Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

TRANSFORMASI PENGELOLAAN ZAKAT: STUDI KOMPARATIF TAFSIR BIL MA’SUR DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Furkon, Aay Mohamad
Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 3 No. 1 (2025): Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)
Publisher : Islamic Law Doctoral Study Programme, Postgraduate UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ejil.v3i1.1232

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan membandingkan pengelolaan zakat berdasarkan tafsir bil ma’sur dan hukum positif di Indonesia. Tafsir bil ma’sur berfokus pada pemahaman tradisional yang bersumber dari al-Qur'an dan riwayat hadis, menekankan aspek spiritual dan moral dalam kewajiban zakat. Sedangkan, hukum positif memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pengelolaan zakat, termasuk peran institusi amil zakat seperti BAZNAS dan LAZ dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat. Dengan metode penelitian kualitatif yang melibatkan studi literatur dan analisis komparatif. Penelitian ini menemukan bahwa kedua pendekatan memiliki kesamaan dalam pengakuan kewajiban zakat serta tujuan sosialnya, tetapi berbeda dalam metode dan implementasinya. Tafsir bil ma’sur menekankan aspek spiritual dan moral dalam pengelolaan zakat, sedangkan hukum positif memberikan legitimasi hukum untuk operasional lembaga zakat dan peluang untuk memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan zakat. Kebaharuannya terlihat dari penguatan integrasi antara pendekatan tafsir bil ma’sur dan hukum positif untuk menciptakan pengelolaan zakat yang lebih efektif dan transparan. Adapun penelitian ini berkontribusi sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan zakat di Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan regulasi hukum negara. Abstract: This research aims to explore and compare zakat management based on tafsir bil ma'sur and positive law in Indonesia. Tafsir bil ma'sur focuses on the traditional understanding sourced from the Qur'an and hadith narrations, emphasising the spiritual and moral aspects of zakat obligations. Meanwhile, positive law provides a clear legal framework regarding zakat management, including the role of amil zakat institutions such as BAZNAS and LAZ in the collection and management of zakat. With qualitative research method involving literature study and comparative analysis. The study found that both approaches have similarities in recognising the obligation of zakat as well as its social purpose, but differ in their methods and implementation. Tafsir bil ma'sur emphasises the spiritual and moral aspects of zakat management, while positive law provides legal legitimacy for the operations of zakat institutions and opportunities to utilise technology in zakat management. The novelty can be seen from the strengthening of integration between tafsir bil ma'sur and positive law approaches to create more effective and transparent zakat management. This research contributes as a reference in the development of zakat policy in Indonesia that is in accordance with sharia values and state legal regulations.
Kaidah Ushul Fikih (Muthlaq dan Muqayyad) dalam Praktik Riba: Solusi Inovatif untuk Tantangan Ekonomi Syariah Modern Furkon, Aay Mohamad; Nugraha, Agah; Zahra, Hanifah Nur; Muttaqin, Ichwan
AL-IBANAH Vol. 10 No. 2 (2025): Journal Al-Ibanah
Publisher : Institut Agama Islam Persis Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54801/2banah.v10i2.326

Abstract

Kaidah ushul fikih, khususnya konsep muthlaq dan muqayyad, memainkan peran penting dalam memberikan solusi hukum terhadap berbagai persoalan kontemporer, termasuk praktik riba dalam ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kaidah muthlaq dan muqayyad dalam konteks praktik riba sebagai salah satu tantangan utama dalam implementasi ekonomi syariah modern. Dengan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kaidah tersebut dapat digunakan untuk mendefinisikan, mengklasifikasikan, dan memberikan solusi terhadap isu riba yang sering menjadi hambatan dalam sistem ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap muthlaq dan muqayyad dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam menilai validitas transaksi keuangan syariah, serta mampu menghadirkan inovasi solusi hukum yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Temuan ini menawarkan wawasan baru yang relevan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan tantangan modern.
Kaidah Ushul Fikih (Muthlaq dan Muqayyad) dalam Praktik Riba: Solusi Inovatif untuk Tantangan Ekonomi Syariah Modern Furkon, Aay Mohamad; Nugraha, Agah; Zahra, Hanifah Nur; Muttaqin, Ichwan
AL-IBANAH Vol. 10 No. 2 (2025): Journal Al-Ibanah
Publisher : Institut Agama Islam Persis Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54801/2banah.v10i2.326

