Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaruh Kebijakan Legislatif dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Efraim Abigail Bukit; Yasmirah Mandasari Saragih; Fauzan Fauzan
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 (2025): Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v3i1.1736

Abstract

Corruption is a multidimensional challenge that hampers economic, social and political development in Indonesia. Legislative policy plays a key role in efforts to overcome criminal acts of corruption, by providing a legal framework that becomes the basis for law enforcement. This research aims to analyze the influence of legislative policies in tackling criminal acts of corruption in Indonesia, evaluate obstacles in their implementation, and identify strategies to increase their effectiveness. This research uses a qualitative approach with a literature review method, examining various legal documents, reports from related institutions, and academic literature. The research results show that legislative policies, such as Law no. 31 of 1999 jo. Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, played a significant role in establishing anti-corruption institutions, such as the Corruption Eradication Commission (KPK), and provided a strong legal basis for law enforcement. However, the effectiveness of this policy faces obstacles in the form of systemic corruption, political resistance, weak inter-institutional coordination, and policy revisions that weaken the independence of anti-corruption institutions. This research also found that transparency in the legislative process, strengthening the monitoring system, and increasing community participation are strategic steps to support anti-corruption policies. This research concludes that the success of legislative policies in eradicating corruption depends on strong political commitment, the integrity of law enforcement, and active community participation. By overcoming existing obstacles, legislative policies can become a more effective instrument in realizing clean and transparent governance.
Analisis Tindak Pidana Pencurian: Kajian Perma Nomor 2 Tahun 2012 Efraim Abigail Bukit; Ismaidar; Mhd Azhali Siregar
urn:multiple://2988-7828multiple.v3i54
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya jumlah perkara pencurian ringan yang diadili di pengadilan, mendapat sorotan publik. Masyarakat merasa tidak adil jika pencurian ringan diancam dengan hukuman lima tahun penjara karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri. Atas hal itu, lahirlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 yang memberi Batasan objek tindak pidana ringan guna memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyrakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tindak pidana pencurian, serta menganalisis hambatan dan upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskritif-analitis, membahas gejala dan permasalahan hukum yang ada serta mengujinya bersadarkan peraturan perundang-undangan maupun norma hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tindak pidana pencurian diklasifikasikan menjadi pencurian biasa Pasal 362, pencurian pemberatan Pasal 363, pencurian ringan Pasal 364, serta Pencurian dengan kekerasan Pasal 365. Untuk mengatasi hambatan itu diperlukan kebijakan hukum seperti: meningkatkan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, menerapkan restorative justice, serta melakukan upaya represif dan preventif guna mengantisipasi kejahatan.