Articles
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM TENTANG MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KECAMATAN TEBET KOTA JAKARTA SELATAN ]]>
<![CDATA[Anggriani, Jum]]>;
<![CDATA[Harlina, Indah]]>;
<![CDATA[Samosir, Tetti]]>;
<![CDATA[Finadi, Andreas Sapta]]>
<![CDATA[ Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 8 No. 1 (2024): Kolaborasi Inovasi, Edukasi, dan Pemberdayaan Menuju Penguatan Kapasitas Masyar ]]>
Publisher : <![CDATA[Komunitas Manajemen Kompetitif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35446/diklatreview.v8i1.1715
<![CDATA[The level of legal awareness and citizens' obedience to the law can show the progress of a country. The life of society and the country will be more orderly if the legal awareness and legal obedience of the population is higher. These factors of legal awareness and legal compliance play an important role in legal progress; The level of public legal awareness is negatively correlated with the level of legal compliance, and conversely, the level of public legal awareness is negatively correlated with the level of legal compliance. Public legal awareness will create an effective law enforcement environment, which can provide a sense of justice, create legal certainty in society, and provide justice. The aim of legal counseling is to increase public legal awareness through legal consultations, collaborating with local legal consultants, and disseminating information about law in Tebet District, South Jakarta City. The aim of legal counseling is to increase public legal awareness in Tebet District, South Jakarta City. Keywords:law, awareness, counseling]]>
<![CDATA[PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA DALAM JUAL BELI BIDANG TANAH YANG SAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1644 K/PDT/2022) ]]>
<![CDATA[Winandra, Meilivia]]>;
<![CDATA[Samosir, Tetti]]>
<![CDATA[ Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS ISLAM MALANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/negkea.v12i2.21231
<![CDATA[Perjanjian sewa menyewa pada dasarnya dilakukan untuk waktu tertentu dan tidak berakhir dengan dipindahtangankan objek sewa, seperti jual beli. Apabila di atas tanah melekat hak sewa kemudian dijual sebelum berakhir waktunya, maka tidak terputus hak kebendaannya demikian jual beli tidak menghapuskan sewa menyewa yang dipertegas dalam ketentuan Pasal 1576 KUH Perdata. Dalam kenyataannya terjadi pembatalan perjanjian sewa menyewa dalam jual beli bidang tanah yang sah sebagaimana dalam Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis. Penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa menyewa dalam jual beli bidang tanah yang sah dapat dibatalkan oleh pengadilan karena kekeliruan oleh yang menyewakan sehingga kesepakatan tidak sah berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata yang tidak lepas dari itikad tidak baik oleh penyewa. Perlindungan hukum terhadap pembelil yang beritikadl baik mendapat perlindungan hukum represif dengan disahkan jual beli sebidang tanah karena telah melakukan jual beli atas objek tanah dengan prosedur dan dokumen yang sah, serta pihak yang menyewakan objek jual beli sebelum adanya jual beli yang pada kasus sekaligus pihak penjual tidak mengakui perjanjian sewa menyewa mendapat perlindungan hukum dengan dibatalkan perjanjian sewa menyewa tersebut. Abstract Rental agreements are made for a certain period and do not end with the transfer of the rental object, such as buying and selling. If a leasehold right is attached to the land and then it is sold before the end of the term, the sale and purchase does not cancel the lease. In reality, there was a cancellation of the rental agreement in the sale and purchase of a legal plot of land as stated in Decision Number 1644 K/Pdt/2022. This research uses descriptive analytical normative legal research methods. The research can conclude that a legal lease agreement in the sale and purchase of a plot of land can be canceled by the court due to an error by the lessor which cannot be separated from not good faith of the lessee. Legal protection for buyers who have good intentions receive repressive legal protection by legalizing thel salel andl purchasel of a plot of land because they have carried out the sale and purchase of the land object with valid procedures and documents as determinedl by statutory regulations and exercised caution about the land object agreed upon, as well as the party who rents out the object of sale and purchase before the sale and purchase takes place, in cases where the seller does not recognize the rental agreement, receives legal protection by canceling the rental agreement.]]>
<![CDATA[Implications for the Power of Attorney to Sell Deed Made by a Notary Due to Inaccuracy ]]>
<![CDATA[Samosir, Tetti]]>;
<![CDATA[Indah Harlina]]>;
<![CDATA[Vicky]]>
<![CDATA[ Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 2 (2025): October-January ]]>
Publisher : <![CDATA[Inovasi Pratama Internasional. Ltd ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55299/jsh.v3i2.1090
<![CDATA[The role of a notary is crucial in facilitating legal certainty and protection for the community. In civil law, notaries hold a highly strategic position as their profession deals with fundamental and critical issues in every legal action, particularly within civil law. The public, both as subjects and objects of legal transactions, bear significant burdens regarding legal administration. Violations by notaries can be classified as breaches of professional ethics or breaches of the law, with consequences that may include civil liabilities (compensation), criminal penalties (imprisonment and fines), and administrative sanctions (dismissal from office). Every unlawful action causing harm to others must be accounted for by the perpetrator. In criminal law theory, offenses are categorized into intentional and negligent acts. Any action causing undue harm and violating the law constitutes an illegal act. This study analyzes the juridical implications of drafting a power of attorney for sale from normative and case-based perspectives. The research revealed that a notary's failure to conduct adequate checks on document legality for a Power of Attorney for Sale resulted in unlawful actions that harmed legitimate parties, leading to material losses.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Saksama Dalam Pembuatan Akta Kuasa Menjual ( Studi Kasus Putusan No 20pk/Pid/2020) ]]>
