Articles
<![CDATA[ Strength of Evidence of Electronic Media (Teleconference) In The Criminal Justice System ]]>
<![CDATA[Mamulai, Muslim]]>;
<![CDATA[Djanggih, Hardianto]]>;
<![CDATA[Wahab, Mirnawanti]]>
<![CDATA[ VRIJSPRAAK : International Journal of Law Vol 1 No 1 (2017): September 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FDI (Forum Dosen Indonesia) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The strength of the evidence of Electronic Media (teleconference) in the process of proving a criminal case according to the Criminal, specify a limited manner valid evidence and procedures for the use of that evidence thus have legal power of proof. Proof via electronic media (teleconference) regulates the judge / magistrate constitutional obligation to seek and find the truth so that the material taken into consideration for the judges in deciding a case. Implementation of evidence through electronic media in a criminal act, should the judge may use the priority when it will use the values ââof the basic purpose of the law (justice, expediency and certainty) to accommodate the evidence through electronic media in examining the crime of existing.]]>
<![CDATA[Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime) ]]>
<![CDATA[Djanggih, Hardianto]]>;
<![CDATA[Qamar, Nurul]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.14020
<![CDATA[Artikel ini membahas masalah penanggulangan kejahatan siber (cyber crime) melalui pendekatan teori-teori kriminologi. Hal tersebut penting untuk memahami kejahatan siber dari segi karakteristik kejahatan dan penjahat. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yang bersifat yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat teori yang dapat digunakan menganalisis kejahatan siber (cyber crime), yaitu anomi, asosiasi diferensial, kontrol sosial, dan netralisasi. Teori tersebut dapat digunakan sebagai strategi pencegahan dan penindakan kejahatan siber (cyber crime) sebagai kejahatan yang dihasilkan melalui interaksi anggota mayarakat memerlukan penanganan serius baik oleh masyarakat, penegak hukum dan perumusan perundangan-undangan. Agar kebijakan memerangi kejahatan siber (cyber crime) tepat guna dan berhasil guna, maka para pihak perlu memperhatikan hasil kajian cyber crime dari perspektif kriminologi.This article discusses the problem of cyber crime through the approach of criminology theories. It is important to understand cyber crime in terms of the characteristics of crime and criminals. The research method used is research method that is juridical-empirical. The results show that there are four theories that can be used to analyze cyber crime, namely anomy, differential association, social control, and neutralization. The theory can be used as a cyber crime prevention and crime prevention strategy as a crime generated through the interaction of members of the community requires serious handling by the community, law enforcement and the formulation of legislation. In order for the policy to combat cyber crime to be effective and effective, the parties need to pay attention to the results of the cyber crime study from the perspective of criminology.]]>
<![CDATA[ Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee â¨yang Diperoleh Akibat Pewarisan ]]>
<![CDATA[Permatasari, Elfira]]>;
<![CDATA[Adjie, Habib]]>;
<![CDATA[Djanggih, Hardianto]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.816 KB)
|
DOI: 10.31603/variajusticia.v14i1.2052
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemilikan tanah pertanian absentee yang diperoleh akibat pewarisan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang menganalisis fenomena objek kajian dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approcah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi ahli waris pemilik hak atas tanah absentee yang bertempat tinggal di luar daerah dalam hal ini perlindungan hukum telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada ahli waris, apabila pewarisan telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan dalam artian ahli waris adalah benar-benar ahli waris dari pemilik tanah absentee, serta ahli waris tersebut pada kenyataannya menggarap tanah pertaniannya.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ]]>
<![CDATA[Djanggih, Hardianto]]>;
<![CDATA[Salle, Salle]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.11677
<![CDATA[Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artikel ini menganalisis tentang pengadaan tanah yang berorientasi pada terciptanya kepastian hukum pengadaan tanah bagi pemerintah daerah. Metode Penelitian digunakan Metode penelitian normatif dengan Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan analisis/konsep (analytical or conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan daerah berhak serta berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya menurut prinsip-prinsip otonomi daerah, terutama dalam hal pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Namun kewenangan yang diberikan kepada setiap pemerintah daerah, aplikasinya harus bersinergi dengan program pemerintah pusat. Jika eksistensi pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari pemerintah pusat.Land is a gift of God Almighty for the people, the nation and the State of Indonesia, which must be cultivated, utilized, and used for the greatest prosperity of the people. This article examines the land procurement oriented to the creation of legal certainty of land procurement for local government. Methods Research used normative research methods with statutory approach and analytical or conceptual approach. The results of research indicate that local government has the right and authority to arrange and manage its own regional government affairs according to the principles of regional autonomy, especially in terms of land acquisition for the implementation of development for the public interest. However, the authority given to each local government, the application must be in synergy with the central government program. If the existence of local government can not be separated from the central government.]]>
