Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris JURNAL RECHTENS Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Anggriyani, Rima
Universitas Muhammadiyah Kendari
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Melalui Pembuangan Air Limbah Domestik di Teluk Kendari Rima Anggriyani; Muryanto Lanontji; Nofianti Rusdi; Denty Tri Septiawani Daoed
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 2 No. 1 (2020): Februari 2020, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jimsh.v2i1.29

Abstract

domestik tetap saja menjadi ancaman pencemaran terhadap teluk Kendari. Pembuangan air limbah domestik secara serampangan tanpa mengindahkan prosedur berdampak pada pencemaran teluk Kendari. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta yuridis empiris yaitu pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada obyek penelitian. Kesimpulan penelitian ini terdiri dari: a). Meskipun telah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, pengelolaan air limbah domestik yang dibuang ke teluk Kendari terbukti tidak optimal. Telah terjadi pada titik tertentu terbukti adanya penurunan kualitas air selain itu drainase dimana para warga menyalurkan limbah domestiknya tanpa diolah terlebih dahulu bermuara ke teluk Kendari. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 16 Perda Nomor 3 Tahun 2016 ayat (1) dan (2)., b) Pengawasan pengelolaan limbah domestik di teluk Kendari sangat tidak efektif. Personil yang ada pada Seksi Kebersihan Teluk dan Pesisir Dinas LH Kota Kendari jumlanya 3 (tiga) orang. Sementara aparat SatPol yang menegakkan peraturan daerah selain jumlahnya terbatas juga tidak didukung parasana kendaraan yang cukup. Terbukti ditemukan adanya kendala yang terdiri dari: 1). Minimnya jumlah personil untuk mengawasi, 2). Jumlah anggaran yang terbatas, 3).Prasarana yang sudah tidak memadai baik dari segi kondisi maupun jumlahnya.
Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Pekerja Pembuat Atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan Rima Anggriyani; Muryanto Lanontji
Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH) Vol. 2 No. 2 (2020): Agustus 2020, Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)
Publisher : LP3M Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jimsh.v2i2.33

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bisnis terhadap perempuan pekerja pembuat atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja atap. Metode penelitian ini berupa penelitian normatif empiris, penelitian dengan melihat peristiwa yang terjadi ditengah masyarakat berdasarkan peraturan perundangundangan sehubungan dengan tinjauan yuridis terhadap kesejahteraan perempuan pekerja pembuat atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. Perlindungan hukum bisnis terhadap perempuan pekerja pembuat atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan bukan hanya sekedar dari hubungan antara perempuan pembuat atap dengan pembeli atap dalam sebuah perjanjian jual beli, tetapi peran pemerintah harusnya dapat turun langsung melalui aparat pemerintah desa dengan melakukan perlindungan dengan cara membuat kelompok-kelompok tani/usaha, sehingga haknya dapat maksimal diberikan perlindungan oleh hukum. Apakah itu mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), asuransi sosial, maupun keberlangsungan dari usaha serta kearifan lokal dapat tumbuh dan terjaga di desa tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap perempuan pekerja atap di Desa Amokuni Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan adalah kurangnya kesadaran perempuan tentang pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam membuat atap, tidak adanya pelatihan yang diberikan pemerintah tentang usaha untuk membentuk kelompok pekerja/koperasi kepada perempuan pembuat atap serta daya saing kualitas dan kuantitas tidak mencirikan kearifan lokal dari Desa Amokuni. Rekomendasi yang peneliti berikan berupa: 1) Pemerintah daerah melalui kepala desa Amokuni, dapat mengakomodir perempuan pembuat atap untuk dibentuk kelompok tani/usaha yang berbadan hukum. 2) Perempuan pembuat atap dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam menghasilkan lembaran atap sehingga kekhasan daerah dan kearifan lokalnya dapat terjaga.
Analisis Kriminologis terhadap Fenomena Kejahatan Begal dengan Senjata Tajam di Kota Kendari Kojongian, Rahayu; Anggriyani, Rima
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1316

