Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

LEGISLATIVE ERROR PASAL 3 UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Munawar, Said; Fuad, Fuad; Baskara, Rio Rama
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5361

Abstract

Dinamika modus operandi menjadikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa (extraordinary crime). Dampak negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan hidup bangsa. Tidak hanya regional tetapi juga lingkup global. Penafsiran yang berbeda oleh aparat penegak hukum masih menjadikan kendala terhadap pengimplementasian Pasal 3 UU Tipikor. Terlebih ancaman pidananya yang dinilai rendah dan tidak mempunyai efek jera. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan tersebut digunakan uuntuk merekomendasikan suatu kebijakan sebagai hukum nasional yang dicita-citakan di masa yang akan datang yang lebih baik. Hasil penelitian mengungkapkan adanya legislative error dalam pembentukan Pasal 3 UU Tipikor merupakan suatu problematika serius yang harus segera ditangani oleh pengambil kebijakan karena melanggar secara yuridis dan norma yang hidup di masayarakat, hal tersebut perlu dilakukan untuk mereformulasikan pemberatan pidana pada pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang di masa yang akan datang.
DESAIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN DATA PRIBADI UNTUK KEGIATAN USAHA MENGGUNAKAN FINTECH DI INDONESIA Fuad, Fuad; Baskara, Rio Rama; Urbaningrum, Anas
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5360

Abstract

Keberadaan perusahaan yang bergerak pada jasa layanan keuangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Hal ini menegaskan bahwa kemajuan era teknologi informasi kian memudahkan berbagai aktivitas masyarakat dalam berbagai hal, termasuk pada sektor bisnis maupun layanan keuangan berbasis digital Financial Technology (Fintech). Namun, pada kenyataannya kemudahan-kemudahan tersebut terkadang membawa dampak negatif, misalnya terjadi pencurian data pribadi, penipuan dan penggelapan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui library research. Hasil penelitian menunjukkan sesungguhnya pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi terkait perlindungan konsumen dan pelindungan data pribadi masyarakat khususnya dalam mengakses layanan di lembaga keuangan berbasis teknologi (financial technology). Kebijakan tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak setiap warga negaranya tanpa terkecuali serta memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada masyarakat luas dalam menjalankan segala aktivitasnya. Terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan, pada peraturan-peraturan tersebut disebutkan diberi sanksi administrasi, sanksi pidana denda maupun penjara.
EFEKTIVITAS PENGADILAN HAM AD HOC DI INDONESIA SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 Fuad; Baskara, Rio Rama
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v4i1.83

Abstract

Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelumberlakunya UU No. 26 Tahun 2000. Meskipun bertujuan memberikan keadilan bagi korban dan menindakpelaku, namun efektivitasnya masih dipertanyakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahkualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggunakan data sekunder berupa studi pustakaterhadap undang-undang dan literatur terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan HAMAd Hoc menghadapi berbagai tantangan, termasuk intervensi politik, kekurangan bukti, serta perlindunganyang tidak memadai bagi saksi dan korban. Selain itu, kapasitas hakim yang kurang memahami isu HAM jugamenjadi faktor penghambat. Meskipun terdapat dasar hukum yang kuat, pengadilan HAM Ad Hoc belumsepenuhnya efektif dalam menegakkan keadilan, sehingga diperlukan reformasi dalam sistem peradilan,penguatan kapasitas pengadilan, serta peningkatan perlindungan bagi saksi dan korban untuk meningkatkanefektivitasnya