Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Kekerasan Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Warga Di Desa Wadas : Perspektif Penegakan Hukum Alfaher, Ibnu Syukron; Saputri, Adhalia Septia
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.2419

Abstract

perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam kasus kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap warga di Desa Wadas, dari perspektif penegakan hukum. Kasus kekerasan yang terjadi di Desa Wadas menjadi sorotan karena melibatkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum dalam melindungi hak-hak asasi warga Desa Wadas dan mengevaluasi respons aparat penegak hukum terhadap insiden kekerasan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan warga yang menjadi korban kekerasan, aktivis HAM, dan pihak berwenang, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah pelanggaran HAM yang signifikan dalam kasus ini, termasuk penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat kepolisian, penangkapan sewenang-wenang, dan kurangnya akuntabilitas dalam penanganan insiden kekerasan. Upaya penegakan hukum, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya transparansi, lambatnya proses hukum, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi dalam tubuh kepolisian, peningkatan pelatihan tentang HAM bagi aparat penegak hukum, dan penguatan mekanisme pengawasan independen untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan.
Penilai Berintegritas Serta Beretika Rais, Effendri; Alfaher, Ibnu Syukron; Rahmawati, Rizqa; Vouziah, Ika
Jurnal Manajemen Aset dan Penilaian Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengembangan MAPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56960/jmap.v4i2.101

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa hukum dan konstitusi adalah yang paling penting. Melalui penilaian, sumber daya alam, dan bisnis, para penilai memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian Indonesia. Penilai terdiri dari berbagai tingkatan, termasuk Tenaga Penilai, Penilai Bersertifikat, dan Penilai Publik. Regulasi yang ketat seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan bertujuan untuk memastikan kompetensi, kualitas, dan integritas penilai. Integritas merupakan salah satu kode etik utama bagi penilai, yang melibatkan kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab profesional. Penilai yang berintegritas tinggi memberikan penilaian yang objektif dan akurat, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan proses penilaian berjalan transparan dan adil. Tanpa integritas, penilaian dapat dimanipulasi, menyebabkan kerugian finansial, merusak reputasi, dan menimbulkan masalah hukum.