Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implications of civil procedure law reform on judicial practice Yasin, Husain N
Journal of Law Science Vol. 7 No. 1 (2025): January: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v7i1.5876

Abstract

In order to address the persistent issues of complexity and inefficiency in Indonesia's judicial system, reforms to civil procedural legislation aim to enhance accessibility and streamline processes. This study examines the effectiveness of these reforms, focusing on challenges such as overly formal procedures and insufficient human and technological resources, using a normative descriptive and juridical-analytical methodology. The findings highlight the positive impact of innovations like e-court systems in simplifying litigation processes, though the success of these reforms hinges on addressing technical infrastructure, enhancing judicial human resource capabilities, and fostering a transformative shift in legal culture. Practical implications of this research include providing actionable insights for policymakers to prioritize investments in technology and training, ensuring that procedural reforms benefit all societal segments, including rural and marginalized communities. The study contributes to the justice system by offering a blueprint for creating a more inclusive, efficient, and people-centered judiciary in Indonesia, fostering greater public trust and procedural fairness.
Menguji Legalitas Penetapan Tersangka di Indonesia: Prosedur KUHAP dan Dimensi Hak Asasi Manusia Yasin, Husain N; Wantu, Fence M.; Mustika, Waode
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1123

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji legalitas penetapan status tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi, dengan fokus pada prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dimensi hak asasi manusia (HAM). Penetapan status tersangka merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses hukum, yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan bukti yang sah serta hak-hak tersangka sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis keabsahan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam perkara No. 3/Pid.Pra/2024/PN GTO. Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme untuk menguji apakah penetapan tersangka telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan apakah hak-hak asasi manusia tersangka telah dihormati selama proses hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kejaksaan Agung telah memenuhi ketentuan KUHAP dalam penetapan tersangka, proses praperadilan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan hukum tidak melanggar hak asasi manusia dan sesuai dengan prinsip due process of law. Selain itu, dinamika politik yang terjadi dalam kasus ini menunjukkan potensi pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi independensi keputusan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praperadilan memegang peranan penting dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana Indonesia dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum.