Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Sri Nurcahyani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGATURAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA(K3) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 87 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 Siti Nurroihatul Janah; Ujang Charda S; Sri Nurcahyani
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16655

Abstract

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 87 Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Kwanglim YH Indah telah diubah menjadi Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Kwanglim YH Indah Kabupaten Subang juga menerapkan Pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk mencegah kerugian. Metode penelitian yang bersifat Deskritif analisis dengan pendekatan Yuridis normatif, yaitu menelusuri, mengkaji, dan meneliti data skunder berupa hukum positif yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Disamping itu penulis juga menggunaka data skunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (Library research) dan Wawancara terkait dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Kesehatan dan Keselamtan Kerja berada diantara komponen kebijakan perusahaan yang paling penting. Kata kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ketenagakerjaan, Pengaturan
PENGATURAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA(K3) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 87 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 Siti Nurroihatul Janah; Ujang Charda S; Sri Nurcahyani
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16655

Abstract

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 87 Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Kwanglim YH Indah telah diubah menjadi Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Kwanglim YH Indah Kabupaten Subang juga menerapkan Pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk mencegah kerugian. Metode penelitian yang bersifat Deskritif analisis dengan pendekatan Yuridis normatif, yaitu menelusuri, mengkaji, dan meneliti data skunder berupa hukum positif yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Disamping itu penulis juga menggunaka data skunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (Library research) dan Wawancara terkait dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Kesehatan dan Keselamtan Kerja berada diantara komponen kebijakan perusahaan yang paling penting. Kata kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ketenagakerjaan, Pengaturan
Tinjauan Negara Hukum terhadap Perlakuan Diskriminatif Dalam Penempatan Dan Perlakuan Kerja: Kajian Putusan No. 41/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn Bdg Helen Yanti; Hendra Rahmani; Sri Nurcahyani
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v5i2.4610

Abstract

This study examines discriminatory treatment against workers within employment relations by analyzing Decision No. 41/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg as a case study. Employment relations in Indonesia’s legal framework are inherently subordinative, placing workers in a structurally weaker position compared to employers. Such imbalance creates space for both direct and indirect discriminatory practices, often disguised within internal company policies. A normative assessment of the 1945 Constitution, the Manpower Law, and its implementing regulations underscores the State’s obligation to provide legal protection through the principles of non-discrimination, legal certainty, and substantive justice. The analyzed decision demonstrates that the worker was subjected to job reassignment, consecutive warning letters, and termination of employment without adequate objective justification. These actions constitute indirect discrimination, as they appear formally legitimate yet substantively disadvantage the worker and reflect the employer’s misuse of authority. The panel of judges found that the employer’s actions lacked objective grounds and failed to uphold fairness within industrial relations. The court restored balance by granting the worker her entitlements, including compensation and process wages. This study emphasizes that legal protection for workers must not remain merely normative but must be effectively realized through judicial mechanisms. The analysis of the decision illustrates that labor law functions as a corrective instrument to rebalance power relations and prevent discriminatory practices detrimental to workers within employment settings.
Co-Authors Helen Yanti Hendra Rahmani Megantara, Putri Siti Nurroihatul Janah Ujang Charda