Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.619
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat JURMA YUSTISI
Ferrary, Ande Aditya Iman
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN HUKUM TENTANG KORBAN TIDAK MELAKUKAN PENCATATAN PERKAWINAN PADA WAKTU PERNIKAHAN MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 19 TAHUN 2018 DI KECAMATAN BOGOR UTARA Hartini, Sri; Ratnawati, Latifah; Ferrary, Ande Aditya Iman; Purwoto, Ady Iman
SINKRON: Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya Vol. 3 No. 1 (2025): SEMUA ARTIKEL TERBIT SECARA ONLINE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIKA Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jpmuj.v3i1.2410

Abstract

Indonesia is a state of law, which must be implemented by all parties, both society and government. The definition of law is: Regulations regarding human behavior in social interactions. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In this Law, the state considers a marriage to be valid if the marriage is registered as stated in Article 1 paragraph (2) which states: expressly when registering the marriage. The purpose of marriage is: 1) to obtain happiness and peace while building a family, 2) regeneration of humanity (reproduction) or obtaining offspring, 3) fulfillment of biological needs, 4) maintaining honor. 5) for worship/following the sunnah of the prophet. A valid marriage means there is a prospective husband and wife, a guardian for the marriage, there are witnesses to the marriage, and there is an agreement and consent, according to Article 14 of the 1991 Compilation of Islamic Law, for those who are Muslim.
Law Enforcement Against Criminal Acts Of Car Sale And Purchase Fraud (Court Case Study Cibinong) Nasution, Iyus Midar; Hartini, Sri; Ferrary, Ande Aditya Iman
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v3i1.1448

Abstract

Indonesia is a country based on law. Therefore, every act that is contrary to Pancasila and the 1945 Constitution (UUD) is considered the most fundamental legal basis, along with various other legal products. The law must always be enforced to achieve the ideals and objectives of the Indonesian State, as stated in the preamble to the fourth paragraph of the 1945 Constitution which outlines the formation of a government aimed at protecting the entire Indonesian Nation and all Indonesian bloodshed, as well as to advance general welfare, increase the nation's intelligence, and participate in maintaining world order based on the principles of independence, eternal peace and social justice. The type of research used is normative juridical as the main approach. This means that a legal approach is taken by examining theories, concepts, as well as reviewing statutory regulations that are relevant to this research. Normative juridical research places law as a system of norms, which includes principles, norms, rules from statutory regulations, agreements, and doctrine (teachings). This normative research focuses on legal systematics with the main aim of identifying understandings or basics in the law. Judges have an obligation to investigate, uphold and understand the legal ideals that develop in society in their role as law enforcers and dispensers of justice. Judges must actively participate in society in order to understand, feel and appreciate the sense of justice and the laws that apply therein. In this way, the judge can make decisions that are in accordance with the law and do not take sides with anyone. The judge's considerations in sentencing the defendant in the Cibinong District Court decision Number 72/Pid.B/2022/PN Cbi, are based on the following matters: stating The Defendant Anugrah Hidayat Bin Aan Sutarna has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of Fraud. of the sentence imposed, Determine the Defendant to remain in detention, Determine the evidence in the form of: 1 (one) Receipt for receipt of Rp. 85,000,000.00 (eighty five million rupiah) dated 12 September 2021, Photocopy of STNK, 1 ( one) Bogor City Police Samsat Counter I Registration Note sheet dated July 8 2021 (STNK in process), Current Account from Bank Syariah Bogor an. Nurul Nuraini Period 1 July 2021 to 31 July 2021, 1 (one) sheet of Minutes of Handover of Toyota Avanza Car No.Pol.: F-1806-DB from 8 BCA Finance, Photocopy of KTP of Mr. Anugrah Hidayat, SE Still attached to the case file, Charges the Defendant to pay court costs of Rp. 5,000.00 (five thousand rupiah).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN OLEH KEPOLISIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA Hartini, Sri; Ferrary, Ande Aditya Iman
YUSTISI Vol 9 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i2.8341

