Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Literatus Jurnal Kewarganegaraan IBLAM Law Review Humaniorum Journal
Nugroho, Meysita Arum
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 1 TAHUN 2021 Supartini, Tri; Nugroho, Meysita Arum
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i1.557

Abstract

Digitalisasi sertifikat tanah melalui penerapan sertifikat tanah elektronik merupakan salah satu inovasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Langkah ini dilakukan untuk mengatasi masalah birokrasi yang lamban dan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan dan penerapan hukum sertifikat tanah elektronik dan mengevaluasi jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis dokumen hukum, penelitian ini menemukan bahwa meskipun sertifikat tanah elektronik menawarkan efisiensi, terdapat tantangan teknis dan sosial yang mempengaruhi implementasinya di lapangan.
Analisis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks di Media Sosial berdasarkan UU ITE dan KUHP Tanujaya, Antonyo Hartono; Amsori, Amsori; Nugroho, Meysita Arum
HUMANIORUM Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Humaniorum
Publisher : PT Elaborium Elevasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/hmr.v3i2.114

Abstract

This scientific article analyzes the criminal sanctions against perpetrators of hoax dissemination on social media based on the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Criminal Code (KUHP) in Indonesia. This research employs a normative legal research approach to examine the provisions within both legal instruments. The results indicate that the UU ITE generally provides more severe sanctions compared to the KUHP for the crime of spreading hoaxes, particularly in the context of electronic transactions and hate speech. Nevertheless, the effectiveness of these criminal sanctions in preventing the spread of hoaxes remains debatable, and this study concludes that a more comprehensive approach involving legal, educational, and technological aspects is necessary.
Tinjauan terhadap Praktik Kedokteran dan Kesehatan Berdasarkan Prinsip Etika Confidentiality yang Berpedoman terhadap Hukum Kesehatan Handijani, Jatri; Nugroho, Meysita Arum
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i11.13890

Abstract

This study aims to obtain information and analyze laws regarding medical and health practices based on the principles of health ethics of confidentiality that are guided by health laws. By using the approach method in this study is a normative juridical approach. The formulation of the problem in this study is how is the practice of medicine and health based on the principles of health ethics of confidentiality guided by health law? and How is the Implementation of Medical and Health Practices that Handle Patients in Maintaining Any Information Data Owned from Patients? The most profound thing about the doctor-patient relationship is mutual trust. Patients as parties who need help believe that doctors can cure their illness. Meanwhile, the doctor also believes that the patient has provided correct information about his illness and he will comply with all the doctor's instructions. The Principle of Confidentiality Ethics is one of the ethical codes of professionalism in health law. Understanding based on the confidentiality of patient data must be treated confidentially. Patient medical data is expressly prohibited from being known by people who do not have legal access.
Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Situmorang, Aris Syahputra; Nugroho, Meysita Arum
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3233

Abstract

AbstrakPengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, berkelanjutan dan keselarasan. Dengan diterapkan asas ini pada pelaksanaan pengadaan tanah maka dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam pengadaan tanah. Pemberian ganti rugi terhadap pemegang hak atas tanah bersifat layak dan adil, layak dari segi jumlah dan layak dari segi cara pemberiannya sehingga pemegang hak atas tanah tidak merasa dipaksakan melepaskan tanahnya untuk digunakan bagi kepentingan pembangunan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak pemegang atas tanah. Musyawarah dalam pengadaan tanah dilakukan semaksimal mungkin dan tetap dalam posisi netral dan tetap dalam posisi sejajar dan tidak ada pihak yang merasa ditekan atau dipaksakan, prinsip penghormatan terhadap pemegang hak atas tanah tertuang dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan memberikan perlindungan hukum dan dalam pemberian ganti kerugian tidak menyebabkan pemegang hak atas tanah tidak lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan sebelum pelepasan hak atas tanah.Kata Kunci: Ganti Rugi, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum AbstractLand procurement for development in the public interest must be carried out based on the principles of humanity, benefit, certainty, openness, agreement, participation, welfare, sustainability and harmony. By applying this principle to the implementation of land acquisition, it can minimize conflicts in land acquisition. The provision of compensation to the holder of land rights is appropriate and fair, appropriate in terms of quantity and appropriate in terms of the method of giving it so that the holder of land rights does not feel compelled to release their land to be used for development purposes based on the principle of respect for the rights of the holder to the land. Deliberations in land acquisition are carried out as much as possible and remain in a neutral position and remain in an equal position and no party feels pressured or forced, the principle of respect for land rights holders is contained in Law Number 2 of 2012 by providing legal protection and in granting compensation does not cause the holder of land rights to be in no worse condition than before the relinquishment of land rights.Keywords: Compensation, Land Acquisition, Public Interest
Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Suami Istri Berpindah Agama Nugroho, Meysita Arum
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3537

