Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dedikasi Hukum Journal Customary Law
CANTIKA, DESTA
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN HUKUM TATA NEGARA Peran Hukum Tata Negara dalam Meningkatkan Prinsip Clean And Good Governance di Era Globalisasi: Studi Kasus Pada Pelayanan Publik zultan, najwa; MULYADI, DEDI; NUR AJIJAH, SITI; ALZAIDAN, HELMI; CANTIKA, DESTA; Ilham, Mochamad
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37828

Abstract

Era globalisasi menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien, sebagaimana tercermin dalam prinsip clean and good governance. Hukum Tata Negara memiliki peran strategis dalam membangun kerangka legal yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik, terutama dalam konteks pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Hukum Tata Negara dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip clean and good governance pada pelayanan publik, dengan mengambil studi kasus pada sektor administrasi publik di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, dengan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta berbagai kebijakan pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Tata Negara menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara, termasuk dalam menjamin layanan publik yang berkualitas. Namun, tantangan seperti birokrasi yang berbelit, ketidakmerataan akses layanan, serta korupsi masih menjadi penghambat utama dalam implementasi prinsip clean and good governance. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan optimalisasi teknologi digital sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Dengan penerapan Hukum Tata Negara yang efektif, prinsip clean and good governance dapat diwujudkan, mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan di tengah arus globalisasi.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penculikan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 Kusworo, Fuji Raihan Azhari; Utami, Tanti Kirana; Auralia, Ervina; Cantika, Desta; Raya Mulyana, Moch Rifat Novri; Aulia, Dendi
Journal Customary Law Vol. 2 No. 4 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v2i4.5037

Abstract

Child abduction not only violates human rights but also threatens the future of children who will become the next generation of a nation. In Indonesian law, the protection of children who are victims of abduction is regulated under various laws, including Law Number 35 of 2014, which is an amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. A child is a legal subject with special characteristics, whose rights are protected and regulated by specific laws and regulations. Indonesia is a rule of law country as stated in Article 1, Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Indonesian Constitution, UUD 1945, as the highest legal norm, stipulates that “Every child has the right to survival, growth, and development, and has the right to protection from violence and discrimination.”
Co-Authors ALZAIDAN, HELMI Aulia, Dendi Auralia, Ervina Dedi Mulyadi Ilham, Mochamad Kirana Utami, Tanti Kusworo, Fuji Raihan Azhari NUR AJIJAH, SITI Raya Mulyana, Moch Rifat Novri zultan, najwa