative legal study examines the practice of wiretapping as evidence in proving corruption crimes in Indonesia, focusing on proof standards and privacy protection. The research aims to analyze the lawful procedural standards for wiretapping, the position and probative value of wiretapping results as electronic evidence in court, and potential legal disputes arising from its implementation. The study employs a qualitative literature review method, analyzing primary legal materials such as the Corruption Eradication Commission Law, the Electronic Information and Transaction Law, the Criminal Procedure Code, and relevant Constitutional Court decisions. The findings indicate that wiretapping's legality is based on a complex regulatory interaction, requiring strict adherence to procedural standards including a clear legal basis, authority from competent institutions, supervision mechanisms, and proportionality principles. The position of wiretapping results as evidence is recognized under electronic evidence provisions, yet its probative strength is contingent upon factors of legality, integrity, relevance, and adherence to due process. Potential legal disputes encompass challenges to authority, procedural violations, constitutional rights infringements, and technical authenticity, each carrying significant implications for the admissibility of evidence. The study concludes that while wiretapping is a potent tool against corruption, its application must rigorously balance law enforcement objectives with fundamental rights protections within Indonesia's rule of law framework.
Co-Authors Almubarok, Ahmad Zidan Rizki Arif Rachman Putra Didit Darmawan Khayru, Rafadi Khan Kusuma, Galih Satria Alit Widi Mujito Mujito, Mujito Negara, Dharma Setiawan Rommy Hardyansah Saktiawan, Pratolo Samsul Arifin Saputra, Rio Sarwo Waskito Sugeng Riyadi Tuhuteru, Justian Stanley Udjari, Hendrianto Wijaya, Kurnia