<![CDATA[Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi ]]>
<![CDATA[Bunga, Marten]]>;
<![CDATA[Aswari, Aan]]>;
<![CDATA[Djanggih, Hardianto]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 2, No 2 (2018): Halu Oleo Law Review: Volume 2 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.328 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v2i2.4318
<![CDATA[This paper aims to analyze the management of village funds from corruption. The problem focuses on how the concept of saving village funds from corruption? This research is in the form of normative legal research with approach of legal norm and legal principles. The result of the research shows that the concept of fund grant from villages from corruption bundles, namely, First, MoU with community with the aim of committing to build village together with village fund monitoring team; Second, establishing an independent team of supervisors to oversee the running of village fund management processes; third, ready to be sworn the village apparatus in the oath by using the scriptures of each religion; four strict sanctions with a view to providing perpetrators of village funds.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE 
YANG DIPEROLEH AKIBAT PEWARISAN ]]>
<![CDATA[Permatasari, Elfira]]>;
<![CDATA[Adjie, Habib]]>;
<![CDATA[Djanggih, Hardianto]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 14 No 1 (2018): Vol 14 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.816 KB)
|
DOI: 10.31603/variajusticia.v14i1.2052
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemilikan tanah pertanian absentee yang diperoleh akibat pewarisan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang menganalisis fenomena objek kajian dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approcah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi ahli waris pemilik hak atas tanah absentee yang bertempat tinggal di luar daerah dalam hal ini perlindungan hukum telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada ahli waris, apabila pewarisan telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan dalam artian ahli waris adalah benar-benar ahli waris dari pemilik tanah absentee, serta ahli waris tersebut pada kenyataannya menggarap tanah pertaniannya.]]>
<![CDATA[Problematika Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana ]]>
<![CDATA[Hasriadi K, M]]>;
<![CDATA[Djanggih, Hardianto]]>
<![CDATA[ Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang126
<![CDATA[Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang proses penahanan dalam sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tentang proses penahanan dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian, kalau dilihat dari tipe penelitiannya maka termasuk penelitian hukum empiris karena penekanannya adalah menelaah fenomena hukum yang berkaitan dengan proses penahanan dalam sistem peradilan pidana. Sehingga data yang dibutuhkan dalam peneltian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penahanan dalam sistem peradilan pidana kurang efektif disebabkan karena didalam Pasal 31 KUHAP masih memberikan peluang untuk melakukan penangguhan penahanan bagi tersangka. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi tentang proses penahanan dalam sistem peradilan pidana adalah faktor substansi hukum, sgtruktur hukum dan budaya hukum. Direkomendasikan bahwa perlu adanya suatu aturan yang jelas tentang penangguhan penahanan karena dalam Pasal 31 KUHAP sebenarnya tidak memberikan peluang untuk melakukan penangguhan penahanan tetapi kalau dikaitkan dengan Pasal 29 KUHAP seakan ada peluang untuk melakukan penangguhan penahanan. Dan jangka waktu penahanan terlalu lama pada tiap-tiap tahap pemeriksaan, sehingga perlu adanya suatu aturan baru yang mengatur tentang penahanan. This research is to know and analyze about the containment process in the criminal justice system and to know and analyze the factors that affect the containment process in the criminal justice system. The research method, when viewed from the type of research, includes empirical legal studies because the emphasis is on studying legal phenomena related to the detention process in the criminal justice system.sSo the data needed in this study are primary data and secondary data. The results showed that the detention process in the criminal justice system was less effective because in article 31, KUHAP still gave the opportunity to suspend the detention of the suspect. And the factors that affect the detention process in the criminal justice system are the legal substance factors, the legal and cultural sgtructure. It is recommended that there is a clear rule about the suspension of detention because in article 31 the criminal CODE does not actually provide an opportunity to suspend the detention but the Kmalau is associated with article 29 of the criminal CODE as if there is an opportunity to suspend the detention. And the period of detention is too long in each phase of the inspection, so there needs to be a new rule governing the detention of.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Protitusi Online di Kota Makassar (Studi Kasus Aplikasi Mi Chat) ]]>
