Garuda - Garba Rujukan Digital

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) BAGI NOTARIS/PPAT SEBAGAI UPAYA MENCEGAH SENGKETA PERTANAHAN Esther Tarigan, Arihta; Suprapti, Endang; Jaya, Eni; Tarsono, Edy
Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's Vol 6 No 2 (2024): Juli
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v6i2.7164

Tanah merupakan obyek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal tersebut menyebabkan berbagai konflik bisa terjadi di masyarakat. Tidak jarang sampai menimbulkan korban baik harta bahkan nyawa demi mempertahankannya ketika terjadi sengketa. Proses berkaitan dengan segala bentuk peralihan hak atas tanah oleh masyarakat sebagai subyek hukum selalu disyaratkan penerbitan suatu akta autentik. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dan bersifat yuridis normative dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). peranan notaris sebagai pejabat pembuat akte tanah sangat penting dalam meminimalisir sengketa tanah, mengingat keberadaan akte yang dibuat oleh Notaris/PPAT akan menjadikan dasar untuk penerbitan sertipikat. Salah satu fungsi sertipikat adalah sebagai bukti kepemilikan yang kuat dan wajib diterima kebenarannya oleh hakim dalam persidangan sebagai alat bukti yang sempurna jika terjadi sengketa di pengadilan. dapat diperoleh simpulan bahwa penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah sebagai upaya preventif atas terjadinya sengketa pertanahan mengingat peran Notaris/ PPAT merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang dalam proses pembuatan akta.

SOCIO-JURIDIC ANALYSIS OF ABORTION ACCORDING TO ARTICLE 75 OF LAW NO. 36/2009 CONCERNING ON HEALTH AND LAW NO. 35/2014 CONCERNING ON CHILD PROTECTION Triwulandari, Endah; Tarsono, Edy
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 1 Issue 2 (2022)
Publisher : jfpublisher

Children are often become victims of sexual crimes that cause the pregnancy. Not infrequently abortion is chosen as a way in overcoming Unwanted Pregnancy (KTD). The Criminal Code prohibits abortion. In Law No. 36/2009 concerning Health in Article 75 allows for abortion but Article 76 indicates that when the abortion is not in accordance with the requirements in Article 76, then a child who is a rape victim who has an abortion can be subject to a criminal offense under Article 194 of the Health Law. The type of this research is normative legal research. Normative legal research is research that focuses on positive legal norms. Abortion in certain cases can be justified when it is an abortion that is medically recommended by the treating doctor, for example because the pregnant woman suffers from an illness and to save the woman's life, the pregnancy must be aborted.

DEHUMANISASI SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN ANAK PELAKU PEMBUNUHAN Armansyah, Armansyah; Tarsono, Edy; Irianto, Boedi Santoso
Jurnal Legal Reasoning Vol 7 No 1 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i1.7749

Ekses negatif terhadap mengakses situs pencarian online yang tidak menyaring konten kekerasan dan sensitif, sehingga memicu anak melakukan tindak pidana. Selain itu hal yang menarik untuk dicermati adalah keberadaan anak dalam konteks dehumanisasi adalah ternyata bukan merupakan dampak ikutan dari perkembangan teknologi informasi, melainkan juga memicu bagaimana anak melakukan kejahatan itu sendiri dengan motif ekonomi. Apabila direlevansikan dengan mengapa tindak pidana tidak lagi dipicu oleh situasi sosial atau pengaruh interaksi sosial yang negatif, namun akibat stimulasi perkembangan teknologi informasi dalam suatu tekanan hidup akibat deraan kesulitan ekonomi sebagaimana berita mengejutkan yang berasal dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tahun 2023 yang lalu telah terjadi kejahatan penculikan disertai penjualan organ anak yang dilakukan anak dibawah umur. Dalam kasus kejahatan anak tersebut, Jaksa mendakwa dengan Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kasus ini sudah diputus berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks.

KESALAHAN DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK TERHADAP OBJEK TANAH YANG SAMA Heriansyah, Rizky; Sihombing, B.F.; Tarsono, Edy; Samosir, Tetti
Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's Vol 7 No 1 (2025): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v7i1.8228

Penerbitan sertipikat hak atas tanah yakni kewajiban bagi Kepala Kantor Pertanahan pada perihal melaksanakan layanan public akan penduduk, guna memberi ketetapan hukum terhadap ha katas tanah melalui adanya kewajiban, tindakan hukum menghasilkan tanggung jawab, Kesalahan yang terjadi dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan terhadap objek yang sama menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Pasal 19 ayat (1) UUPA mengatur bahwa pemerintah, berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku, memastikan kepastian hukum dengan melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian pertama bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam penerbitan sertifikat tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok untuk objek yang sama. Penelitian kedua menyoroti tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok dalam proses penerbitan sertifikat.Menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang antara lain dikemukakannya, hukum didasarkan pada fakta, yang berarti bersumber pada kenyataan. Oleh karena itu, kepastian hukum bidang pertanahan ini penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga Indonesia. Metode penelitian hukum normatif yakni menggabungkan data kualitatif dan data sekunder dari kepustakaan. Temuan menunjukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok menerbitkan sertifikat yang tidak akurat dan memuat informasi yang tidak tepat dari pihak kelurahan. Kepala Kantor Pertanahan juga bertanggung jawab untuk mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat agar sertifikat yang memberikan perlindungan hukum atas hak atas tanah tersebut dicabut.

