Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN
Sihombing, B.F.
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KESALAHAN DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK TERHADAP OBJEK TANAH YANG SAMA Heriansyah, Rizky; Sihombing, B.F.; Tarsono, Edy; Samosir, Tetti
Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's Vol 7 No 1 (2025): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v7i1.8228

Abstract

Penerbitan sertipikat hak atas tanah yakni kewajiban bagi Kepala Kantor Pertanahan pada perihal melaksanakan layanan public akan penduduk, guna memberi ketetapan hukum terhadap ha katas tanah melalui adanya kewajiban, tindakan hukum menghasilkan tanggung jawab, Kesalahan yang terjadi dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan terhadap objek yang sama menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Pasal 19 ayat (1) UUPA mengatur bahwa pemerintah, berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku, memastikan kepastian hukum dengan melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian pertama bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam penerbitan sertifikat tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok untuk objek yang sama. Penelitian kedua menyoroti tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok dalam proses penerbitan sertifikat.Menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang antara lain dikemukakannya, hukum didasarkan pada fakta, yang berarti bersumber pada kenyataan. Oleh karena itu, kepastian hukum bidang pertanahan ini penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga Indonesia. Metode penelitian hukum normatif yakni menggabungkan data kualitatif dan data sekunder dari kepustakaan. Temuan menunjukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok menerbitkan sertifikat yang tidak akurat dan memuat informasi yang tidak tepat dari pihak kelurahan. Kepala Kantor Pertanahan juga bertanggung jawab untuk mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat agar sertifikat yang memberikan perlindungan hukum atas hak atas tanah tersebut dicabut.
Assessing the Proportionality of Criminal Sanctions Imposed on Notaries and Land Deed Officials (PPAT) in Document Forgery Cases Hafid, Saiful Harun Alhakim; Sihombing, B.F.
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.347

Abstract

The growing complexity of document forgery and money laundering cases involving notaries and Land Deed Officials (PPAT) has raised serious concerns regarding the boundaries of criminal liability for public officials. This study aims to identify and assess the criminal liability of notaries and PPATs and to analyze the alignment of criminal sanctions with the principles of justice, legal certainty, and the objectives of criminal punishment, as reflected in the West Jakarta District Court Decision No. 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. The research employs a normative juridical approach, utilizing case-based, conceptual, and statutory analyses. The findings reveal that the criminal liability of notaries and PPATs remains uncertain, particularly in establishing elements of culpability and ensuring the proportionality of sanctions. In conclusion, while law enforcement in this case has achieved legal certainty, it has not yet fully realized substantive justice or the restorative justice objectives of punishment.
Co-Authors Hafid, Saiful Harun Alhakim Heriansyah, Rizky Samosir, Tetti Tarsono, Edy