Abstract

Motorbike thieves in Kendari City are increasingly disturbing the public, they act without knowing the time or place. The intensity is also increasing sharply. However, there have been no preventative efforts carried out by the police on a large scale to ensure that Kendari is free from the "occupation" of robbers. Almost every day, robberies occur in Kendari and its surroundings. The victims varied, from women, employees, police, TNI, civil servants to journalists. The perpetrators also became more reckless, they began to injure their victims even without putting up any resistance. The phenomenon that recently occurred was that two groups of motorbike thieves were not only looking at their victims' vehicles, but also their possessions such as gold and cash. The research method used is legal research using the juridical-empirical method. This study investigates the factors contributing to the rise of violent theft, particularly in Kendari City. Using a juridical-empirical approach, it examines the implementation of legal provisions in relation to specific instances of theft. Findings suggest that economic, educational, environmental factors, weak law enforcement, and victim negligence play a role in the prevalence of this crime. The study underscores the need for comprehensive measures addressing these factors to enhance security and well-being in Kendari.
Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Tanah yang Belum Bersertifikat terhadap Ahli Waris Junianto, Arif; Yuningsih, Deity; Anggriyani, Rima; Umar, Wahyudi
JURNAL RECHTENS Vol. 14 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v14i1.4221

Abstract

The purpose of this study is to analyze and explain the legal protection available to buyers of uncertified land in situations where the seller dies before the certification process is completed, especially against heirs' claims in civil law and to identify and explain the legal consequences arising from an uncertified land sale and purchase agreement on the legal protection of buyers from heirs' claims. The method used is the normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study are that 1. Legal protection for buyers of uncertified land, in the context of civil law, can refer to several articles of the Civil Code. Articles 832 and 833 of the Civil Code emphasize that heirs inherit the rights and obligations of the testator, including obligations from agreements that have not been fulfilled. If the heirs are negligent in fulfilling these obligations, for example the certification process, the buyer can file a lawsuit for breach of contract based on Article 1243 of the Civil Code to claim compensation. 2. The legal consequences of an uncertified land sale and purchase agreement on the legal protection of buyers from heirs' claims are very vulnerable and high risk. An uncertified land sale and purchase agreement, especially if it is only a private agreement, does not provide a guarantee of legal ownership to the buyer. This opens up a gap for heirs to claim inheritance rights to the land, and the buyer has the potential to lose his rights to the land he has purchased. ABSTRAK Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum yang tersedia bagi pembeli tanah yang belum bersertifikat dalam situasi di mana penjual meninggal dunia sebelum proses sertifikasi selesai, khususnya terhadap tuntutan ahli waris dalam hukum perdata dan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan akibat hukum yang timbul dari perjanjian jual beli tanah yang belum bersertifikat terhadap perlindungan hukum pembeli dari tuntutan ahli waris. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian bahwa 1. Perlindungan hukum pembeli tanah yang belum bersertifikat, dalam konteks hukum perdata, dapat merujuk pada beberapa pasal KUHPerdata. Pasal 832 dan 833 KUHPerdata menegaskan bahwa ahli waris mewarisi hak dan kewajiban pewaris, termasuk kewajiban dari perjanjian yang belum terpenuhi. Jika ahli waris lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut, misalnya proses sertifikasi, pembeli dapat mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata untuk menuntut ganti rugi. 2. Akibat hukum perjanjian jual beli tanah yang belum bersertifikat terhadap perlindungan hukum pembeli dari tuntutan ahli waris adalah sangat rentan dan berisiko tinggi. Perjanjian jual beli tanah yang belum bersertifikat, terutama jika hanya berupa perjanjian di bawah tangan, tidak memberikan jaminan kepemilikan yang sah kepada pembeli. Hal ini membuka celah bagi ahli waris untuk menuntut hak waris atas tanah tersebut, dan pembeli berpotensi besar kehilangan haknya atas tanah yang telah dibelinya.  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian, Jual-Beli Tanah    
First to File Principle Dan Sengketa Hak Merek Dalam Kajian Perundang-Undangan di Indonesia Selni Ardian; Lanontji, Muryanto; Rima Anggriyani
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2025): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jnj4gr96

Abstract

Sistem hukum merek di Indonesia secara tegas menganut prinsip First to File, di mana hak eksklusif atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran. Prinsip ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini seringkali mengabaikan aspek fundamental seperti itikad baik dan penguasaan hak yang sah atas merek tersebut, sehingga memicu berbagai sengketa merek di pengadilan. Sengketa yang muncul membuktikan adanya celah dalam sistem perundang-undangan yang terlalu menitikberatkan pada aspek formal pendaftaran semata, tanpa mempertimbangkan substansi keadilan bagi pihak yang sesungguhnya berhak. Penelitian ini mengkaji secara kritis prinsip First to File dalam sistem hukum merek Indonesia, dengan menggunakan pendekatan normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pendaftaran hak merek memerlukan sinkronisasi antara kepastian hukum dan perlindungan kepentingan hukum yang adil bagi seluruh pihak, terutama terhadap risiko penyalahgunaan sistem pendaftaran oleh pihak yang tidak beritikad baik, dengan menggunakan prinsip proporsionalitas yang dikembangkan oleh Robert Alexy  yang menekankan pada kelayakan, kebutuhan, dan keseimbangan. Kajian ini merekomendasikan pentingnya integrasi politik hukum dalam pembaruan regulasi hak merek. Tujuannya adalah agar sistem pendaftaran merek di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme legalistik, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang mencerminkan keadilan substantif dan proporsionalitas dalam penyelesaian sengketa.
Analisis Kriminologis terhadap Fenomena Kejahatan Begal dengan Senjata Tajam di Kota Kendari Kojongian, Rahayu; Anggriyani, Rima
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1316

