Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Analisis Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi di FISIP UPR Antonio Ramadhan; Gilland, Gilland; Fitriana Selvia
Jurnal Nirta : Inovasi Multidisiplin Vol 5 No 1 (2025): Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Publisher : Nirta Learning Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61412/jnsi.v5i1.323

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) terhadap kualitas pelayanan administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode survei terhadap 110 responden yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan pengguna SIMPEG. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan korelasi Pearson serta regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMPEG memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan administrasi, dengan nilai korelasi sebesar 0,699 dan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,488. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem, yang ditunjukkan oleh kemudahan akses, keandalan data, dan kecepatan layanan, berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepuasan pengguna. Meskipun demikian, dimensi responsiveness dan empathy masih perlu diperkuat agar digitalisasi pelayanan tidak hanya efisien secara teknis tetapi juga berorientasi pada pengguna. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital di perguruan tinggi bergantung pada integrasi antara kesiapan teknologi dan kompetensi sumber daya manusia. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan peningkatan sistem informasi kepegawaian yang mendukung tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan digital.
PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN APLIKASI PLN MOBILE DI KOTA PALANGKA RAYA Dea Ivana; Bhayu Rhama; Fitriana Selvia
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jap.v11i2.22545

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap aplikasi PLN Mobile di Kota Palangka Raya dengan menggunakan pendekatan teori persepsi yang mencakup tiga indikator persepsi yaitu: penyerapan rangsang, pemahaman, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stimulus awal dari media dan interaksi langsung mendorong keterpaparan awal terhadap aplikasi. Aspek visual, kemudahan penggunaan, dan kejelasan informasi menjadi stimulus yang paling berpengaruh. Tingkat pemahaman informan terhadap fitur-fitur aplikasi tergolong tinggi, dengan mayoritas dapat mengoperasikan aplikasi secara mandiri setelah masa adaptasi singkat. Evaluasi pengguna terhadap aplikasi umumnya positif, khususnya dalam hal kecepatan layanan dan fleksibilitas fitur, meskipun masih terdapat keluhan terhadap beberapa aspek teknis seperti tampilan visual yang monoton dan respon sistem saat beban tinggi. Sebagian besar informan merekomendasikan aplikasi ini kepada orang lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PLN Mobile telah berhasil menciptakan persepsi positif di kalangan masyarakat, namun masih diperlukan optimalisasi dalam aspek visual dan sistem untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Kata Kunci: persepsi masyarakat, PLN Mobile, penyerapan rangsang, pemahaman, evaluasi.
KINERJA APARATUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) DALAM IMPLEMENTASI REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA Nikita Judithya Andini; Yunita; Fitriana Selvia
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 23 No 3 (2025): JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jiana.v23i3.8313

Abstract

Kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam implementasi regulasi pengelolaan sampah di Indonesia pada periode 2023–2024. Fokus penelitian diarahkan pada dasar kelembagaan, kewenangan, serta peran strategis DLH dalam menjalankan kebijakan nasional maupun daerah guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang efektif. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, penelitian ini menelaah berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan kinerja pemerintah, dan dokumen regulasi terkait pengelolaan sampah. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih belum optimal dan cenderung tidak merata antar daerah. Beberapa wilayah menunjukkan kemajuan melalui dukungan anggaran, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat, sementara wilayah lain menghadapi kendala berupa keterbatasan fasilitas teknis, lemahnya akuntabilitas, rendahnya kapasitas aparatur, serta minimnya kesadaran masyarakat. Selain itu, ditemukan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan tertulis dengan pelaksanaan di lapangan yang dipengaruhi oleh kompetensi SDM dan efektivitas pengawasan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan, modernisasi sarana teknis, peningkatan kapasitas aparatur, serta penerapan transparansi digital sebagai langkah strategi dalam meningkatkan kinerja DLH menuju pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.
Analisis Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Ekowisata Berkelanjutan di Kawasan Danum Bahandang Kota Palangka Raya Nurlaila Nurlaila; Ahmad Syahrul Hendrawan; Fitriana Selvia; Imanuel Jaya
Student Research Journal Vol. 4 No. 3 (2026): Student Research Journal
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/srj-yappi.v4i3.2601

