Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Constitution Journal
Hanafi, Muhamad Irsyad
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Hanafi, Muhamad Irsyad; Damayanti, Lutvi Dafina; Nazulfa, Indah
Constitution Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Constitution Journal December 2024
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v3i2.113

Abstract

This article discusses the application of community participation in forming laws and regulations in Indonesia. Community participation refers to community involvement in all stages of making laws and regulations, from the planning stage to ratification. UU no. 13 of 2022 concerning the Formation of Legislative Regulations is a crucial basis for the legislative system in Indonesia, which emphasizes the importance of community participation in this process. This research uses a normative method that focuses on the analysis and interpretation of statutory regulations, legal principles, and various related legal references. The research results show that community involvement is not just a formal procedure, but is important in producing legislation that reflects democratic values ??and is responsive to the desires and needs of the community. The absence of participation from the community has the potential to result in less effective legislation and can cause dissatisfaction and rejection from the community. Abstrak Artikel ini membahas tentang penerapan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi landasan krusial dalam sistem legislasi di Indonesia, yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang berfokus pada analisis dan interpretasi peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta berbagai referensi hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat bukan sekadar prosedur formal, melainkan suatu hal yang penting dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan tanggap terhadap keinginan serta kebutuhan masyarakat. Ketiadaan partisipasi dari masyarakat berpotensi menghasilkan peraturan perundang-undangan yang kurang efektif, serta dapat menimbulkan ketidakpuasan serta penolakan dari masyarakat.
Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal: Menimbang Efektivitas Pemilihan Ulang atau Kotak Kosong Imeldatur Rohmah, Elva; Damayanti, Yuliana; Al Nur, Logam Husain; Hanafi, Muhamad Irsyad
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 6 No. 1 (2026): May
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v6i1.1061

Abstract

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah menjadi isu yang kian menonjol dalam demokrasi Indonesia, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan kualitas representasi politik yang ditawarkan. Ketika hanya terdapat satu kandidat dalam kontestasi, opsi yang tersedia bagi pemilih menjadi terbatas pada memilih calon tunggal atau kotak kosong. Penelitian ini berfokus pada meningkatnya jumlah pemilihan dengan calon tunggal yang berpotensi mengurangi partisipasi pemilih dan legitimasi hasil pemilu. Dalam konteks ini, kotak kosong sebagai alternatif juga menjadi sorotan, mengingat implikasinya terhadap kepercayaan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme pemilihan ulang dan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah, dampak pemilihan umum dengan calon tunggal, implementasi kotak kosong dalam pemilu di Indonesia, serta alternatif sistem pemilu dengan calon tunggal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keberadaan calon tunggal cenderung menurunkan partisipasi pemilih dan menciptakan skeptisisme terhadap proses demokrasi. Sementara itu, kotak kosong dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan ketidakpuasan pemilih, namun hal tersebut tidak selalu menjamin perbaikan sistem. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi regulasi pemilu, penguatan kaderisasi dalam partai politik, memfasilitasi calon independen, peningkatan pengawasan dalam tiap proses pemilihan, serta inovasi dalam desain surat suara. Dengan demikian, sistem pemilihan umum diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Co-Authors Al Nur, Logam Husain Damayanti, Lutvi Dafina Damayanti, Yuliana Elva Imeldatur Rohmah Nazulfa, Indah