Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Sasana Devotion: Journal of Research and Community Service Action Research Literate (ARL) Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Saputri, Adhalia Septia
Unknown Affiliation
Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Kekerasan Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Warga Di Desa Wadas : Perspektif Penegakan Hukum Alfaher, Ibnu Syukron; Saputri, Adhalia Septia
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i2.2419

Abstract

perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam kasus kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap warga di Desa Wadas, dari perspektif penegakan hukum. Kasus kekerasan yang terjadi di Desa Wadas menjadi sorotan karena melibatkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum dalam melindungi hak-hak asasi warga Desa Wadas dan mengevaluasi respons aparat penegak hukum terhadap insiden kekerasan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan warga yang menjadi korban kekerasan, aktivis HAM, dan pihak berwenang, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah pelanggaran HAM yang signifikan dalam kasus ini, termasuk penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat kepolisian, penangkapan sewenang-wenang, dan kurangnya akuntabilitas dalam penanganan insiden kekerasan. Upaya penegakan hukum, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti kurangnya transparansi, lambatnya proses hukum, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi dalam tubuh kepolisian, peningkatan pelatihan tentang HAM bagi aparat penegak hukum, dan penguatan mekanisme pengawasan independen untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan.
Sosialisasi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Di Lingkungan Pelajarsma Islam Al-Azhar 4 Kemang Pratama Bekasi Fajarwari, Rona Apriana; Saputri, Adhalia Septia; Hasibuan , Edi Saputra
Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2025): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/8xd8dn47

Abstract

Penyalahgunaan Narkotika di kalangan pelajar merupakan masalah serius yang berdampak luas terhadap masa depan generasi muda dan kondisi lingkungan sekolah. Peran serta pelajar sebagai whistleblower, yaitu pihak yang berani melaporkan tindak pidana Narkotika di sekitarnya, merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan tersebut. Sayangnya, masih banyak pelajar yang belum memahami hak serta perlindungan hukum yang melekat pada peran tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum siswa terhadap perlindungan hukum bagi  whistleblower berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Mitra dalam kegiatan ini adalah SMA Islam Al-Azhar 4 Kemang Pratama Bekasi. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta distribusi media edukatif guna memperkuat pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai urgensi peran whistleblower dalam pelaporan tindak pidana Narkotika serta jaminan hukum yang melindungi mereka. Melalui kegiatan ini, peserta menjadi lebih percaya diri untuk berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan tindakan melawan hukum. Pentingnya hasil pengabdian ini terletak pada kontribusinya dalam membangun kesadaran hukum dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, sehat, dan terbebas dari penyalahgunaan Narkotika.
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Influencer Yang Melakukan Endorse Produk Skincare Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Masyarakat Atmoko, Dwi; Saputri, Adhalia Septia
Action Research Literate Vol. 7 No. 11 (2023): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kosmetik merupakan produk yang melekat pada sebagian besar masyarkat terutama kaum wanita, seiring dengan perkembangan zaman para pelaku usaha gencar memproduksi produk kosmetiknya lalu memasarkan produk-produknya menggunakan sosial media, yaitu menggunakan jasa endorsement. Namun hal ini dimanfaatkan secara negatif oleh pelaku usaha dengan menjual dan memasarkan kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin edar oleh BPOM di media sosial, yang dalam hal ini menggunakan jasa endorsement artis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban seorang influencer yang dalam praktik melakukan kegiatan endorse ditemui produk skincare illegal, serta mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha yang memproduksi skincare illegal. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini bahwa influencer dapat disebut sebagai membantu pelaku mengedarkan produknya illegal tersebut melalui sosial media pribadi walaupun sebelumnya tidak mengetahui bahwa produk yang dipromosikan merupakan produk illegal, yang seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap produk yang akan dipromosikan produk skincare tersebut aman digunakan dan telah memiliki izin edar BPOM yang telah dilakukan uji klinis terhadap skincare tersebut yang telah tercantum pada kemasan produk, maka para influencer tersebut dapat dikenaka sanksi pidana dengan Pasal 55 dan 56 Kitab Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu Pasal 55 KUHP (turut melakukan).
Sexual Gratification as an Expanded Form of Corruption Crime Under Indonesian Positive Law Hutagalung, Jantarda Mauli; Saputri, Adhalia Septia
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 5 No. 7 (2024): Devotion: Journal of Community Service
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/devotion.v5i7.757

Abstract

Along with its development, the category of sexual gratification emerged which received a lot of attention from the public and law enforcement officials. This sexual satisfaction is different from the satisfaction we know in general. The difference lies in the object. Sexual gratification is a form of degrading women's dignity. In Indonesia, sexual gratification has not been explicitly regulated. Therefore, this research will discuss the regulation of sexual gratification based on positive law in Indonesia and the evidence. From the results of the analysis it is known that sexual gratification can be included in the provisions of Article 12 B paragraph 1 of Law 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This can be found in the phrase "other facilities" where "facilities" themselves are defined as the means used to facilitate an implementation. Therefore, the use of sexual service facilities with the aim of achieving all desires is the intention of the party providing satisfaction. Proof of the existence of sexual gratification in eradicating corruption in Indonesia is based on criminal procedural law which refers to the Criminal Procedure Code (KUHAP) in Article 184 paragraph (1) and Article 26A of Law Number 20 of 2001 Jo. Law Number 31 of 1999 uses a reverse or balanced evidentiary system where the burden is on the Public Prosecutor and the defendant to provide evidence of the criminal act of sexual gratification for which the defendant is charged.
Co-Authors Alfaher, Ibnu Syukron Atmoko, Dwi Fajarwari, Rona Apriana Hasibuan , Edi Saputra