Abstract

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia, berbagai macam peristiwa pidananya, bahwa adanya korban pembunuhan, maka ada peristiwa pidananya sudah barang tentu ada korban, pelaku, barang bukti dan saksi koraban dan saKsi melihat dan mengetahuinya peristiwa tindak pidana terjadi. Dengan tindaK pidana tersebut, jika korban pembunuhan patut diduga oleh pelaku Irjen Pol Ferdy Sambo, dilakukan di rumah dinas di Duren III Jakarta. Bahwa korban Brigadir J tewas akibat tembakan pelaku. Sehingga yang melaporkan perbuatan tersebut adalah orang tuanyan sebagai wali dari korban kepada Kepolisian yang didampingi kuasanya. Setelah dilakukan pelaporan menurut Pasal 102 KUHAP. Kewajiban Kepolisian untuk melakukan Tindakan, bukannya Irjen Pol Ferdy Sambo memberikan keterangan yang tidak benar atau bohon. Maka dari peristiwa ini, baik ahli waris dan kuasa hukum bertanya-tanya. Sehingga ada rekasyasa Tindakan, dan akhirnya masyarakat Indonesia juga ikut mempermasalahkan sampai Kapolri di panggil oleh DPR RI. Sebagaimana tujuan hukum acara pidana adalah mencari keberanan yang hakiki atau yang sebenar-benarnya. Adapun metode penelitian yuridis normatif, sebagaimana masalah yang diangkat adalah ahli waris korban pembunuhan Brigadir J apakah dapat mengajukan laporan, dan pihak kepolisian melakukan proses pidana terhadap pelaku pembunuhan atas laporan dari alhi wari korban Brigadi j sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab-Kitab Hukum Acara Pidana.Kata kunci, pembunuhan, korban, pelaku,  laporan, tindakan penyidik.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN PERLENGKAPAN ASRAMA MAHASISWA ANTARA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR DENGAN C.V. SALAPAN BENTANG Purwaningsih, Prihatini; Ferrary, Ande Aditya Iman; Fajri, Ibrahim
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.9356

Abstract

Dalam pelaksanaan pembangunan oleh Lembaga Pemerintahan baik pusat maupun daerah tidak lepas dari adanya kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang menimbulkan adanya Perjanjian antara pihak Pemerintahan dengan swasta. Perjanjian terlahir atas hubungan hukum antar pihak yang didalamnya terdapat kesepakatan sehingga muncul hak dan kewajiban para pihak. Secara normal setiap pihak menghendaki bahwa apa yang disepakati berjalan dengan lancar sehingga tujuan dari adanya perjanjian dapat tercapai, tetapi dalam pelaksanaannya tidak jarang terdapat pihak yang lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya sehingga timbulah wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu kondisi bilamana salah satu pihak dalam sebuah perjanjian atau perikatan tidak dapat melaksanakan prestasi sebagaimana telah disepakati masing masing pihak dan disebutkan dalam perikatan atau perjanjian yang merupakan ketentuan wajib bagi para pihak. Dalam studi kasus ini telah ditetapkan sebuah perusahaan penyedia kebutuhan perlengkapan meubelair furniture dll oleh Pokja Pengadaan Polbangtan Bogor sebagai pemenang tender pengadaan perlengkapan asrama mahasiswa Polbangtan Bogor. Perusahaan tersebut merupakan CV. Salapan Bentang yang kemudian mengikatkan dirinya dengan Pejabat Pembuat Komitmen Polbangtan Bogor dalam sebuah perjanjian dengan No.12/PL.020/I.7.1/09/2019 tentang Pengadaan Perlengkapan Asrama Mahasiswa Polbangtan Bogor tanggal 3 September 2019 dengan masa kontrak pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tersebut selama 45 hari kalender. Penulis dalam menyusun penulisan ini menggunakan metode "analisis yuridis normatif” dengan menganalisa objek hukum berupa kaidah-kaidah hukum yang tertulis dalam ketentuan perundang-undangan yang secara konkrit berkaitan dengan perjanjian tersebut. Wanprestasi akan menyebabkan kerugian bagi pihak yang terikat dalam perjanjian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembuatan perjanjian perlu adanya itikad baik bagi para pihak untuk melakukan kewajibannya dan perlu disamping itu wajib adanya ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban para pihak atas wanprestasi serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut agar menjamin perlindungan hukum masing-masing pihak terutama pihak yang dirugikan. Bentuk pertanggungjawaban masing-masing pihak atas terjadinya wanprestasi tetap harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN OLEH KEPOLISIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA Hartini, Sri; Ferrary, Ande Aditya Iman
YUSTISI Vol 9 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i2.8341