Abstract

Motorbike thieves in Kendari City are increasingly disturbing the public, they act without knowing the time or place. The intensity is also increasing sharply. However, there have been no preventative efforts carried out by the police on a large scale to ensure that Kendari is free from the "occupation" of robbers. Almost every day, robberies occur in Kendari and its surroundings. The victims varied, from women, employees, police, TNI, civil servants to journalists. The perpetrators also became more reckless, they began to injure their victims even without putting up any resistance. The phenomenon that recently occurred was that two groups of motorbike thieves were not only looking at their victims' vehicles, but also their possessions such as gold and cash. The research method used is legal research using the juridical-empirical method. This study investigates the factors contributing to the rise of violent theft, particularly in Kendari City. Using a juridical-empirical approach, it examines the implementation of legal provisions in relation to specific instances of theft. Findings suggest that economic, educational, environmental factors, weak law enforcement, and victim negligence play a role in the prevalence of this crime. The study underscores the need for comprehensive measures addressing these factors to enhance security and well-being in Kendari.
Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Fintech: Tanggung Gugat Pihak Aplikasi Dana Terhadap Kehilangan Dana Nasabah sakinah, Alsendi; Lanontji, Muryanto; Anggriyani, Rima
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i2.15076

Abstract

Perkembangan teknologi keuangan digital telah membuat masyarakat semakin tertarik untuk memanfaatkan layanan dompet digital, seperti aplikasi DANA, dalam melakukan transaksi keuangan. Namun, adanya kasus kehilangan dana oleh para pengguna karena peretasan atau penyalahgunaan akun menimbulkan masalah hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab lembaga yang mengawasi sistem pembayaran.Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk tanggung jawab pihak DANA terkait kerugian yang dialami pengguna aplikasi DANA, dengan menganalisis hubungan antara kewenangan pengawasan yang ada serta perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang menguji fakta terkait norma hukum, mengevaluasi fakta-fakta kerugian konsumen yang terjadi akibat kegagalan sistem atau kelalaian penyedia layanan,kemudian mengujinya dengan norma hukum yang berlaku.Dasar hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran, serta peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Regulasi Perlindungan Konsumenya yang di atur di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.secara normatif, Bank Indonesia tidak dapat dianggap secara langsung bertanggung jawab atas kehilangan dana nasabah, tetapi memiliki tanggung jawab dalam pengawasan terhadap Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP). Namun, jika terbukti ada kelalaian atau pengabaian terhadap standar pengawasan terdapat tanggung jawab tidak langsung.
Menakar Kepastian Hukum Merek:Analisis Kritis Terhadap Konsistensi Putusan Mahkamah Agung Nurhidayat, Ananda; Akib, Ma’ruf; Anggriyani, Rima
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6789

Abstract

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan merek, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bertujuan untuk memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar. Namun, dalam praktik peradilan, terutama pada Mahkamah Agung, sering muncul permasalahan inkonsistensi putusan yang berkaitan dengan persamaan pada pokoknya, persamaan keseluruhan, serta penilaian itikad baik dalam pendaftaran merek. Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan berdampak pada stabilitas investasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk inkonsistensi putusan Mahkamah Agung dalam sengketa merek, mengidentifikasi faktor penyebabnya, serta merumuskan upaya untuk mewujudkan konsistensi yurisprudensi sebagai dasar terciptanya kepastian hukum di bidang merek. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus terhadap sejumlah putusan Mahkamah Agung dalam perkara merek. Hasil analisis menunjukkan perlunya konsistensi yurisprudensi dan penguatan asas itikad baik agar kepastian hukum dapat terwujud secara efektif.
Co-Authors Akib, Ma’ruf Denty Tri Septiawani Daoed Junianto, Arif Lanontji, Muryanto Nofianti Rusdi Nurhidayat, Ananda Rahayu Kojongian sakinah, Alsendi Selni Ardian Wahyudi Umar Yuningsih, Deity