The Role of the UPTD DP3AP2KB Depok City in Implementing Policies for Handling Cases of Sexual Violence and Abuse Against Children Kurniawan, Yunan Prasetyo; Kesuma, Diani; Tarsono, Edy; Sekar Wangi, Tiara Ayu
Pancasila and Law Review Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/plr.v5i2.4010

Children are often vulnerable targets for adult aggression, resulting in various forms of violence including physical abuse, neglect, pornography, psychological abuse, and sexual violence. In Depok City, where such cases occur, the local government provides protection and assistance to child victims through the UPTD PPA DP3AP2KB. This research analyzes the factors hindering policy implementation, effective methods in addressing violence and sexual harassment against children, and the resulting impact on child protection under the UPTD PPA DP3AP2KB’s policies. Employing empirical research methods, data were collected through field interviews with resource persons from the UPTD DP3AP2KB of Depok City. Findings reveal that both internal and external factors hinder policy implementation. Additionally, six key service functions represent effective methods for assisting victims. The policy’s impact on child protection includes providing psychological support, addressing victims’ school-related challenges, and fulfilling families’ needs for legal proof. The research concludes that the UPTD PPA DP3AP2KB of Depok City implements its policies on handling violence and sexual abuse against children in accordance with existing regulations.

Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Keterangan Palsu Para Pihak Dalam Akta (466/PID.B/2023/PN.JKT.SEL) Sukandar, Dimas Aldriansyah; Tarsono, Edy; Barus, Zulpadli
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 6 No. 2 (2025): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, Volume 6 Nomor 2
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v6i2.3715

Land sale transactions often involve the creation of authentic deeds by Land Deed Officials (PPAT) and Notaries, which serve as valid evidence of land rights transfer. However, in practice, false statements by involved parties during the deed-making process frequently occur, potentially harming various stakeholders, including PPAT and Notaries. This study aims to analyze legal protection for PPAT and Notaries against false statements in authentic deed-making, with a case study of Decision Number 466/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL. The research employs a normative legal approach by examining relevant legal regulations, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that PPAT and Notaries may bear legal responsibility if proven negligent in verifying the identities and statements of the involved parties. Nevertheless, legal protection for PPAT and Notaries can be enhanced through stricter regulations, improved verification mechanisms, and stronger sanctions for parties providing false statements. The study concludes that stricter supervision of authentic deed-making and increased legal awareness among PPAT and Notaries are necessary to prevent their involvement in document falsification cases

DEHUMANISASI SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN ANAK PELAKU PEMBUNUHAN Armansyah, Armansyah; Tarsono, Edy; Irianto, Boedi Santoso
Jurnal Legal Reasoning Vol. 7 No. 1 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/jlr.v7i1.7749

Ekses negatif terhadap mengakses situs pencarian online yang tidak menyaring konten kekerasan dan sensitif, sehingga memicu anak melakukan tindak pidana. Selain itu hal yang menarik untuk dicermati adalah keberadaan anak dalam konteks dehumanisasi adalah ternyata bukan merupakan dampak ikutan dari perkembangan teknologi informasi, melainkan juga memicu bagaimana anak melakukan kejahatan itu sendiri dengan motif ekonomi. Apabila direlevansikan dengan mengapa tindak pidana tidak lagi dipicu oleh situasi sosial atau pengaruh interaksi sosial yang negatif, namun akibat stimulasi perkembangan teknologi informasi dalam suatu tekanan hidup akibat deraan kesulitan ekonomi sebagaimana berita mengejutkan yang berasal dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tahun 2023 yang lalu telah terjadi kejahatan penculikan disertai penjualan organ anak yang dilakukan anak dibawah umur. Dalam kasus kejahatan anak tersebut, Jaksa mendakwa dengan Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kasus ini sudah diputus berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks.

Pertanggungjawaban Pidana Notaris terhadap Pemalsuan Akta Kuasa Menjual: (Studi Putusan MA Nomor 1209 K/Pid/2022) amallia, Ainun; Tarsono, Edy; Abdullah, Ali
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i4.64086

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga setiap proses pembuatannya harus memenuhi ketentuan formal dan material yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 ayat (1) huruf a dan m UUJN menegaskan kewajiban notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta membacakan dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana pemalsuan akta kuasa menjual dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah ketentuan dalam UUJN dan KUHP khususnya Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pendekatan kasus (case approach), dengan menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris Madiyana Herawati, S.H., Sp.N. terbukti secara sah dan meyakinkan membuat empat Akta Kuasa Menjual tanpa kehadiran penghadap serta menggunakan tanda tangan palsu atas nama pemberi kuasa (Suratinah). Tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dapat disimpulkan bahwa pembuatan akta kuasa menjual tanpa kehadiran penghadap dan dengan tanda tangan palsu telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Notaris dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 terbukti bertindak dengan kesengajaan (dolus) sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search