Abstract

Community participation around tourist destinations is one of the key factors in achieving sustainable conservation-based tourism management. This study aims to analyze the involvement of local communities in the management of sustainable nature tourism in Danum Bahandang, Palangka Raya City. The study employed a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through in-depth interviews with relevant informants, field observations, and documentation studies of various relevant sources. The findings indicate that the level of community involvement in managing the tourist destination remains suboptimal. Local residents only participate in certain tourism activities and have not been actively involved in the planning, management, and decision-making processes related to destination development. This condition shows that the role of the community is still limited and does not yet fully reflect participatory tourism management. Based on Arnstein's ladder of participation theory, the level of community participation falls within the category of *tokenism*. Therefore, greater efforts are needed to enhance community involvement so that sustainable tourism management can be implemented more effectively while supporting environmental sustainability and improving the welfare of local communities.  
Analisis Tata Kelola Ekowisata Kereng Bengkirai sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Kawasan Taman Nasional Sebangau Safitri Muflikhah; Khairina Nor Hafifah; Delia Putri Maharani; Fitriana Selvia; Bhayu Rhama; Imanuel Jaya; Sri Mujiarti Ulfah; Marvy Ferdian Agusta Sahay
Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jempper.v5i3.7286

Abstract

This study aims to analyze the ecotourism governance of Kereng Bengkirai as a sustainable tourism destination located within Sebangau National Park. Sustainable ecotourism governance requires effective collaboration among government agencies, local communities, tourism managers, and other stakeholders to ensure environmental conservation while improving community welfare. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observations, in-depth interviews, and documentation. Data were analyzed based on governance principles and the 4A tourism components, namely Attractions, Amenities, Accessibility, and Ancillary Services. The findings reveal that the governance of Kereng Bengkirai ecotourism has not yet been implemented optimally. This condition is reflected in the limited participation of local communities in decision-making processes, insufficient transparency in program implementation, unclear accountability among stakeholders, and weak coordination between institutions. In addition, inadequate tourism facilities, limited accessibility, and the low capacity of human resources remain significant challenges in supporting sustainable tourism development. Despite its considerable natural and ecological potential, these governance constraints reduce the effectiveness of tourism management and limit its contribution to local economic development and environmental conservation. Therefore, strengthening governance through greater community participation, improved transparency and accountability, enhanced stakeholder collaboration, capacity building, and better supporting infrastructure is essential to achieve sustainable ecotourism management and ensure the long-term preservation of Kereng Bengkirai as one of Indonesia's ecotourism destinations.
DINAMIKA KEKUASAAN DAN DISTRIBUSI MANFAAT: TINJAUAN EKONOMI POLITIK PENGEMBANGAN AGROFORESTRI LAHAN GAMBUT DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Katriani Puspita Ayu; Riamona Sadelman Tulis; Fitriana Selvia
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jap.v12i1.27328

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika kekuasaan dan distribusi manfaat dalam pengembangan agroforestri lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik. Agroforestri selama ini dipandang sebagai solusi yang mampu mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan ekologis, namun implementasinya masih menunjukkan ketimpangan manfaat dan lemahnya posisi masyarakat lokal dalam tata kelola lahan gambut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan kekuasaan antarpemangku kepentingan, mengungkap mekanisme distribusi manfaat dan beban, serta merumuskan arah perbaikan tata kelola yang lebih adil dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui analisis dokumen, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan observasi lapangan di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, dan Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur penguasaan lahan gambut merupakan produk sejarah kebijakan yang menempatkan sebagian besar wilayah di bawah kendali pemegang izin dan institusi pengelola. Ketimpangan posisi tawar menyebabkan masyarakat memiliki keterlibatan yang terbatas dalam pengambilan keputusan meskipun menanggung sebagian besar biaya pemeliharaan dan risiko lingkungan. Distribusi manfaat ekonomi juga cenderung terkonsentrasi pada pemegang izin, perusahaan, dan jaringan pasar, sementara petani memperoleh bagian yang relatif kecil. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan agroforestri lebih ditentukan oleh struktur kekuasaan, hak akses, dan tata kelola dibandingkan faktor teknis semata, sehingga diperlukan penguatan hak kelola masyarakat, pembagian manfaat yang lebih adil, dan tata kelola kolaboratif untuk mendukung keberlanjutan ekosistem gambut dan keadilan sosial.