<![CDATA[Febrianty Chalid, Irma]]>;
<![CDATA[Djanggih, Hardianto]]>
<![CDATA[ Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 2 (2021): Kalabbirang Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35877/454RI.klj618
<![CDATA[Penelitian bertujuan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya prostitusi online melalui aplikasi mi-chat dan upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan prostitusi online melalui aplikasi mi-chat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris untuk memperoleh data dan informasi, maka penulis memilih lokasi penelitian melalui aplikasi mi-chat dan POLDA Sulawesi Selatan. Hasil penelitian bawha Faktor penyebab terjadinya prostitusi online melalui aplikasi mi-chat di kota Makassar yakni didasarkan pada faktor aplikasi mi-chat yang mudah digunakan dan diakses. Selain itu bahwa para pengguna aplikasi mi-chat untuk prostitusi online karena untuk menutupi kehidupan ekonomi dan untuk membiayai gaya hidupnya. Upaya prefentiv yaitu melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi, melakukan kerjasama pihak kepolisian dan dinas sosial, melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi. Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi. Upaya represif bahwa pihak kepolisian memberikan penerapan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. This study aims to analyze the factors that cause online prostitution through the mi-chat application and the efforts of law enforcement officials in tackling the crime of online prostitution through the mi-chat application. This study uses empirical research methods to obtain data and information, so the authors choose the research location through the mi-chat application and the South Sulawesi Regional Police. The results of the study show that the factors that cause online prostitution through the mi-chat application in the city of Makassar are based on the mi-chat application factor which is easy to use and access. In addition, the users of the mi-chat application for online prostitution are due to cover their economic life and to finance their lifestyle. Preventive efforts are conducting legal counseling regarding the dangers of the crime of prostitution, cooperating with the police and social services, conducting counseling on the dangers of disease caused by prostitution. The police conduct patrols around areas that are considered prone to crime of prostitution. Repressive efforts that the police provide the implementation of the investigation in accordance with the provisions of the applicable legislation.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK JALANAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN MENURUT HUKUM NASIONAL DAN KONVENSI INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Haling, Syamsul]]>;
<![CDATA[Halim, Paisal]]>;
<![CDATA[Badruddin, Syamsiah]]>;
<![CDATA[Djanggih, Hardianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum & Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Street children however have become phenomena that demand the attention of all parties. The existence of this research raises the problem, namely, First, How the Behavior and Qualification Child Education Ham Violations Education, How Efforts and Protection of Rights of Street Children in The Field of Education. Method of Study is a juridical-normative method by examining national legislation and international conventions relating to the rights of children in the field of education. The results showe, a form of violation of the rights of street children in the field of education is an action neglected by the government and including the category of violence by omission that can be justified juridically to the government that there is obligation for the government to be held accountable in the area of law]]>
<![CDATA[Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Majene ]]>
<![CDATA[Waldiansah, Waldiansah]]>;
<![CDATA[Djanggih, Hardianto]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Theory (JLT) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegkan hukum terhadap pelaku tindka pidana narkotika di Wilayah hukum Polres Majene Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Majene. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Polres Majene belum terlaksana secara baik, disebabkan rumitnya penungkapan pelaku narkotika di wilyah hukum Polres Majene, 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Polres Majene, yakni disbebakan oleh Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana & Prasarana, Faktor Masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against perpetrators of narcotics crimes in the legal area of the Majene Police. This research, if you look at the type, means this research is empirical legal research and was conducted in the legal area of Majene Regency. The results of this research show that: 1. The effectiveness of law enforcement against perpetrators of narcotics crimes at the Majene Police has not been implemented well, due to the complexity of disclosing narcotics perpetrators in the Majene Police's jurisdiction, 2. Factors that influence law enforcement at the Majene Police by Legal Factors, Law Enforcement Factors, Facilities & Infrastructure Factors, and Community Factors.]]>
