Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur: Analisis Kritis terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia Farbadi, Mayla Putri; Sianturi, Mouna Suez; Setiawan, Sekar Marchayu; Puteri, Rheyna Wisnu; Sirait, Priscila Hosiana Deandra; Sedyo, Nastiti Respati; M, Mulyadi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15486554

Abstract

This case shows how three judges of the Surabaya District Court were involved in bribery practices in the case of Gregorius Ronald Tannur's release. This article examines the bribery case of Judge Ronald Tannur as a reflection of ethical and professional issues in the legal field in Indonesia. The focus of this research is on how the ethical violations and breaches of the legal profession's code of ethics in that case have undermined the integrity of the Indonesian judicial system. This violates the principles of judicial independence and integrity regulated in Law No. 48/2009 on Judicial Power. This research shows the systemic consequences of such violations, such as a decline in public trust in the judicial system, an increase in perceptions of injustice, and challenges to the advancement of democracy and the rule of law. In addition, this article offers solutions to prevent the issues. This includes improving the internal-external oversight system, implementing a meritocracy system for the appointment of judges, and incorporating continuous professional ethics education. The results of this study indicate that structural reforms in the Indonesian judicial system are crucial for restoring public trust and ensuring the integrity of law enforcement.
PROBLEMATIKA KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH BERDASARKAN TEORI GUSTAV RADBRUCH Fitriyani, Al; Nasco, Muhammad Zayyan; Sirait, Priscila Hosiana Deandra
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 2 (2024): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i2.41

Abstract

Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kebutuhan tinggi terhadap produk halal. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia, termasuk produk UMKM, untuk bersertifikat halal. Kewajiban sertifikasi halal bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Tujuan dari artikel ilmiah ini menganalisis kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM berdasarkan teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch ditinjau dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan: kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, keamanan, dan kepastian tentang ketersediaan produk halal kepada masyarakat, biaya sertifikasi halal yang cukup besar menjadi kendala bagi UMKM, penerapan sertifikasi halal masih banyak mengalami kendala, seperti biaya dan sosialisasi yang kurang maksimal, dan pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut, seperti memberikan subsidi biaya sertifikasi halal dan meningkatkan sosialisasi kepada UMKM.