Abstract

Tindak pidana yang terjadi di Indonesia, berbagai macam peristiwa pidananya, bahwa adanya korban pembunuhan, maka ada peristiwa pidananya sudah barang tentu ada korban, pelaku, barang bukti dan saksi koraban dan saKsi melihat dan mengetahuinya peristiwa tindak pidana terjadi. Dengan tindaK pidana tersebut, jika korban pembunuhan patut diduga oleh pelaku Irjen Pol Ferdy Sambo, dilakukan di rumah dinas di Duren III Jakarta. Bahwa korban Brigadir J tewas akibat tembakan pelaku. Sehingga yang melaporkan perbuatan tersebut adalah orang tuanyan sebagai wali dari korban kepada Kepolisian yang didampingi kuasanya. Setelah dilakukan pelaporan menurut Pasal 102 KUHAP. Kewajiban Kepolisian untuk melakukan Tindakan, bukannya Irjen Pol Ferdy Sambo memberikan keterangan yang tidak benar atau bohon. Maka dari peristiwa ini, baik ahli waris dan kuasa hukum bertanya-tanya. Sehingga ada rekasyasa Tindakan, dan akhirnya masyarakat Indonesia juga ikut mempermasalahkan sampai Kapolri di panggil oleh DPR RI. Sebagaimana tujuan hukum acara pidana adalah mencari keberanan yang hakiki atau yang sebenar-benarnya. Adapun metode penelitian yuridis normatif, sebagaimana masalah yang diangkat adalah ahli waris korban pembunuhan Brigadir J apakah dapat mengajukan laporan, dan pihak kepolisian melakukan proses pidana terhadap pelaku pembunuhan atas laporan dari alhi wari korban Brigadi j sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab-Kitab Hukum Acara Pidana.Kata kunci, pembunuhan, korban, pelaku,  laporan, tindakan penyidik.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN PERLENGKAPAN ASRAMA MAHASISWA ANTARA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN BOGOR DENGAN C.V. SALAPAN BENTANG Purwaningsih, Prihatini; Ferrary, Ande Aditya Iman; Fajri, Ibrahim
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.9356

