Andien Sofyanoor
Universitas Achmad Yani Banjarmasin

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PADA POLRESTA BANJARMASIN Safitri Wikan Nawang Sari; Andien Sofyanoor; Maulida Fitriani
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat merusak tatanan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat, bahkan secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan pembangunan dan masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur juga terjadi di wilayah hukum Polresta Banjarmasin. Terjadinya kasus ini tentu disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di lingkungan hukum Polresta Banjarmasin, sehingga kedepannya Polresta Banjarmasin selaku penegak hukum dapat berupaya maksimal dalam mencegah dan menanggulangi pencabulan terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian pada data primer yang didukung dengan data sekunder. Data primer dikumpulkan pada objek penelitian, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah Polres Banjarmasin diakibatkan oleh perselingkuhan bebas, penyalahgunaan teknologi informasi dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya. Kemudian bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan Polresta Banjarmasin melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dengan melakukan kegiatan sosialisasi di tingkat desa yang melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Sedangkan upaya represif melalui pemberian hukuman maksimal terhadap pelaku.
IMPLEMENTASI PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA POLRESTA BANJARMASIN Andien Sofyanoor; Sri Wuriyanti
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui mekanisme pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika pada Polresta Banjarmasin serta hambatan yang dihadapi dalam rangka pemusnahan tersebut. Narkotika sebagai barang bukti dan berstatus benda sitaan setelah perkaranya diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan sesuai dengan perintah dalam putusan hakim. Pemusnahan barang bukti yang berupa narkotika dilakukan oleh penyidik. Berkenaan dengan pemusnahan barang bukti dari tindak pidana narkotika menimbulkan isu hukum dikalangan masyarakat bahwa tindakan tersebut penuh rekayasa dalam artian adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum penyidik tertentu. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu penelitian terhadap data primer yaitu data yang diperoleh ditempat objek penelitian yang didukung oleh data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan menyatakan bahwa mekanisme pemusnahan benda sitaan narkotika pada Polresta Banjarmasin melalui proses pengumpulan dalam jumlah banyak terlebih dahulu baru dimusnahkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan setelah barang bukti tersebut memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian hambatan yang dihadapi dalam pemusnahan barang bukti dari tindak pidana narkotika antara lain anggaran yang terbatas dan waktu yang ditentukan sangat singkat.