<![CDATA[Vicky, Vicky]]>;
<![CDATA[Samosir, Tetti]]>;
<![CDATA[Harlina, Indah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v10i2.2737
<![CDATA[Menurut UUJN, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Notaris harus mematuhi ketentuan UUJN dan Kode Etik untuk memastikan akta yang dibuat sah dan akurat. Kesalahan dalam pembuatan akta dapat menyebabkan kerugian, baik secara administratif maupun pidana. Namun, dalam menjalankan tugasnya, masih ada notaris yang tidak saksama dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi notaris yang tidak saksama dalam pembuatan akta kuasa menjual, dengan fokus pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yang menekankan pada kajian dan analisis norma-norma hukum yang tertulis serta penerapannya dalam praktik hukum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksaksamaan notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan dokumen dalam setiap transaksi. Kegagalan dalam hal ini dapat mengakibatkan sanksi pidana, perdata, dan administratif bagi notaris. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya proses pengumpulan bukti yang kuat dan penilaian yang teliti terhadap unsur-unsur tindak pidana penipuan. Meskipun putusan di tingkat Pengadilan Tinggi menimbulkan keraguan, Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali membatalkan putusan tingkat sebelumnya, menyatakan bahwa perbuatan notaris tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan]]>
<![CDATA[Tantangan Hukum dan Peluang Penerapan Cyber Notaris di Era Transformasi Digital ]]>
<![CDATA[Prameswari, Anindita]]>;
<![CDATA[Amalia, Fildza Nur]]>;
<![CDATA[Utami, Wahyu Dwi]]>;
<![CDATA[Samosir, Tetti]]>
<![CDATA[ Journal of Mandalika Literature Vol. 6 No. 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika (IP2MI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36312/jml.v6i2.3948
<![CDATA[Dalam era transformasi digital, penerapan cyber notaris menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan notaris. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi dalam penerapan cyber notaris serta mengeksplorasi peluang yang dapat dimanfaatkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan library research, yang mencakup analisis terhadap berbagai sumber hukum, regulasi, dan praktik terbaik di bidang notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan hukum utama meliputi ketidakpastian regulasi, perlindungan data pribadi, dan masalah keabsahan dokumen elektronik. Di sisi lain, peluang penerapan cyber notaris terletak pada peningkatan aksesibilitas layanan, pengurangan biaya operasional, serta kemampuan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dengan memahami tantangan dan peluang ini, diharapkan dapat dibentuk kerangka hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan notaris di Indonesia dan diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam menghadapi perubahan yang cepat di era digital.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Pelanggaran Kewenangan Notaris Dalam Membuka Kantor Cabang Untuk Jasa Hukum Dikaitkan dengan Kode Etik Notaris ]]>
<![CDATA[Ilyanawati, R. Yuniar Anisa]]>;
<![CDATA[Aurellya, Tasya]]>;
<![CDATA[Putri, Irnie Wahida]]>;
<![CDATA[Samosir, Tetti]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 17 No. 1 (2025): Jurnal Ilmiah Living Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Djuanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30997/jill.v17i1.16388
<![CDATA[The purpose of this research is to analyze violations of notary authority in opening branch offices for legal services that are not in accordance with the Notary Code of Ethics and Law Number 30 of 2004 juncto Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries (UUJN), which is suspected of violating the principles of authority and accountability, even though it is explicitly prohibited by UUJN. This research method uses a normative juridical method with a statutory approach and analysis of the Notary's Code of Ethics. The research results show that the opening of a branch office by a notary violates the applicable provisions in the UUJN and the Notary Code of Ethics, which aim to maintain the integrity and accountability of the profession. The conclusion of this research states that the act of opening a branch office is contrary to the principles of notary professionalism and can result in legal and ethical sanctions. The suggestion put forward is the importance of increasing supervision by the Indonesian Notary Association (INI) and stricter law enforcement to prevent similar violations in the future.]]>
<![CDATA[KESALAHAN DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK TERHADAP OBJEK TANAH YANG SAMA ]]>
<![CDATA[Heriansyah, Rizky]]>;
<![CDATA[Sihombing, B.F.]]>;
<![CDATA[Tarsono, Edy]]>;
<![CDATA[Samosir, Tetti]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's Vol 7 No 1 (2025): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/otentik.v7i1.8228
