<![CDATA[Kebijakan Open Government Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya reformasi birokrasi di Indonesia, menemui hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kebijakannya, khususnya terkait program Satu Data Indonesia. Secara khusus, artikel ini membahas kebijakan program Satu Data Indonesia tersebut, dimana implikasi yang diharapkan atas implementasi teknologi informasi guna mengakselerasi pengelolaan data yang sentralistik dan teruji validitasnya justru menambah beban anggaran Pemerintah dan tumpang tindih pengelolaannya antara satu instansi dengan instansi lainnya. Hal ini menimbulkan permasalahan baru yaitu interoperabilitas data yang sulit diwujudkan sehingga pada akhirnya justru menjadi kontradiktif dengan semangat transformasi digital governansi publik untuk menyederhanakan birokrasi di Indonesia. Teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle (2017) digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis kebijakan Open Government Indonesia dimaksud guna mengidentifikasi hambatan serta tantangan implementasi, yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar dalam pertimbangan rekomendasi kebijakan. Berdasarkan hasil kajian dengan menggunakan pendekatan dimaksud, kebijakan yang diperlukan untuk percepatan implementasi Open Government Indonesia perlu ditetapkan dengan berfokus pada terobosan yang memiliki impact langsung terhadap pemanfaatan berbagi pakai data untuk mendorong semua instansi pada berbagai tingkatan Pemerintahan, baik yang bersifat koersif maupun persuasif.]]>
