Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Legal Advice Jurnal Hukum Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Akib, Ma’ruf
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Siaran Ilegal Akib, Ma’ruf; Ghiari , Fajri Al
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2024): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemegang lisensi hak siar sepak bola di Indonesia menghadapi banyak tantangan untuk melindungi hak cipta mereka dari orang-orang yang menyiarkan sepak bola tanpa izin. Hal ini karena, dalam beberapa kasus, orang-orang yang menyiarkan sepak bola tanpa izin menghasilkan kerugian bagi pemegang lisensi hak siar. Menurut Pasal 95 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta. Seseorang yang melakukan siaran sepak bola tanpa izin dapat menuntut ganti rugi dari pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi dari pelaku siaran ilegal melalui gugatan perdata. Gugatan ini dapat diajukam ke Pengadilan Niaga atau Badan Mediasi dan Arbitrase Hak Kekayaan Intelektual. Pemegang lisensi hak siar sepak bola di Indonesia harus memastikan bahwa hak cipta mereka dilindungi dari siaran ilegal. Jika seseorang melakukan siaran sepak bola tanpa izin dengan biaya, pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi dan menghentikan pelanggaran hak cipta tersebut. Jika ditemukan bahwa seseorang melakukan siaran ilegal, mereka juga dapat dikenakan sanksi hukum, seperti penjara dan denda.
Juridical Analysis of Child Marriage Tolerance on Living Habits in Society Against Marriage Law Mahaputri, Puang; Akib, Ma’ruf; Lanontji, Muryanto
JURNAL AKTA Vol 12, No 1 (2025): March 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i1.44142

Abstract

The diversity of the legal system in Indonesia triggers differences of views on the age limit of marriage between customary provisions and regulations in the law. The practice of people who still tolerate underage marriage is contrary to Law No. 16 of 2019, which expressly sets the age limit for marriage. This study aims to examine the position of customary law that still tolerates early marriage in the perspective of marriage law, and explore the possible limitations that can be applied by positive law to bridge the gap. This study uses normative legal research methods by examining various laws and regulations and related legal concepts. Data was obtained through literature studies sourced from laws and various articles relevant to the research topic. The results of the study show that customary law recognizes and provides space for the practice of child marriage, while the law provides that such tolerance can only be granted through the mechanism of marriage dispensation based on strong grounds. This difference of views requires dialogue and deliberation between traditional leaders and the government in order to achieve the harmonization of marriage law in Indonesia. 
ANALISIS PRAKTIK JUAL RUGI (PREDATORY PRICING) TERHADAP PRAKTIK PROMO OLEH GRAB DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA Ismar, Ismar; Akib, Ma’ruf; Umar, Wahyudi
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v7i2.45749

Abstract

Praktik jual rugi atau predatory pricing merupakan strategi yang sering digunakan dalam persaingan bisnis, terutama di industri e-commerce dan layanan transportasi online seperti Grab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kerugian penjualan yang diterapkan oleh Grab dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia. Dari sisi hukum, praktik ini dapat mengakibatkan distorsi pasar dan merugikan pelaku usaha lainnya, terutama di industri konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melarang praktik yang dapat menghambat persaingan sehat.  Dalam konteks digital, Grab dan perusahaan sejenis sering memberikan diskon besar-besaran untuk menarik pelanggan, yang dapat dianggap sebagai praktik sell-loss. Penelitian menunjukkan bahwa strategi ini tidak hanya merugikan pesaing tetapi juga dapat menciptakan ketergantungan konsumen pada harga rendah, berpotensi menghilangkan pemain kecil dari pasar. Oleh karena itu, penting bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pengawasan ketat terhadap praktik-praktik tersebut agar tetap sesuai dengan peraturan yang ada dan menjaga iklim persaingan yang sehat. Lebih lanjut, penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi KPPU dalam mengawasi praktik penjualan kerugian di era digital, di mana transaksi e-commerce meningkat dan kompleksitas pasar meningkat. KPPU perlu memperkuat kapasitas dan metodologi pengawasannya untuk dapat mendeteksi dan menindak praktik berbahaya. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dampak praktik sell-loss terhadap persaingan bisnis dan perlunya penegakan hukum yang lebih efektif di Indonesia.
Analisis Yuridis Kepemilikan Hak Milik Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Wasiat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1134/Pdt/2009) Agnestisya Ningrum, Putri; Akib, Ma’ruf; Umar, Wahyudi
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the Supreme Court Decision Number 1134/PDT/2009 which examines the validity of ownership of land titles where the recipient is known to be a foreign citizen based on a will. This issue is important because it concerns the principle of nationality in Indonesian agrarian law as well as the limitations of the legal subject of property rights holders. The purpose of the study is to examine the legal considerations of Supreme Court judges, the conformity of decisions with the Basic Agrarian Law, and its juridical implications on the practice of transfer of rights through wills. The research method used is normative legal research with a legislative approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of the study show that the Supreme Court affirmed the prohibition of ownership of property rights by foreign citizens, even if obtained through a will, and emphasized the legal consequences in the form of nullity for the sake of law or the obligation to relinquish rights. This ruling strengthens the principle of nationality and provides legal certainty in the regulation of land ownership in Indonesia.
Menakar Kepastian Hukum Merek:Analisis Kritis Terhadap Konsistensi Putusan Mahkamah Agung Nurhidayat, Ananda; Akib, Ma’ruf; Anggriyani, Rima
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6789

Abstract

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan merek, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar. Namun, dalam praktik peradilan, terutama pada Mahkamah Agung, sering muncul permasalahan inkonsistensi putusan yang berkaitan dengan persamaan pada pokoknya, persamaan keseluruhan, serta penilaian itikad baik dalam pendaftaran merek. Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan berdampak pada stabilitas investasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk inkonsistensi putusan Mahkamah Agung dalam sengketa merek, mengidentifikasi faktor penyebabnya, serta merumuskan upaya untuk mewujudkan konsistensi yurisprudensi sebagai dasar terciptanya kepastian hukum di bidang merek. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus terhadap sejumlah putusan Mahkamah Agung dalam perkara merek. Hasil analisis menunjukkan perlunya konsistensi yurisprudensi dan penguatan asas itikad baik agar kepastian hukum dapat terwujud secara efektif.
Co-Authors Agnestisya Ningrum, Putri Anggriyani, Rima Ghiari , Fajri Al Ismar, Ismar Lanontji, Muryanto Mahaputri, Puang Nurhidayat, Ananda