Abstract

Dalam pelaksanaan pembangunan oleh Lembaga Pemerintahan baik pusat maupun daerah tidak lepas dari adanya kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang menimbulkan adanya Perjanjian antara pihak Pemerintahan dengan swasta. Perjanjian terlahir atas hubungan hukum antar pihak yang didalamnya terdapat kesepakatan sehingga muncul hak dan kewajiban para pihak. Secara normal setiap pihak menghendaki bahwa apa yang disepakati berjalan dengan lancar sehingga tujuan dari adanya perjanjian dapat tercapai, tetapi dalam pelaksanaannya tidak jarang terdapat pihak yang lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya sehingga timbulah wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu kondisi bilamana salah satu pihak dalam sebuah perjanjian atau perikatan tidak dapat melaksanakan prestasi sebagaimana telah disepakati masing masing pihak dan disebutkan dalam perikatan atau perjanjian yang merupakan ketentuan wajib bagi para pihak. Dalam studi kasus ini telah ditetapkan sebuah perusahaan penyedia kebutuhan perlengkapan meubelair furniture dll oleh Pokja Pengadaan Polbangtan Bogor sebagai pemenang tender pengadaan perlengkapan asrama mahasiswa Polbangtan Bogor. Perusahaan tersebut merupakan CV. Salapan Bentang yang kemudian mengikatkan dirinya dengan Pejabat Pembuat Komitmen Polbangtan Bogor dalam sebuah perjanjian dengan No.12/PL.020/I.7.1/09/2019 tentang Pengadaan Perlengkapan Asrama Mahasiswa Polbangtan Bogor tanggal 3 September 2019 dengan masa kontrak pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tersebut selama 45 hari kalender. Penulis dalam menyusun penulisan ini menggunakan metode "analisis yuridis normatif” dengan menganalisa objek hukum berupa kaidah-kaidah hukum yang tertulis dalam ketentuan perundang-undangan yang secara konkrit berkaitan dengan perjanjian tersebut. Wanprestasi akan menyebabkan kerugian bagi pihak yang terikat dalam perjanjian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembuatan perjanjian perlu adanya itikad baik bagi para pihak untuk melakukan kewajibannya dan perlu disamping itu wajib adanya ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban para pihak atas wanprestasi serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut agar menjamin perlindungan hukum masing-masing pihak terutama pihak yang dirugikan. Bentuk pertanggungjawaban masing-masing pihak atas terjadinya wanprestasi tetap harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian. 
PERISTIWA PIDANA DALAM SUAP MENYUAP YANG DILAKUKAN OLEH HASTO KRISTIYANTO DAN HARUN MASIKUN TERHADAP WAHYU SETIAWAN Hartini, Sri; Aminda, Annisa; Ferrary, Ande Aditya Iman
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19843

Abstract

Pertanggung jawaban pidana terhadap hasto krisiyanto dan harun masikum memberikan suap kepa wahyu setiawan komisioner komisi pemilihan umum RI mengenai pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI.terhadap kesalahan atau pertanggung jawaban pidana penerima suap oleh wahyu setiawan telah dilakukan proses dari awal kepolisian, dilimpahkan ke penuntut umum karena patut diduga melakukan tindak pidans suap, oleh jaksa penuntuk umum dibuat kan surat dakwaan terdakwa dalam hal ini wahyu setiawan, akhirnya dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksan dan diputus ,karena sudah memenuhi unsur kesalahan atau pertanggungan jawab pidana, pada akhirnya dijatuhi hukuman, dan sudah dijalani hukuman tersebut kemudian wahyu setiawan sudah menghirup udara bebas. Terhadap hasto kristanto tidak bisa dipungkiri lagi yang menerima suap sudah bertanggung jawab secara pidana, kemudian hasto kristiyanto, sesuai peristiwa hukum, dalam melakukan penyelidikan (pasal1 angka 2 KUHAP), peristiwa hukum pidananya ada, dan dilanjutkan pada proses penyidikan diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHAP menetapkan tersangka hasto kristiyanto, dengan dimulainya proses penyidikan oleh KPK,dengan nomo surat. Spiri.Dik/153/Dik.00/01/12/2024, tertanggal 23 Desember 2024, besoknya pada tanggal 24 Desember 2024 KPK menyatakan hasto kristiyanto sebagai TERSANGA.
PERISTIWA PIDANA DALAM SUAP MENYUAP YANG DILAKUKAN OLEH HASTO KRISTIYANTO DAN HARUN MASIKUN TERHADAP WAHYU SETIAWAN Hartini, Sri; Aminda, Annisa; Ferrary, Ande Aditya Iman
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19843