Abstract

Kaidah ushul fikih, khususnya konsep muthlaq dan muqayyad, memainkan peran penting dalam memberikan solusi hukum terhadap berbagai persoalan kontemporer, termasuk praktik riba dalam ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kaidah muthlaq dan muqayyad dalam konteks praktik riba sebagai salah satu tantangan utama dalam implementasi ekonomi syariah modern. Dengan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kaidah tersebut dapat digunakan untuk mendefinisikan, mengklasifikasikan, dan memberikan solusi terhadap isu riba yang sering menjadi hambatan dalam sistem ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap muthlaq dan muqayyad dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam menilai validitas transaksi keuangan syariah, serta mampu menghadirkan inovasi solusi hukum yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Temuan ini menawarkan wawasan baru yang relevan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan tantangan modern.
Zakat sebagai Instrumen Welfare State Dalam Islam Furkon, Aay Mohamad
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 6 (2024): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-imperatif.v4i6.312

Abstract

Dalam sistem welfare state pada umumnya, zakat tidak dimasukan sebagai instrumen welfare state, padahal zakat berperan penting dalam memberikan kemakmuran terhadap masyarakat, sebab zakat di sebagian negara muslim merupakan instrumen fiskal negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasiskan data di lapangan sesuai dengan pengalaman lembaga zakat yaitu BAZNAS dan Dompet Dhuafa yang dituangkan dalam laporan tahunan, maupun hasil penelitian lainnya. Berdasarkan penelitian ini, zakat membantu negara dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesehatan, membantu pendidikan dan membantu krisis nasional yang harus segera ditanggulangi. Persoalan kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan krisis nasional menjadi masalah krusial di berbagai negera yang menganut sistem welfare state, bahkan tidak jarang para penganut sistem welfare state gagal dalam mengatasi persoalan tersebut. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa zakat berperan penting dalam menangani persoalan kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan krisis nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat
Diskriminasi Pasar Tenaga Kerja di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah Furkon, Aay Mohamad; Soekarna, Budiman; Nurjaman, Kadar
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 5, No. 2, Desember 2025 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v5i2.7815

Abstract

Abstract. Labor market discrimination in Indonesia remains a significant structural challenge, particularly regarding gender, age, disability, and social status issues, despite the implementation of anti-discrimination regulations. This study aims to evaluate labor market discrimination from the perspective of Islamic economics, assuming that the principles of justice, equality, and worker protection inherent in Islamic economics can offer solutions to prevailing structural injustices. The research employs a qualitative document-based approach, analyzing normative and regulatory narratives from academic literature, positive law, and religious documents. The findings reveal a persistent gap between legal norms and actual practices, with women and people with disabilities frequently facing discrimination in recruitment, promotion, and wage distribution. The integration of maqāṣid sharia principles into labor regulations is considered effective in strengthening worker protection and fostering a more just and inclusive labor market. The study recommends labor regulation reform, the strengthening of sharia-based supervisory institutions, and the enhancement of Islamic economic literacy as strategies for transforming Indonesia’s labor system towards greater equity. Abstrak. Diskriminasi dalam pasar tenaga kerja di Indonesia masih menjadi tantangan struktural yang serius, terutama terkait isu gender, usia, disabilitas, dan status sosial, meskipun regulasi anti-diskriminasi telah diterapkan. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi fenomena diskriminasi pasar tenaga kerja melalui perspektif ekonomi Islam, dengan asumsi bahwa prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak pekerja yang diusung ekonomi Islam dapat menjadi solusi atas ketidakadilan struktural yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi dokumen, dengan analisis narasi normatif dan regulatif UU Tenaga Kerja maupun UU Cipta Kerja,dari literatur akademik, hukum positif, serta dokumen keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan masih lebar, terutama bagi perempuan dan penyandang disabilitas yang kerap mengalami diskriminasi dalam rekrutmen, promosi, dan pengupahan. Integrasi prinsip maqāṣid syariah dalam regulasi ketenagakerjaan dinilai mampu memperkuat perlindungan hak-hak pekerja dan mendorong terciptanya pasar kerja yang lebih adil dan inklusif. Studi ini merekomendasikan reformasi regulasi ketenagakerjaan, penguatan kelembagaan pengawasan berbasis syariah, serta peningkatan literasi ekonomi Islam sebagai strategi menuju transformasi sistem ketenagakerjaan nasional yang berkeadilan.