Abstract

AbstrakPerkawinan yang sah adalah perkawinan yang dimata hukum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam tulisan ini permasalahan yang di angkat ialah Bagaimana kedudukan hukum hak asuh atas anak pasca perceraian Menurut Hukum Positif dalam Putusan No.0914/pdt.G/2014/PA.Jkt.Sel. Dan Siapakah yang diberikan wewenang melakukan hak asuh anak pasca perceraian. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Bahwa kedudukan hukum anak pasca perceraian akibat perbedaan agama menurut hukum positif di Indonesia. Status anak itu dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: Pertama, Anak yang dilahirkan sewaktu Islam, anak ini adalah anak muslim, menurut kesepakatan para fuqaha; Kedua, Anak yang dikandung sewaktu Islam dan dilahirkan setelah murtad, maka hukumnya adalah sama dengan anak yang dilahirkan sewaktu Islam. Ketiga, Anak yang dikandung dan dilahirkan setelah murtad, maka anak itu hukumnya kafir karena dia dilahirkan diantara kedua orang tuanya yang kafir, tidak ada pendapat lain dalam masalah ini. Adapun wewenang hak asuh anak jatuh kepada ibunya, karena di dalam kasus ini anak tersebut belum dewasa/ belum mmayiz. Namun beda hal jika ibu nya murtad, maka tidak berhak atas hak asuh anak tersebut.Kata Kunci: Perceraian, Kedudukan Hukum, Hak Asuh Anak AbstractLegitimate marriages are marriages that are legally registered at the Office of Religious Affairs (KUA). In this paper the problem raised is how the legal position of custody of children after divorce according to Positive Law in Decision No. 0914 / pdt.G / 2014 / PA.Jkt.Sel. And who is given the authority to do child custody after divorce. To answer these problems normative legal research methods are used. That the legal position of children after divorce is due to religious differences according to positive law in Indonesia. The status of the child can be divided into three groups, namely: First, Children born during Islam, these children are Muslim children, according to the agreement of the fuqaha; Second, children who were conceived during Islam and were born after apostasy, then the law is the same as children born during Islam. Third, the child conceived and born after apostasy, then the child is a pagan law because he was born between his pagan parents, there is no other opinion in this matter. The authority for child custody goes to the mother, because in this case the child is not yet an adult/not yet mmayiz. But different things if the mother is apostate, then not entitled to custody of the child.Keywords: Divorce, Legal Position, Child Custody
ASY’ARIYAH DALAM SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM Amsori, Amsori; Nugroho, Meysita Arum
LITERATUS Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Internasional Sosial Budaya
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v6i2.1870

Abstract

Pemikiran Asy’ariyah memiliki peran penting dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan pemikiran Islam. Artikel ini mengkaji latar belakang historis munculnya aliran Asy’ariyah, perdebatan intelektual yang melatarbelakanginya, serta kontribusi utama Abu Hasan al-Asy’ari dalam merumuskan teologi Sunni yang berimbang antara akal dan wahyu. Melalui analisis historis dan konseptual, artikel ini membahas prinsip utama dalam doktrin Asy’ariyah, seperti konsep sifat Tuhan, kehendak mutlak, kedudukan akal, serta perbuatan manusia dalam hubungannya dengan ketentuan ilahi. Pemikiran Asy’ariyah juga dikaji dalam konteks perdebatan dengan aliran Mu’tazilah serta pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran Islam klasik dan modern. Kajian ini menunjukkan bahwa aliran Asy’ariyah menjadi sintesis antara pendekatan rasional Mu’tazilah dan pendekatan tekstual Ahlussunnah, yang kemudian berkembang menjadi fondasi teologi Islam Sunni.
Co-Authors Amsori Amsori, Amsori Handijani, Jatri Situmorang, Aris Syahputra Supartini, Tri Tanujaya, Antonyo Hartono