Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Pancasila Sebagai Sistem Etika Politik Dan Ideologi Negara Kamdani; Alya Angelin; Abdul Iqbal; Muhammad Al-Ghifari Hasibuan
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 1 (2025): GJMI - JANUARI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i1.1382

Abstract

Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, memiliki peran penting sebagai ideologi dan sistem etika politik. Pancasila bukan hanya sekadar pedoman hukum dan tata pemerintahan, tetapi juga sebagai landasan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara yang diterapkan dalam kehidupan politik, sosial, dan kebangsaan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang dilakukan melalui studi literatur dari berbagai sumber, termasuk konstitusi dan dokumen resmi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dalam pengambilan keputusan politik, kebijakan publik, dan interaksi antar komponen bangsa. Lima sila Pancasila, yang meliputi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, menjadi prinsip etika yang relevan untuk membangun kehidupan politik yang adil dan beradab. Pancasila juga berperan dalam menjamin persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, terdapat berbagai kendala dalam penerapannya, seperti pengaruh globalisasi, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, serta krisis moral dan etika yang menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila agar tujuan nasional dapat tercapai dengan lebih efektif.
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan RI (UU 1945) Sebagai Perundingan Dalam Bidang Politik Kamdani; Muliana; Muhammad Riyan Syahputra Nasution
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 1 (2025): GJMI - JANUARI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i1.1388

Abstract

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam perundingan politik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai pedoman normatif dan etis, nilai-nilai Pancasila—termasuk musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, dan persatuan—mengarahkan proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan studi pustaka untuk menggambarkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam pembentukan kebijakan, penyelesaian konflik politik, serta pelaksanaan diplomasi internasional yang mengedepankan dialog dan kerja sama. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan, seperti politik transaksional, kepentingan pragmatis, dan kurangnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pendidikan politik berbasis Pancasila, penegakan hukum yang tegas, dan penguatan mekanisme musyawarah inklusif.Penelitian ini menegaskan relevansi Pancasila di era modern sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas politik dan menghadapi tantangan globalisasi, sekaligus mempromosikan prinsip moral dan etika untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik.
Pancasila Sebagai Dasar NKRI Kamdani; Miftahul Jannah; Nazwa Ramadhani
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 1 (2025): GJMI - JANUARI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i1.1391

Abstract

Pancasila, sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan landasan filosofis, ideologis, dan etis yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Kelima sila Pancasila mencerminkan keberagaman budaya, agama, dan adat di Indonesia, yang disatukan dalam semangat Bhineka Tunggal Ika. Artikel ini bertujuan untuk membahas peran strategis Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta solusi untuk menjaga relevansinya di era modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berperan sebagai dasar hukum, panduan etika, dan identitas bangsa, serta memberikan arahan dalam bidang politik, pendidikan, dan sosial-budaya. Namun, tantangan seperti krisis moral, pengaruh globalisasi, dan pragmatisme politik menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan Pancasila, penegakan hukum, dan pengembangan budaya politik yang inklusif untuk memastikan penerapannya yang konsisten. Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas nasional, serta berperan sebagai solusi dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat.
Relasi Agama Dan Negara Dalam Bingkai NKRI Kamdani; Azis, Rizka; Triadi, Restu
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 1 (2025): GJMI - JANUARI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v3i1.1397

Abstract

Penelitian ini membahas hubungan agama dan negara di Indonesia yang mengadopsi model "religious nation-state," di mana Pancasila menjadi dasar negara sekaligus pedoman kehidupan berbangsa. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia berhasil menjaga keseimbangan antara nilai-nilai religius dan prinsip konstitusi yang inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, memanfaatkan data primer seperti dokumen resmi dan data sekunder dari literatur akademik untuk menggali dinamika hubungan agama-negara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa model relasi agama-negara di Indonesia memungkinkan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan publik, tanpa mengarah pada dominasi satu agama tertentu. Tantangan yang dihadapi termasuk menguatnya politik identitas berbasis agama, radikalisme, dan pengaruh globalisasi. Strategi yang diusulkan mencakup penguatan regulasi, pendidikan toleransi, pemberdayaan lembaga keagamaan, penegakan hukum yang adil, dan optimalisasi peran media.Model ini terbukti efektif menjaga harmoni sosial-politik dalam masyarakat yang plural, meskipun memerlukan adaptasi berkelanjutan. Temuan ini memberikan kontribusi strategis bagi penguatan hubungan agama-negara yang moderat, inklusif, dan menghormati pluralitas, sehingga dapat menjadi contoh bagi negara lain yang menghadapi tantangan serupa.
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKATAN DAN BERNEGARA Lubis, Riska Halda; Kamdani; Rahmat Hidayat Hasibuan
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 11 No. 3 (2025): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v11i3.11013

