<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis urgensi penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara sebanyak 1 Orang Anggota PPATK dan 10 Orang anggota Unit 3 Tipidkor. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Urgensi penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yaitu untuk kepentingan proses hukum dan kepentingan pengembalian kerugian keuangan negara. (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor keterbatasan penyidik kepada pihak Bank dan faktor perhitungan transaksi keuangan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) relatif lama. The research objective is to analyze the urgency of confiscating the assets of perpetrators of criminal acts of corruption in law enforcement in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police. The type of research used in this writing is empirical legal research. This research uses primary data through interviews with 1 PPATK member and 10 members of Unit 3 Tipidkor. Data was analyzed descriptively and qualitatively. The results of this research show that: (1) The urgency of confiscating the assets of perpetrators of criminal acts of corruption in law enforcement in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police is for the benefit of the legal process and the interest of recovering state financial losses. (2) Several factors influence law enforcement, namely the limited number of investigators at the Bank and the relatively long time it takes to calculate financial transactions by the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).]]>
