Aminda, Annisa
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERISTIWA PIDANA DALAM SUAP MENYUAP YANG DILAKUKAN OLEH HASTO KRISTIYANTO DAN HARUN MASIKUN TERHADAP WAHYU SETIAWAN Hartini, Sri; Aminda, Annisa; Ferrary, Ande Aditya Iman
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19843

Abstract

Pertanggung jawaban pidana terhadap hasto krisiyanto dan harun masikum memberikan suap kepa wahyu setiawan komisioner komisi pemilihan umum RI mengenai pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI.terhadap kesalahan atau pertanggung jawaban pidana penerima suap oleh wahyu setiawan telah dilakukan proses dari awal kepolisian, dilimpahkan ke penuntut umum karena patut diduga melakukan tindak pidans suap, oleh jaksa penuntuk umum dibuat kan surat dakwaan terdakwa dalam hal ini wahyu setiawan, akhirnya dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksan dan diputus ,karena sudah memenuhi unsur kesalahan atau pertanggungan jawab pidana, pada akhirnya dijatuhi hukuman, dan sudah dijalani hukuman tersebut kemudian wahyu setiawan sudah menghirup udara bebas. Terhadap hasto kristanto tidak bisa dipungkiri lagi yang menerima suap sudah bertanggung jawab secara pidana, kemudian hasto kristiyanto, sesuai peristiwa hukum, dalam melakukan penyelidikan (pasal1 angka 2 KUHAP), peristiwa hukum pidananya ada, dan dilanjutkan pada proses penyidikan diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHAP menetapkan tersangka hasto kristiyanto, dengan dimulainya proses penyidikan oleh KPK,dengan nomo surat. Spiri.Dik/153/Dik.00/01/12/2024, tertanggal 23 Desember 2024, besoknya pada tanggal 24 Desember 2024 KPK menyatakan hasto kristiyanto sebagai TERSANGA.
PERISTIWA PIDANA DALAM SUAP MENYUAP YANG DILAKUKAN OLEH HASTO KRISTIYANTO DAN HARUN MASIKUN TERHADAP WAHYU SETIAWAN Hartini, Sri; Aminda, Annisa; Ferrary, Ande Aditya Iman
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19843

Abstract

Pertanggung jawaban pidana terhadap hasto krisiyanto dan harun masikum memberikan suap kepa wahyu setiawan komisioner komisi pemilihan umum RI mengenai pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI.terhadap kesalahan atau pertanggung jawaban pidana penerima suap oleh wahyu setiawan telah dilakukan proses dari awal kepolisian, dilimpahkan ke penuntut umum karena patut diduga melakukan tindak pidans suap, oleh jaksa penuntuk umum dibuat kan surat dakwaan terdakwa dalam hal ini wahyu setiawan, akhirnya dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksan dan diputus ,karena sudah memenuhi unsur kesalahan atau pertanggungan jawab pidana, pada akhirnya dijatuhi hukuman, dan sudah dijalani hukuman tersebut kemudian wahyu setiawan sudah menghirup udara bebas. Terhadap hasto kristanto tidak bisa dipungkiri lagi yang menerima suap sudah bertanggung jawab secara pidana, kemudian hasto kristiyanto, sesuai peristiwa hukum, dalam melakukan penyelidikan (pasal1 angka 2 KUHAP), peristiwa hukum pidananya ada, dan dilanjutkan pada proses penyidikan diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHAP menetapkan tersangka hasto kristiyanto, dengan dimulainya proses penyidikan oleh KPK,dengan nomo surat. Spiri.Dik/153/Dik.00/01/12/2024, tertanggal 23 Desember 2024, besoknya pada tanggal 24 Desember 2024 KPK menyatakan hasto kristiyanto sebagai TERSANGA.
The Implication Of The Land Registration Program On Agrarian Reform In Kalongliud Village, Nanggung Subdistrict, Bogor Regency Kalbu, Ahmad Buhaeri; Purwaningsih, Prihatini; Aminda, Annisa
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v3i2.1575

Abstract

This research examines the impact of the land registration program within the framework of agrarian reform in Kalongliud Village, Nanggung Subdistrict, Bogor Regency. Land registration, as a crucial component of agrarian reform, is evaluated in terms of its effects on legal certainty, economic welfare, and social justice related to land tenure and utilization. The land registration program provides legal guarantees through land certificates, which serve as valid proof of ownership, thereby reducing the potential for land disputes and enhancing the sense of security among community members. Additionally, land registration increases the economic value of land, facilitates access to business capital, and improves the economic well-being of the community—aligning with the objectives of agrarian reform. However, residents who have not participated in the land registration program express concerns due to the lack of legal certainty. Consequently, land registration plays a pivotal role in achieving the goals of agrarian reform in Kalongliud Village.