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial budaya, politik, hukum, ekonomi, ideologi, serta pertahanan dan keamanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan reformasi, serta mampu menjadi landasan utama untuk menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera. Dalam aspek sosial budaya, Pancasila berperan dalam menjaga nilai-nilai luhur masyarakat di tengah pengaruh budaya asing. Dalam bidang politik, Pancasila menekankan sistem demokrasi yang berlandaskan asas kerakyatan. Pada aspek hukum, Pancasila menjadi sumber utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan, kebijakan publik, dan implementasi di berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, Pancasila dapat terus menjadi pedoman yang kokoh dalam membangun bangsa yang harmonis, adil, dan berkeadilan sosial.
Pancasila dan Implementasinya Alya Habibah Tarigan; Novi Permita Sari; Kamdani
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2025): APRIL-JUNI 2025
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/3qkg7e41

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara serta mengkaji implementasi nilai-nilainya dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era modern. Dengan memahami berbagai kendala tersebut, penelitian ini berupaya menawarkan solusi serta strategi yang dapat diterapkan guna memperkuat implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya Pancasila dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan globalisasi. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta lingkungan yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera. Sementara itu, bagi akademisi dan pelajar, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai Pancasila dan implementasinya dalam berbagai aspek kehidupan.
Identitas Nasional dan Masyarakat Madani: Fondasi Kekuatan Bangsa Indonesia di Era Globalisasi Audi Rahman; Muliana; Kamdani
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2025): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/zrvkxj50

Abstract

Dalam menjaga integritas suatu bangsa, identitas nasional dan masyarakat madani adalah dua konsep yang saling berhubungan. Artikel ini membahas bagaimana identitas nasional berfungsi sebagai landasan utama untuk membangun masyarakat madani di Indonesia. Menjaga identitas nasional adalah penting untuk mempertahankan karakter dan jati diri bangsa di tengah tantangan globalisasi yang membawa pengaruh budaya asing. Kajian ini meneliti elemen yang membentuk identitas nasional, fungsi Pancasila sebagai dasar negara, dan ciri-ciri masyarakat madani yang ideal. Hasilnya menunjukkan bahwa memperkuat identitas nasional dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat membantu membangun masyarakat madani yang demokratis, toleran, dan berkeadaban.Selain itu, penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan, budaya, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci penting dalam menghadapi arus globalisasi yang semakin kompleks. Dengan demikian, identitas nasional tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban.
Hak dan Kewajiban Warga Negara Raudhatul Jannah; Riska Halda Lubis; Kamdani
Journal of Literature Review Vol. 1 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/j5eb3e21

Abstract

Hak dan kewajiban warga negara merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artikel ini mengkaji bagaimana hak dan kewajiban tersebut diatur dalam konstitusi Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara mencakup hak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, perlindungan hukum, serta kesejahteraan sosial. Sementara itu, kewajiban warga negara meliputi ketaatan terhadap hukum, partisipasi dalam pembelaan negara, pembayaran pajak, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Melalui pendekatan normatif dan analisis yuridis terhadap pasal-pasal konstitusional, artikel ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran kritis dan tanggung jawab warga negara sejak usia dini. Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa kesadaran dan partisipasi aktif warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan negara hukum yang berkeadilan.
Otonomi Daerah sebuah Kajian Literature Review Muhammad Rizqi Afandi; Ardiansyah; Kamdani
Journal of Literature Review Vol. 1 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/e50m4s79

Abstract

Otonomi daerah merupakan konsep yang krusial dalam penguatan sistem pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada pelayanan publik. Meski menghadapi berbagai tantangan, penerapan otonomi daerah harus terus dievaluasi dan diperbaiki demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan berpihak kepada rakyat. Penelitian dan kajian mendalam tentang pelaksanaan otonomi daerah menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan ini dalam menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review dari berbagai sumber. Hasil analisis diaparkan bahwa secara umum otonomi daerah masih merupakan instrumen penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang majemuk dan luas. Namun pelaksanaannya perlu terus diperbaiki, baik melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan akuntabilitas publik, maupun penyempurnaan regulasi pusat-daerah. Dengan demikian, cita-cita untuk menciptakan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan berpihak kepada rakyat dapat terwujud secara nyata.