Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Bertumbuh Dengan Aplikasi Akuntansi Dalam Pengembangan Program Kreativitas Mahasiswa Kepada Masyarakat Solissa, Ferdinando; Astuty, Putu Anggreyani Widya; Turot, Margaretha; Suripatty, Roberthair; Ghondohi, La Ode; Kelelufna, Vantri Pieter
Mandalika Journal of Community Services Vol. 1 No. 2 (2024): Mandalika Journal of Community Services
Publisher : Penerbit Mandalika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mjcs.v1i2.203

Abstract

Kegiatan ini di lakukan pada sekolah yaitu SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam memahami perangkat lunak akuntansi, terutama jika pengajaran di kelas tidak cukup mendalam atau tidak ada praktik langsung. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan pelatihan yang memadai dan sumber daya yang mendukung. Seringkali juga dapat mempraktekkan hanya satu aplikasi dalam proses pembelajaran saja. Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya pada mitra yang dituju untuk ini mempelajari Microsoft Excel, MYOBright 2024 versi 8.0, dan Accurate Enterprise Versi 5.0, tiga aplikasi sangat penting bagi siswa akuntansi karena memberikan mereka keterampilan praktis yang diperlukan untuk sukses di dunia kerja. Pelaksanaan PKM berlangsung dibulan Januari 2025 Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan praktikum dan pendampingan langsung kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong. Pembagian kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan serta memastikan setiap aspek program berjalan dengan optimal. Kelompok 1 merupakan tanggung jawab pengenalan dan pendampingan aplikasi Microsoft Excel dimana keterlibatan mahasiswa semester 3 akuntansi bersama dosen pendamping menfasilitasi dan mentoring siswa – siswa untuk praktek bagaimana mengisi data validation dan rumus excel. Praktek excel ditujukan untuk tariff efektif bulanan yang sudah disediakan kelompok dalam pengisian dan pembuatan excel perhitungan PPh Pasal 21 Tarif Efektif Bulanan sesuai aturan PMK 168 Tahun 2023 berdasarkan pembagian tarif A, B dan C sesuai Status subjek pajak dan besaran penghasilan bruto. Selanjutnya untuk pembagian kelompok 2 merupakan tanggung jawab aplikasi MYOBright versi 2024.8.0 gratisan dimana pendampingan praktek dalam penginputan untuk membuat database dan modul pengisian transaksi sesuai kasus untuk pembelian dan penjualan bagi siswa/siswi SMK menggunakan aplikasi MYOBright versi 2024.8. Kemudian aplikasi Accurate Enterprise versi 5.0 merupakan bagian dari kelompok 3 mekansime pendampingan yaitu memberikan pengenalan, demonstrasi aplikasi dan pendampingan untuk menginput data perusahaan, membuat data akun sampai pada tahap prefrensi. Keterlibatan siswa/siswi SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong dalam menyimak dan mempraktekkan sangan aktif dan antusias.
PENGARUH TINDAK PIDANA KORUPSI SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT SEKITAR Ghondohi, La Ode; Manibela, Frists Yunus Agus
J-mace : Jurnal Penelitian Vol 5, No 2 (2025): JULI
Publisher : Universitas Victory Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34124/jmace.v5i2.79

Abstract

Penelitian ini merupakan suatu kajian ilmiah bagaimana korupsi sektor pertambangan merusak lingkungan dan mengambil hak-hak masyarakat sekitar tambang. Seringkali, karena ada korupsi dalam memberikan izin, mengawasi, dan menghukum pelanggaran di pertambangan, perusahaan jadi menambang seenaknya. Akibatnya, hutan jadi hilang, air dan tanah tercemar, dan berbagai jenis hewan serta tumbuhan juga ikut lenyap. Selain itu, korupsi ini juga membuat masyarakat lokal kehilangan hak atas tanah mereka dan hak untuk ikut bicara soal pertambangan di daerah mereka. Penelitian ini menggunakan cara melihat contoh kasus dan membaca penelitian yang sudah ada. Hasilnya menunjukkan bahwa korupsi sangat memperburuk dampak buruk bidang pertambangan bagi lingkungan dan melanggar hak-hak masyarakat sekitarnya, yang seringkali menimbulkan masalah komplek dengan ketidakadilan. Jadi, sangat urgen untuk membuat aturan hukum pertambangan yang jelas dan jujur serta menghukum pelaku kejahatan agar lingkungan dan hak-hak masyarakat terlindungi dengan baik.
STRATEGI PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI DI BIDANG PERTAMBANGAN Ghondohi, La Ode
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i1.56

Abstract

Perampasan aset negara hasil korupsi sebagai bentuk pengembalian keuangan negara bukan merupakan hal yang baru di dalam hukum di Indonesia. Tingkat pengembalian keuangan negara terutama bidang pertambangan sampai saat ini masih minim. Pengaturan pengembalian keuagan negara hasil korupsi bidang pertambangan belum jelas nasibnya. Terutama yang terkait dengan tata cara pengembalian keuangan negara melalui perampasan aset hasil korupsi di bidang pertambangan, siapa yang berwenang mengambil alih pengembalian perampasan aset negara hasil korupsi dalam proses hukum, aset mana yang dapat disita untuk mengganti kerugian negara, dan lembaga mana yang berwenang menerima atau menyimpan dan mengelola aset negara dari hasil korupsi. Sampai saat ini meskipun beberapa koruptor pertambangan berhasil ditangkap dan diproses secara hukum, namun pengembalian aset negara hasil korupsi tidak jelas pengelolaan dan pertanggung-jawabannya. Maka tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah diperlukan adanya terobosan strategi perampasan aset hasil korupsi pertambangan, mengetahui mekanisme tata kelola dan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset hasil tindak pidana dan memberikan masukan terhadap Pemerintah agar mempersiapkan suatu regulasi pengembalian keuangan negara melalui perampasan aset hasil korupsi di bidang pertambangan. Dengan metode penelitian normatif yuridis diketahui bahwa strategi perampasan aset hasil tindak pidana untuk menekan tingkat kejahatan dan meletakkan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Maka tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah melalui parlemen adalah segera mengesahkan RUU perampasan aset hasil tindak pidana untuk melegalkan setiap tahap dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana, sehingga Indonesia memiliki instrumen hukum yang kongkrit mengenai sistem dan mekanisme proses pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi di bidang pertambangan.