<![CDATA[Penerbitan sertipikat hak atas tanah yakni kewajiban bagi Kepala Kantor Pertanahan pada perihal melaksanakan layanan public akan penduduk, guna memberi ketetapan hukum terhadap ha katas tanah melalui adanya kewajiban, tindakan hukum menghasilkan tanggung jawab, Kesalahan yang terjadi dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan terhadap objek yang sama menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Pasal 19 ayat (1) UUPA mengatur bahwa pemerintah, berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku, memastikan kepastian hukum dengan melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian pertama bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam penerbitan sertifikat tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok untuk objek yang sama. Penelitian kedua menyoroti tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok dalam proses penerbitan sertifikat.Menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang antara lain dikemukakannya, hukum didasarkan pada fakta, yang berarti bersumber pada kenyataan. Oleh karena itu, kepastian hukum bidang pertanahan ini penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga Indonesia. Metode penelitian hukum normatif yakni menggabungkan data kualitatif dan data sekunder dari kepustakaan. Temuan menunjukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok menerbitkan sertifikat yang tidak akurat dan memuat informasi yang tidak tepat dari pihak kelurahan. Kepala Kantor Pertanahan juga bertanggung jawab untuk mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat agar sertifikat yang memberikan perlindungan hukum atas hak atas tanah tersebut dicabut.]]>
<![CDATA[Penggelapan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Pembuatan Akta Jual Beli ]]>
<![CDATA[Husnawati, Arina]]>;
<![CDATA[Hamid, Adnan]]>;
<![CDATA[Samosir, Tetti]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan ]]>
Publisher : <![CDATA[CV Rewang Rencang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56370/jhlg.v5i4.909
<![CDATA[The role of PPAT in land registration is to assist the Head of the Land Office to carry out certain activities in land registration, one of which is by facilitating and assisting taxpayers in paying BPHTB. The problem in this thesis is regarding the authority of PPAT in managing the payment of BPHTB tax fees in the transfer of land rights and the actions of PPAT in embezzling BPHTB tax fees which is detrimental to state finances in Decision Number 474/Pid.B/2021/PN.Bks. This thesis, using normative legal research methods (library) with qualitative analysis of secondary data to obtain conclusions about the authority of PPAT in managing the payment of BPHTB tax fees in the transfer of land rights is not regulated in laws and regulations, so it is not the authority of PPAT to make payments of BPHTB tax fees. However, because the PPAT has received the deposit of BPHTB tax fees from his client, the PPAT must be responsible in his position to deposit the BPHTB tax fees, this deposit of BPHTB tax fees is carried out because he has been trusted by his client. The actions of PPAT in embezzling BPHTB tax fees which is detrimental to state finances in Decision Number 474/Pid.B/2021/PN.Bks, namely the PPAT can be held criminally responsible for committing a criminal act of embezzlement, civil there is a loss to another person and the PPAT PP and the code of ethics and committing a violation of Article 26 paragraph (1) of the BPHTB Law and Article 6 of the PPAT Code of Ethics.]]>
<![CDATA[Challenges in the Implementation of Intellectual Property Rights as Fiduciary Collateral in Indonesia ]]>
<![CDATA[Panjaitan, Haposan]]>;
<![CDATA[Arifardahni, Yoyo]]>;
<![CDATA[Samosir, Tetti]]>
<![CDATA[ Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 10 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30863/ajmpi.v10i1.8494
<![CDATA[Intellectual property rights (IPRs) refer to legal entitlements from intellectual and creative efforts, resulting in intangible assets. Copyright, as a specific form of IPR, is classified as an intangible movable property and is legally recognized as a potential object of fiduciary security in Indonesia. Despite regulatory developments—particularly Government Regulation No. 24 of 2022 concerning the creative economy—the practical implementation of IPR-based collateral remains constrained by the absence of standardized valuation mechanisms, institutional readiness, and legal certainty. This study employs a normative juridical method grounded in statutory and doctrinal analysis to examine the valuation framework of copyrights as fiduciary collateral and the legal role of public notaries and certified appraisers. The findings reveal that regulatory inconsistencies and the lack of operational guidelines inhibit financial institutions from accepting copyright as a credible collateral asset. Moreover, the role of notaries is pivotal in affirming ownership validity and ensuring the legal enforceability of fiduciary deeds involving intellectual property.]]>
<![CDATA[Does The Validity of a Sale and Purchase Deed Persist When Underlying Debt Is Concealed? ]]>
<![CDATA[Pranata, Kimas]]>;
<![CDATA[Samosir, Tetti]]>;
<![CDATA[Sihombing, B. F.]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren ]]>
Publisher : <![CDATA[PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46924/jihk.v7i1.288
<![CDATA[This study is motivated by the widespread practice of transferring land rights through deeds of sale and purchase that, in substance, are essentially based on debt obligations. The research aims to analyze the nature and characteristics of unlawful acts (PMH) as defined in Article 1365 of the Civil Code, examine the validity of simulative land sale and purchase deeds, and assess the legal responsibility of the Land Deed Officials (PPAT) in transactions that do not reflect the true intent of the parties involved. Employing a normative legal methodology with statutory, jurisprudential, and doctrinal approaches, the study finds that the elements of unlawful acts are met, and while the deeds of sale and purchase are formally valid, they are materially defective. Furthermore, PPATs have been found negligent in fulfilling their duty to verify the parties’ genuine intentions. The study concludes that regulatory reforms and heightened diligence by PPATs are essential to ensure substantive justice in land transactions.]]>
