Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM Saedi, Hedi Ceril; Kurniati, Yeti; RAS, Hernawati; Munandar, Muhammad Akbar Ramadhan; Panuluh, Nisaa'i Ramilinia
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5433

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai profesi berbasis teori dan keterampilan teknis, kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Kode Etik Profesi Polri berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum yang mengatur perilaku anggota kepolisian dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam interaksi sosial. Penegakan kode etik ini menjadi krusial untuk memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan serta mencegah penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan publik. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan kode etik, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta kontribusi kode etik terhadap peningkatan kualitas penegakan hukum. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara implementasi kode etik dan kinerja kepolisian dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi Polri dalam meningkatkan integritas profesionalismenya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan terpercaya.
METODE DAN SKEMA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PPHI) UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN Iskandar, Ivan; Pratiwi, Anna; Budiman, Tji Natalia; Saedi, Hedi Ceril; Kurniati, Yeti
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 11, No 2 (2025): Edisi Juli-Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v11i2.16966

Abstract

This study aims to analyze the methods and schemes for industrial relations dispute resolution (PPHI) in order to improve the productivity of the labor law system in Indonesia. Unresolved industrial relations issues can negatively impact employment stability and national productivity. This study uses a qualitative approach with juridical-normative and juridical-sociological methods to examine laws and regulations and dispute resolution practices in the field. Data were collected through literature studies and interviews with legal practitioners, employers, and labor unions. The results indicate that an ideal PPHI scheme should be fast, fair, affordable, and easily accessible to the parties. In addition, increasing the capacity of dispute resolution institutions, such as mediation at the Manpower Office and arbitration institutions, significantly influences the effectiveness of labor law. Therefore, comprehensive improvements to the PPHI system are essential to create harmonious and productive industrial relations.
FUNGSI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DENGAN PENDEKATAN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW Iskandar, Ivan; Desy Pratiwi, Anna; Budiman, Tji Natalia; Saedi, Hedi Ceril
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/etg40f79

Abstract

Artikel ini mengkaji peran hukum sebagai instrumen strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai negara hukum yang tengah mengalami transformasi ekonomi secara pesat, Indonesia membutuhkan sistem hukum yang tidak hanya konsisten, tetapi juga adaptif terhadap tantangan global dan kemajuan teknologi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan penerapan Economic Analysis of Law (EAL), studi ini menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi hukum khususnya dalam mendorong kejelasan regulasi, keadilan, dan efisiensi sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan pertumbuhan yang inklusif. Lebih jauh, konsistensi dan kemampuan adaptasi kerangka hukum Indonesia berpengaruh langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Temuan ini menekankan pentingnya reformasi hukum dan kolaborasi lintas disiplin, khususnya antara pembuat kebijakan dan akademisi, guna mewujudkan ekosistem hukum yang adaptif dan mendukung kemajuan ekonomi berkelanjutan.
Legal Dynamics of Environmental Governance  within  the  Framework of  Sustainable Development in Indonesia Iskandar, Ivan; Pratiwi, Anna Desy; Budiman, Tji Natalia; Saedi, Hedi Ceril; Santoso, Edy
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 5, No. 2 (Desember 2025)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v5i2.5626

Abstract

The primary factor posing a challenge to the implementation of environmental policies in Indonesia is weak law enforcement. Well-formulated environmental regulations are rendered ineffective when enforcement is weak and inconsistent. Numerous pollution cases end without meaningful legal consequences, either due to inadequate supervision or conflicts of interest between regulators and business actors. This study employs a normative–juridical approach with a normative legal research specification. Data analysis is conducted using a qualitative juridical method focusing on environmental law and sustainable development. The findings indicate that the implementation of environmental law in Indonesia has not been effective in supporting sustainable development. The main weaknesses lie in institutional limitations, inadequate supervision, and low levels of public participation. In addition, regulatory ambiguity and weak political commitment further hinder effective law enforcement. Therefore, strengthening institutional capacity, harmonizing regulatory frameworks, and integrating environmental considerations into development policies are essential to enable environmental law to function optimally.