Abstract

Pertanggung jawaban pidana terhadap hasto krisiyanto dan harun masikum memberikan suap kepa wahyu setiawan komisioner komisi pemilihan umum RI mengenai pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI.terhadap kesalahan atau pertanggung jawaban pidana penerima suap oleh wahyu setiawan telah dilakukan proses dari awal kepolisian, dilimpahkan ke penuntut umum karena patut diduga melakukan tindak pidans suap, oleh jaksa penuntuk umum dibuat kan surat dakwaan terdakwa dalam hal ini wahyu setiawan, akhirnya dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksan dan diputus ,karena sudah memenuhi unsur kesalahan atau pertanggungan jawab pidana, pada akhirnya dijatuhi hukuman, dan sudah dijalani hukuman tersebut kemudian wahyu setiawan sudah menghirup udara bebas. Terhadap hasto kristanto tidak bisa dipungkiri lagi yang menerima suap sudah bertanggung jawab secara pidana, kemudian hasto kristiyanto, sesuai peristiwa hukum, dalam melakukan penyelidikan (pasal1 angka 2 KUHAP), peristiwa hukum pidananya ada, dan dilanjutkan pada proses penyidikan diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHAP menetapkan tersangka hasto kristiyanto, dengan dimulainya proses penyidikan oleh KPK,dengan nomo surat. Spiri.Dik/153/Dik.00/01/12/2024, tertanggal 23 Desember 2024, besoknya pada tanggal 24 Desember 2024 KPK menyatakan hasto kristiyanto sebagai TERSANGA.
Criminal Law Enforcement in the Military Againts Same-sexual Assault Perpertators Within the National Armed Forces (Decision Number 67K/Mil2021) Hari, Tour Dini; Purwoto, Ady; Ferrary, Ande Aditya Iman
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v3i2.1595

Abstract

Military criminal Law plays an important role in maintaining discipline, moralty, and honor within the Indonesia National Armed Forces (TNI). One of the serious Violations of concern is acts of sexual misconduct, including same-sexual misconduct. The handling of such cases involves not only legal aspects but also ethical values and military discipline. This study analyzes how military criminal law, particular within the scope of the Military Penal Code (KUHPM) and Law Number 25 0f 2014 on Military Disciplen law, regulates and prosecutes perprtrators of same-sexsual misconduct within the TNI. The research method used is normative juridical with a qualitative approach to relevant cases. The findings indicate that akthough legal provisions are already in place, law enforcement still faces obstacles, both due to the closed nature of military culture and the lack of protection for victims. Therefore, there is a need to raise awareness among TNI members to create a more professional military environment and to uphold the good name of the Indonesia National Armed Forces
Juridical Analysis Of The Pre-Trial Decision On The Criminal Act Of Assault (Case Study of Decision Number 06/Pid.Prap/2016/PN.Kpg.) Pebrian, Mahesa Tezar; Mustika, Desty Anggie; Ferrary, Ande Aditya Iman
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v3i2.1573

Abstract

This study analyzes pre-trial proceedings as a vital instrument in the Indonesian criminal justice system, especially after its scope was expanded by the Constitutional Court. The examination of Decision Number 06/Pid.Prap/2016/PN.Kpg. is relevant for understanding how pre-trial judges apply limitations on their authority in reviewing the legality of investigation processes related to criminal acts of battery and maintaining a balance between law enforcement and the protection of individual rights. This research employs a normative juridical method, focusing on document study. Data was collected through the review of primary legal materials, such as the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the subject decision, as well as secondary legal materials including legal theories, doctrines, and relevant literature. Data analysis was conducted qualitatively, interpreting and drawing conclusions on the legal implications of the decision, and identifying the consistency of the ruling with prevailing legal principles. The research findings indicate that the pre-trial judge in Decision Number 06/Pid.Prap/2016/PN.Kpg. consistently upheld the limits of pre-trial authority. The judge rejected the petition that sought to challenge the substantive merits of the battery case, focusing instead on the formal aspects and the sufficiency of preliminary evidence in the suspect’s designation. This rejection affirms that pre-trial proceedings are not a forum for adjudicating the substance of a case, but rather an essential procedural control mechanism to ensure legal certainty and protect individual human rights throughout every stage of the criminal process.
Co-Authors Ady Purwoto Aminda, Annisa Desty Anggie Mustika Hari, Tour Dini Ibrahim Fajri Latifah Ratnawati, Latifah Nasution, Iyus Midar Pebrian, Mahesa Tezar Purwaningsih, Prihatini Purwoto, Ady Iman Sri Hartini