Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui peran, strategi, kendala, serta dampak dari implementasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik dijalankan melalui tiga pilar utama, yaitu PPID, SP4N Lapor, dan diseminasi informasi melalui media sosial dan website resmi pemerintah daerah. Strategi komunikasi publik dilakukan dengan memanfaatkan berbagai kanal media. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital masyarakat, serta tantangan teknis dalam pengelolaan informasi. Meski demikian, upaya perbaikan terus dilakukan melalui pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM), validasi informasi, dan peningkatan sistem layanan. Implementasi keterbukaan informasi publik ini memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat, namun juga memunculkan tantangan baru seperti risiko penyebaran informasi yang belum tervalidasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan praktik keterbukaan informasi di daerah yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta menjadi rujukan dalam pengembangan strategi komunikasi publik yang efektif.