Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Pemikiran Roscoe Pound dalam Penyelesaian Konflik Litigasi dan Non Litigasi di Indonesia Rahmawati, Dewi; Iskandar, Ghaida Nazhifah; Isnaeni, Yunika; Harahap, Chisa Belinda
Gunung Djati Conference Series Vol. 50 (2025): The 3rd Students Conference of Social Science, Political Science, and Public Adminis
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the application of Roscoe Pound's theory in litigation and non-litigation conflict resolution in Indonesia, with a focus on the case study of the “Geprek Bensu” trademark dispute and the Benuaq tribe's customary land conflict. The background of this research is based on the complexity of legal conflict resolution in Indonesia which involves social and humanitarian aspects. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of litigation and non-litigation approaches based on Roscoe Pound's thoughts on law as a tool of social engineering. This research uses a normative juridical method with a case study approach, analyzing two different cases, namely a trademark dispute resolved by litigation and a customary land conflict using a non-litigation approach. The results show that litigation settlements, such as in the “Geprek Bensu” case, tend to produce firm decisions but can worsen relations between parties. Meanwhile, the non-litigation approach in the Benuaq Tribe is more effective in maintaining social harmony and cultural values. In conclusion, Pound's theory on the balance of interests is still relevant in the context of conflict resolution in Indonesia, with the non-litigation approach being more suitable for cases involving socio-cultural aspects.
PELANGGARAN KODE ETIK: STUDI KASUS PEMBERHENTIAN UMMI WAHYUNI SEBAGAI KETUA KPU JAWA BARAT OLEH DKPP RI Isnaeni, Yunika
Jurnal Multidisiplin Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): April
Publisher : PT. ANAN PUBLISHER CENDEKIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70585/jmsh.v2i1.62

Abstract

Kasus pemberhentian Ummi Wahyuni dari jabatan Ketua KPU Jawa Barat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu menjadi isu penting dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Putusan ini, berdasarkan Putusan DKPP Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024, mencerminkan pentingnya penegakan norma dan kode etik sebagai upaya memperkuat kredibilitas penyelenggaraan Pemilu. Namun, langkah Ummi Wahyuni mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan keputusan DKPP bersifat final dan mengikat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus tersebut menggunakan teori fungsi hukum Talcott Parsons, yang menyoroti empat fungsi utama hukum: integrasi, pengendalian sosial, resolusi konflik, dan pemeliharaan pola sosial. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami bagaimana keputusan DKPP berperan dalam menjaga keseimbangan sistem sosial melalui norma demokrasi dan integritas penyelenggara Pemilu. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan DKPP tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial dan resolusi konflik tetapi juga memelihara nilai-nilai demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu. Kendati demikian, upaya hukum lanjutan melalui PTUN mencerminkan adanya kebutuhan untuk memperbaiki sistem hukum agar lebih konsisten dan efektif dalam mendukung stabilitas demokrasi.